Jakarta – Pemerintah percepat agenda hilirisasi mineral kritis dan tingkatkan tata kelola ekspor logam tanah jarang (LTJ) sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi tanpa membuka kembali ekspor…
JAKARTA – Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dinilai semakin memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia yang berorientasi…
Oleh: Mayessa Anggraini Persaingan global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya cadangan energi fosil, melainkan juga oleh kemampuan suatu negara menguasai rantai pasok mineral kritis yang menjadi fondasi industri teknologi modern. Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements kini menjadi komoditas strategis karena berperan penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, semikonduktor,…
Oleh: Yohanis Mambor* Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan capaian penting yang menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta industri global. Melalui Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini, pengamanan ketersediaan air, serta percepatan pencegahan karhutla di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, hingga sebagian Pulau Jawa. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal…
Jakarta – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui pembangunan sekat kanal (canal blocking) di kawasan gambut serta pendinginan lahan di wilayah non-gambut. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi penguatan fenomena El Nino, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mencegah munculnya titik api di berbagai wilayah rawan….
Oleh: Nanik Muliawanti (* Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius menjelangpuncak musim kemarau tahun 2026. Pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia pada berbagai episode El Nino sebelumnya menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan sekadarpersoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, ketahanan pangan, hingga citra bangsa di mata dunia. Karena itu, langkah pencegahan harusmenjadi prioritas utama, bukan menunggu hingga api membesar dan sulit dikendalikan. Peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) patut menjadi perhatian seluruh pihak. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskanbahwa risiko karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi diprediksimeluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dengan fokus pengawasan pada Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi untukkemudian bertindak. Sebaliknya, berbagai langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak dini. BMKG bahkan menekankan bahwa mitigasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuanmenghadapi kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapipotensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun ketika musim hujan kembalidatang. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan adanya upaya membangun sistemketahanan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang terus didorong adalah menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut. Gambut yang tetap jenuh air akan jauh lebih tahan terhadap potensikebakaran dibandingkan gambut yang mengering. Dalam konteks inilah pembangunan dan optimalisasi sekat kanal menjadi sangat strategis. Sekat kanal berfungsi menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga. Keberadaan sekat kanal bukan hanya solusi teknis sederhana, melainkan investasi ekologisjangka panjang. Ketika permukaan air dapat dipertahankan pada kondisi normal, risikomunculnya api dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, upaya pembasahan gambut juga membantu menjaga fungsi ekologis kawasan, termasuk kemampuan menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. BMKG juga merekomendasikan penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahanlahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaranlahan. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukansecara menyeluruh, mulai dari aspek teknologi, pengawasan lapangan, hingga penegakanaturan. Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo. Menurutnya, risiko karhutla akan meningkatsecara signifikan apabila Indonesia menghadapi fenomena El Nino kuat yang disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering sehingga meningkatkan kerentanan berbagaijenis vegetasi terhadap kebakaran. Peringatan tersebut penting karena kebakaran besar sering kali dipicu oleh kombinasi faktorcuaca ekstrem dan aktivitas manusia. Dalam kondisi kelembapan yang sangat rendah, serasah, ranting, dan gambut dapat berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudahterbakar. Sedikit percikan api saja dapat memicu kebakaran luas yang sulit dipadamkan….
Oleh: Dwi Saputri)* Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah persoalan baru bagiIndonesia. Hampir setiap musim kemarau, risiko munculnya titik api selalumeningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai darikerusakan ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harusmenjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Dalamkonteks ini, langkah cepat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapipotensi karhutla patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapiancaman yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino berpotensi datang lebih cepat tahun ini menjadi peringatan penting bagi seluruhpemangku kepentingan. Fenomena tersebut diperkirakan berbarengan denganmusim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pengalaman Indonesia pada tahun-tahunsebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melakukan mitigasi seringkali membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Kesadaran akan pentingnya langkah preventif terlihat dari berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telahmenyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan Operasi ModifikasiCuaca (OMC), serta menyiapkan strategi ketahanan air sebagai bagian dari upayamengantisipasi kekeringan dan karhutla. Tidak hanya mengandalkan pendekatankonvensional, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan drone dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan maupun penanganandi lapangan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalampenanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas, kini pemerintah mulai mengedepankansistem deteksi dini dan pencegahan berbasis teknologi. Pemanfaatan drone, misalnya, memungkinkan identifikasi titik panas dilakukan lebih cepat sehinggapotensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Langkah ini sekaligus mencerminkan bahwa transformasi digital tidakhanya penting dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber dayaalam dan mitigasi bencana. Upaya pemerintah juga menjadi lebih terarah melalui pemetaan wilayah prioritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa fokus pengendaliandiarahkan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan wilayah prioritas merupakan kebijakan yang tepatkarena memungkinkan sumber daya, personel, serta peralatan difokuskan pada kawasan dengan risiko terbesar sehingga efektivitas pengendalian dapat semakinmeningkat. Optimisme pemerintah untuk menekan luas karhutla juga memiliki dasar yang kuat. Data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat mencapai 359.619 hektare, sedangkan hinggaJuni 2026 indikasi luas karhutla berada pada angka 107.465 hektare. Meskipun data tersebut belum menggambarkan kondisi hingga akhir tahun, tren tersebutmemberikan sinyal positif bahwa berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks justru menuntut kesiapsiagaanyang lebih tinggi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan. Selain kesiapan operasional, investasi pada riset dan inovasi juga menjadi faktorpenting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN telah mendapat instruksi Presiden untukmengembangkan riset mengenai teknologi ketahanan air sebagai solusi menghadapipersoalan kekeringan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangunsistem mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim melalui dukungan ilmupengetahuan dan inovasi. Komitmen pemerintah pusat akan semakin efektif apabila diikuti kesiapsiagaanpemerintah daerah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang bergerak cepat melalui pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskanbahwa tim tersebut secara rutin melaksanakan patroli udara maupun darat untukmendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Langkah ini memperlihatkan bahwakeberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang eratantara pemerintah pusat dan daerah, karena merekalah yang memahamikarakteristik wilayah serta mampu melakukan respons secara cepat ketikaditemukan titik api. Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan caramembakar, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif menjadibagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset,…
Jakarta,- Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) guna memastikan perkembangan teknologi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap industri media nasional. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah tengah menyusun kebijakan hak cipta di era digital yang diharapkan mampu melindungi karya jurnalistik, menjaga keberlanjutan perusahaan pers, serta menciptakan ekosistem digital yang adil bagi…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ekosistem media digital nasional melalui penyusunan regulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan Peraturan Presiden tentang AI akan menjadi langkah awal dalam penerapan tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. “Pemerintah…
