Bulan: Agustus 2026

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai fondasi menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Langkah bertahap ini mencerminkan komitmen pemerintah menghadirkan regulasi yang…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) AI sebagai landasan awal menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyampaikan bahwa Perpres AI disusun sebagai fondasi kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. “Peraturan Presiden tentang AI disiapkan sebagai kerangka…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) di Indonesia. Di tengah kenaikan harga tanah dan bangunan sertameningkatnya kebutuhan hidup, kemampuan masyarakat memenuhi syarat pembiayaanperumahan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintahmembuka skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun agar akses terhadap hunian layak semakin luas dengan cicilan yang lebih terjangkau. Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengambil KPR subsidi dengantenor hingga 40 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan kepemilikanrumah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunianlayak melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai kemampuan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kebijakantenor KPR subsidi hingga 40 tahun sudah dapat diterapkan. Menurut Maruarar, implementasikebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian PKP bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentinganlainnya sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Meski demikian, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat mengambil tenor terpanjang. Maruarar menegaskan masyarakat tetap diberikan keleluasaan memilih jangka waktu kreditsesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun hingga maksimal 40 tahun. Fleksibilitas tersebut memungkinkan masyarakat menentukan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa kendala terbesar masyarakat bukan hanyaharga rumah, tetapi juga besarnya cicilan bulanan. Banyak keluarga memiliki penghasilantetap, namun belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar yang ditetapkan perbankan. Dengan tenor yang lebih panjang, besaran angsuran menjadi lebih ringan sehingga semakinbanyak MBR berpeluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan perbankan mampu menyalurkanKredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengantenor hingga 40 tahun. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar sumber pendanaannyaberasal dari pemerintah. Direktur BTN Hirwandi Gafar mengatakan skema pendanaan tersebut membuat perbankantetap memiliki ruang untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang bagi masyarakatberpenghasilan rendah. Dukungan pemerintah melalui FLPP juga menjaga keberlanjutanpembiayaan rumah subsidi sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuanbayar masyarakat menjadi lebih baik. Angsuran bulanan yang lebih ringan memungkinkanlebih banyak keluarga memenuhi syarat kelayakan kredit sehingga kesempatan memilikirumah semakin terbuka. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai kalangan karena diyakini mampumemberikan dampak positif terhadap sektor perumahan nasional. Meningkatnya jumlahmasyarakat yang membeli rumah akan mendorong pembangunan perumahan, menciptakanlapangan kerja, serta menggerakkan industri pendukung seperti semen, baja, keramik, kaca, furnitur, dan jasa konstruksi. Efek berganda tersebut diharapkan mampu memperkuatpertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruhpemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepadarakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, BP Tapera, pengembang, dan sektor swastamenjadi faktor penting dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompokpekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadappembiayaan rumah yang terjangkau. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkanjumlah pekerja yang dapat memanfaatkan program rumah subsidi sekaligus memperkuatkesejahteraan tenaga kerja. Meski menawarkan banyak kemudahan, masyarakat tetap perlu memahami bahwa tenor yang lebih panjang akan menghasilkan total pembayaran yang lebih besar dibanding tenor yang lebih singkat. Oleh karena itu, pemilihan jangka waktu kredit perlu disesuaikan dengankemampuan finansial masing-masing keluarga. Fleksibilitas yang diberikan pemerintah justrumemberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih skema pembiayaan yang paling sesuaidengan kebutuhan….

Oleh Andini Putri )* Di tengah dinamika ekonomi yang masih diwarnai tantangan daya beli, kepemilikan rumah tetap menjadi impian besar bagi jutaan keluarga Indonesia. Harapan tersebut terasa semakin sulit dijangkau, terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun akses pembiayaan semudah pekerja sektor formal. Dalam situasi seperti itu, keberadaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas…

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui penyiapan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja muda, serta keluarga baru yang dapat memiliki hunian layak. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai insentif di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk…

