Oleh : Catur Ronggo*) Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagaiinstrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak darikeluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur daribertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang menentukanapakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan mobilitas sosial bagi generasiberikutnya. Dalam konteks itu, pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada para kepalaSekolah Rakyat menjadi sangat relevan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan sekolah harusdibangun di atas empati dan integritas. Sekolah Rakyat tidak hanya bertugas memberikanpembelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter, kepedulian sosial, dan lingkunganyang aman bagi siswa dengan latar belakang beragam. Menurut Gus Ipul, pengelolaansekolah berasrama harus ditopang tata kelola yang baik, termasuk prosedur penangananaduan yang jelas dan tidak dilakukan secara improvisasi. Pesan tersebut semakin penting karena pada September 2026 Sekolah Rakyat memasuki faseoperasional yang membutuhkan pengawasan konsisten. Gus Ipul kembali mengingatkankepala sekolah agar mengawasi kondisi siswa, kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, serta administrasi dan keuangan. Pengawasan kuat diperlukan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, maupun persoalan lain yang dapat mengganggu tujuanpendidikan. Dengan demikian, integritas bukan sekadar prinsip administratif, melainkanbagian dari perlindungan terhadap masa depan peserta didik. Arah tersebut sejalan dengan perkembangan program yang semakin menekankankeberlanjutan. Pemerintah hingga Agustus 2026 telah membuka 93 Sekolah Rakyat permanen dan, bersama sekolah rintisan, jumlahnya mencapai 182 satuan pendidikan. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak dari keluarga yang berada dalamkondisi ekonomi paling rentan, dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, dan pendampingan. Presiden Prabowo Subianto menempatkannya sebagai intervensi negara agar kemiskinan orang tua tidak otomatis diwariskan kepada anak. Penguatan integritas juga membutuhkan pengawasan dari luar institusi pemerintah. AnggotaOmbudsman RI Nuzran Joher menunjukkan bahwa pengawasan tidak harus diposisikansebagai hambatan, melainkan instrumen untuk memastikan program berjalan semakin baik. Dalam evaluasinya bersama Kementerian Sosial, Nuzran menyampaikan bahwa tujuh saran perbaikan terkait regulasi dan tata kelola telah dijalankan secara substantif. Kemensos juga menerima delapan catatan untuk diperbaiki secara bertahap. Ombudsman kemudianmendorong pengawasan teknis yang lebih dekat di lapangan, termasuk melalui perwakilanOmbudsman di berbagai daerah. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang koreksi terhadapprogram prioritas. Bagi kebijakan publik berskala nasional, mekanisme seperti inimemperkuat kepercayaan masyarakat karena penyelenggaraan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi terus dievaluasi dari sisi pelayanan dan potensi maladministrasi. Integritas tumbuh ketika terdapat transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kesediaanmemperbaiki kekurangan berdasarkan temuan lapangan. Di sisi lain, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penentuan lokasi Sekolah Rakyat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, termasuk kelompok desil satu dan dua serta wilayah yang memiliki anak berpotensi putus sekolah. Pendekatan berbasis data tersebut membuat pembangunan sekolah diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan, bukan semata-mata daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih mudah. Menurut Dudung, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kuncipenyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah juga tidak hanya menyediakan aksespendidikan, tetapi membangun karakter, kemandirian, pemenuhan gizi, serta pembinaanmental siswa. Kerangka ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagaiintervensi yang menyentuh berbagai kebutuhan anak secara terpadu. Perkembangan terbaru memperlihatkan orientasi program semakin diarahkan pada masa depan lulusan. Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua jalur setelahpendidikan menengah, yakni melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil. Artinya, Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada keberhasilan menerima siswa dari keluarga rentan, tetapi harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk berdiri mandiri dan keluar darilingkaran kemiskinan. Konsistensi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan orang tua dan masyarakat. Ketika sekolah dikelola secara disiplin, kebutuhan siswa dipenuhi, dan setiap laporan ditanganisecara profesional, manfaat program akan semakin mudah dirasakan. Pada saat yang sama, keberhasilan lulusan menjadi ukuran paling nyata bahwa investasi negara melalui SekolahRakyat benar-benar menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi keluargapenerima manfaat. Merawat Sekolah Rakyat dengan integritas berarti menjaga seluruh rantai kebijakan, mulaidari penentuan sasaran, pengelolaan sekolah, perlindungan siswa, penggunaan anggaran, pengawasan, hingga kesiapan lulusan memasuki jenjang pendidikan atau dunia kerja. Pemerintah telah membangun fondasi melalui kebijakan, regulasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut konsistenditerapkan di setiap sekolah. Dengan tata kelola yang bersih, kepemimpinan yang berempati, dan pengawasan yang terbuka, Sekolah Rakyat dapat menjadi bukti bahwa negara hadirbukan sekadar menyediakan pendidikan gratis, tetapi sungguh-sungguh membuka jalan bagianak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial
