JAKARTA – Di tengah ancaman krisis iklim global dan anomali cuaca yang berdampak luas pada sektor pertanian, pemerintah mengambil langkah sigap untuk memastikan stabilitas pasokan pangan nasional. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah secara resmi mengalokasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang mencakup 100.000 hektare lahan persawahan. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran nyata negara dalam…
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi petani dan melindungi 100 ribu hektare lahan pertanian pada 2026. Program asuransi pertanian menjadi langkah antisipatif menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Amran) menegaskan perlindungan petani melalui asuransi menjadi bagian dalam menjaga…
Oleh : Radjiman Arif*) Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kemampuan melindungi petani dari risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha tani. Perubahan cuaca, kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat menyebabkan gagal panen dan menghilangkan modal petani. Karena itu, asuransi petani menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan…
Oleh : Catur Ronggo*) Ketahanan pangan nasional pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani untuk terus menanam dan memanen. Karena itu, ketika risiko gagal panen meningkat akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), perlindungan melalui asuransi menjadi bagian penting dari strategi menjaga ketersediaan pangan. Dalam konteks inilah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) semakin relevan,…
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang direncanakan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Salah satu kemudahan yang terus didorong adalah skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah akan menyiapkan…
Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menghadapi pemberlakuan Wajib Halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta mobilisasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kebijakan Wajib Halal merupakan…
Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada 18 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam penguatan ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen, kepastian usaha, tata kelola produksi, hingga peluang pengembangan pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil…
Oleh: Citra Kurnia Khudori *) Kewajiban sertifikasi halal yang berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026 menjadi salah satu momentum penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Kebijakan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai tambahan kewajiban administratif, sebab kepastian halal juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk usaha mikro,…
Oleh: Rivka Mayangsari *) Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung sepanjang 2026. Pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak melalui investasi produktif, penguatan sektor riil, dan pendalaman pasar keuangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi…
Oleh: Bagas Nurahman )* Perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang tetap kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global sepanjang 2026. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dan sistem perbankan yang solid menjadi dua penopang utama resiliensi ekonomi nasional. Keduanya memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan, menjaga kepercayaan pelaku usaha, serta memperluas pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Dengan fondasi tersebut, tantangan global…