Ditulis oleh: Alifian Gibran Putra )* Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanyamenjadi momentum mengenang perjuangan para pendiri bangsa dalam merebutkemerdekaan politik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa cita-cita mewujudkankemerdekaan ekonomi masih terus diperjuangkan. Salah satu wujud nyata perjuangantersebut kini terlihat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebuah kebijakan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomisekaligus memperkuat kemandirian masyarakat dari tingkat paling bawah. Semangat membangun dari desa sejatinya bukan gagasan baru. Para pendiri bangsasejak awal meyakini bahwa kekuatan Indonesia terletak pada masyarakat yang mampuberdiri di atas kaki sendiri melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilaitersebut kemudian diwujudkan dalam konsep koperasi yang hingga kini tetap relevansebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Momentum kemerdekaan menjadi saatyang tepat untuk menghidupkan kembali semangat tersebut melalui penguatankelembagaan ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, fluktuasiharga pangan, dan panjangnya rantai distribusi, desa justru memiliki peluang besarmenjadi penyangga perekonomian nasional. Indonesia memiliki ribuan desa denganpotensi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta usaha mikro yang selamaini belum sepenuhnya memperoleh nilai tambah secara optimal. Kehadiran KoperasiDesa Merah Putih diarahkan untuk menjembatani berbagai potensi tersebut agar hasilproduksi masyarakat tidak lagi bergantung pada mata rantai perdagangan yang panjang, melainkan dapat dikelola secara lebih efisien dan memberikan manfaatekonomi yang lebih besar bagi warga desa. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjadikan koperasi sebagai bagianpenting dari strategi pembangunan nasional. Fokus kebijakan tidak lagi berhenti padapembentukan kelembagaan semata, melainkan berlanjut pada penguatan operasionalagar koperasi mampu berkembang menjadi entitas bisnis yang sehat, profesional, danberkelanjutan. Pendampingan terhadap pengurus, penyusunan model bisnis, penguatan tata kelola, hingga pengembangan jaringan usaha menjadi bagian darilangkah yang ditempuh untuk memastikan koperasi mampu menjalankan fungsiekonomi secara optimal. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pembangunankoperasi. Keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri, melainkan dari kemampuan koperasi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat aktivitasekonomi desa, memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok, membuka aksespembiayaan, memperluas pemasaran produk lokal, sekaligus menciptakan lapangankerja baru. Optimisme terhadap program tersebut juga tumbuh di berbagai daerah. Sejumlahpengelola koperasi menilai bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih mulaimembuka akses ekonomi yang selama ini sulit dijangkau masyarakat. Koperasi tidaklagi dipandang sebatas lembaga simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi ruangkolaborasi yang mempertemukan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakatdesa dalam satu ekosistem usaha yang saling menguatkan. Model seperti ini dinilaimampu meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam memperoleh modal, memperluasakses pasar, hingga memperbaiki efisiensi distribusi hasil produksi. Pada saat yang sama, sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi desadiperkirakan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Selama ini, panjangnyarantai distribusi sering kali menyebabkan selisih harga yang cukup tinggi antara tingkatpetani dan konsumen. Melalui koperasi, jalur distribusi diharapkan menjadi lebih pendeksehingga nilai tambah dapat kembali dinikmati oleh petani sebagai pelaku utamaproduksi pangan. Efisiensi tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakatdesa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sistem distribusiyang lebih efektif dan terorganisasi. Penguatan koperasi juga memiliki makna strategis dalam memperkuat ketahananekonomi nasional. Ketika desa memiliki kelembagaan ekonomi yang sehat, produktif, dan dikelola secara profesional, daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi akansemakin baik. Aktivitas ekonomi tidak lagi bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan di kota besar, melainkan menyebar hingga ke wilayah perdesaan. Pola pembangunanseperti ini sejalan dengan upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusifdan berkeadilan. Momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa saat ini bukanlagi mengangkat senjata, melainkan membangun kemandirian ekonomi yang mampumeningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam konteks tersebut, Koperasi DesaMerah Putih menjadi salah satu instrumen penting untuk menerjemahkan semangatgotong royong ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tentu saja, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah. Perankepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus koperasi, pelaku usaha, hinggamasyarakat menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan koperasi di masa depan. Pendampingan yang konsisten, transparansi pengelolaan, profesionalisme sumberdaya manusia, serta partisipasi aktif warga akan menjadi fondasi agar koperasi mampuberkembang sesuai tujuan awal pembentukannya. Jika seluruh elemen mampu menjaga komitmen tersebut, maka Koperasi Desa MerahPutih bukan hanya akan menjadi program pembangunan, melainkan simbolkebangkitan ekonomi rakyat pada era kemerdekaan modern. Kemerdekaan tidak lagidimaknai sekadar sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuanmasyarakat desa mengelola potensi yang dimiliki, menciptakan nilai tambah, sertamenikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Dari desa yang kuat, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang semakin kokoh untuk menghadapitantangan masa depan sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. *) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Jonathan Janoel)* Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selalumenghadirkan ruang refleksi mengenai makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Setelah lebih dari delapan dekade merdeka, tantangan bangsa tidak lagi sebatasmenjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan seluruh rakyat menikmatikemerdekaan dalam bidang ekonomi. Di sinilah pembangunan desa memperolehmakna strategis, karena desa merupakan fondasi kehidupan sosial dan ekonomiIndonesia. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi salahsatu ikhtiar pemerintah untuk menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam upayamembangun kemandirian ekonomi yang dimulai dari akar rumput. Konsep tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menempatkankoperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia memperolehbentuk nyata melalui koperasi sebagai wadah untuk menghimpun kekuatanmasyarakat. Dalam konteks pembangunan saat ini, koperasi tidak hanya dipandangsebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunanagar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke desa-desa. Pemerintah memandang bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak cukupditentukan oleh pembangunan sarana fisik atau pembentukan kelembagaan semata. Yang jauh lebih penting adalah menciptakan tata kelola yang sehat dengan melibatkanseluruh elemen masyarakat desa. Karena itu, kepala desa, Badan PermusyawaratanDesa (BPD), perangkat desa, pendamping desa, serta masyarakat didorong untukberpartisipasi aktif dalam mengawal operasional koperasi agar mampu berkembangsecara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pelibatan pemerintah desa menjadi langkah yang sangat strategis. Desa merupakanpihak yang paling memahami karakteristik wilayah, potensi ekonomi lokal, sertakebutuhan masyarakatnya. Dengan keterlibatan aktif pemerintah desa, pengelolaankoperasi diharapkan lebih adaptif terhadap kondisi setempat sehingga setiap unit usahayang dikembangkan benar-benar sesuai dengan potensi ekonomi desa, baik di sektorpertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, maupun usaha mikro. Berbagai organisasi kepala desa juga menunjukkan komitmen untuk mendukungkeberhasilan program tersebut. Dukungan tersebut mencerminkan semakin kuatnyakesadaran bahwa koperasi bukan sekadar program pemerintah, melainkan instrumenbersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Sinergi antara pemerintahpusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi modal sosialyang sangat penting dalam memastikan koperasi mampu memberikan manfaat nyatabagi anggotanya. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat tata kelola melalui penyempurnaan regulasi. Penyusunan payung hukum mengenai operasional koperasi menunjukkan bahwapemerintah berupaya membangun sistem yang memberikan kepastian bagi pengelolamaupun masyarakat. Pengaturan mengenai pembiayaan, mekanisme operasional, penyaluran barang bersubsidi, hingga sistem pengawasan menjadi bagian penting agar koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi secara profesional dan akuntabel. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan koperasi dilakukan secarabertahap dan terukur. Pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembentukankoperasi, tetapi juga berupaya memastikan setiap koperasi memiliki fondasikelembagaan yang kuat. Pendampingan terhadap pengurus, evaluasi berkala, sertapenguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi agar koperasimampu bertahan dalam jangka panjang dan tidak mengulangi berbagai persoalan tatakelola yang pernah dialami gerakan koperasi di masa lalu. Momentum kemerdekaan juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat semangatgotong royong dalam pembangunan ekonomi. Nilai-nilai kebersamaan yang dahulumenjadi kekuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan kini kembali dibutuhkan untukmenghadapi tantangan ekonomi modern. Persaingan global, perubahan iklim, fluktuasiharga pangan, hingga disrupsi teknologi menuntut masyarakat memiliki kelembagaanekonomi yang mampu memperkuat daya tahan desa. Dalam konteks tersebut, koperasimenjadi salah satu jawaban karena mengedepankan prinsip kebersamaan sekaligusefisiensi ekonomi. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi memperkuat rantai distribusihasil produksi masyarakat. Selama ini, banyak petani, nelayan, maupun pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang terbatas akibat panjangnya jalur distribusi. Melaluikoperasi yang dikelola secara profesional, distribusi barang dan hasil produksi dapatdilakukan lebih efisien sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh masyarakatdesa. Dampak lanjutannya tidak hanya berupa peningkatan pendapatan warga, tetapijuga terciptanya aktivitas ekonomi baru yang membuka lapangan kerja danmemperkuat ketahanan pangan nasional. Tentu, tantangan pelaksanaan masih akan terus dihadapi. Perbedaan karakteristikdesa, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus, hinggaadaptasi terhadap potensi ekonomi lokal membutuhkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Namun tantangan tersebut justru menunjukkan pentingnyapendampingan, evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor agar setiap koperasi berkembangsesuai kebutuhan masyarakatnya. Pada akhirnya, makna kemerdekaan tidak hanya tercermin dalam keberhasilanmempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga dalam kemampuan menghadirkankesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Koperasi Desa Merah Putih menjadisalah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui pembangunanekonomi yang dimulai dari desa. Ketika desa memiliki kelembagaan ekonomi yang sehat, dikelola secara transparan, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, fondasi ekonomi nasional akan semakin kuat. Dengan semangat kemerdekaan yang terus menyala, penguatan Koperasi Desa MerahPutih patut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Desa yang mandiri akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, sementara masyarakatyang sejahtera akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan ekonomibangsa. Dari desa yang kuat, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 akan memilikipijakan yang semakin kokoh, karena kemerdekaan sejatinya menemukan makna ketikamampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

JAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi dari desa. Sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus memperkuat pelibatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh perangkat desa dalam menyukseskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak…

Jakarta – Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak berhenti pada keberhasilan merebut kemerdekaan, tetapi juga diwujudkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat itulah yang terus diperkuat pemerintah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada gotong royong, pemerataan kesejahteraan, dan…