APBN 2027 di Era Prabowo Menjadi Alat Perlindungan Rakyat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
APBN 2027 hadir ketika negara perlu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligusmemastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, anggaran negara perlu dipahami sebagai instrumen yang menghubungkanstabilitas fiskal dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Besarnya belanja negara memberi ruang bagi pemerintah menjalankan berbagaiprogram prioritas, tetapi ruang tersebut tetap disertai tanggung jawab menjagakesehatan keuangan negara. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah memiliki sasaran jelas, manfaat terukur, dan mampu menjawab perubahan ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto sejak penyusunan RAPBN 2027 menempatkan APBN sebagai alat untuk melindungi rakyat sekaligus memperkuat sendi ekonomi bangsa. Arah itu diterjemahkan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan tepat sasaran, termasuk dukungan bagi pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomirakyat.
Prabowo juga menekankan bahwa dinamika geopolitik dan geoekonomi global dapatmemengaruhi kondisi domestik. Karena itu, APBN perlu memiliki kapasitasmerespons gejolak sambil tetap mempertahankan kesinambungan pembangunannasional.
Setelah disahkan, APBN 2027 memiliki belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun, pendapatan Rp3.435,1 triliun, dan defisit 2,4 persen terhadap PDB. Anggarantersebut diarahkan pada delapan klaster prioritas, termasuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan penurunankemiskinan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Menurutnya, APBN harus menjalankan fungsi menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi masyarakatdengan tetap mempertahankan kredibilitas fiskal.
Rumusan itu memperlihatkan bahwa ekspansi anggaran tidak berarti pembelanjaantanpa batas. Belanja perlu diarahkan kepada program yang menghasilkan manfaatekonomi dan sosial, sedangkan pendapatan serta pembiayaan harus dikeloladengan perhitungan yang menjaga kepercayaan terhadap negara.
Suahasil juga menempatkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan eksporsebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang menghasilkan pekerjaan memberikan jalur perlindungan yang lebih berkelanjutankarena memperkuat pendapatan masyarakat sekaligus basis ekonomi nasional.
Fungsi perlindungan APBN kemudian dapat dilihat dari hubungan antara kebijakanmakro dan kehidupan sehari-hari. Ketika anggaran mendukung pangan, energi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur, manfaat fiskal dapat bergerakhingga ke tingkat keluarga.
Karena itu, kualitas belanja menjadi faktor penting agar tujuan tersebut tidak berhentipada besarnya angka anggaran. Setiap program perlu memiliki indikator yang memungkinkan pemerintah dan publik melihat apakah sumber daya negara benar-benar menghasilkan perubahan bagi penerima manfaat.
Di titik ini, pengawasan parlemen memiliki arti penting karena anggaran yang besarmembutuhkan pengawalan agar pelaksanaannya tetap sesuai tujuan. Fungsipengawasan juga membantu memastikan kebijakan fiskal dapat dievaluasi dan dikoreksi ketika hasilnya belum sesuai sasaran.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menekankan bahwa program yang dibiayaiAPBN 2027 harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Ia juga mendorong pengukuran dampak secara objektif dengan memperhatikan kepuasanmasyarakat sebagai penerima manfaat.
Pandangan tersebut memperkuat gagasan bahwa ukuran APBN tidak berhenti pada tingkat penyerapan anggaran. Keberhasilan fiskal perlu dilihat dari kualitas hasil, ketepatan sasaran, dan perubahan yang muncul setelah program dijalankan.
Said juga mengingatkan bahwa kenaikan belanja harus tetap dilakukan secara hati-hati agar APBN kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Artinya, perlindunganmasyarakat dan disiplin fiskal perlu berjalan bersama dalam satu kerangkakebijakan.
APBN 2027 turut memberikan perhatian kepada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur daerah. Kebijakan tersebut penting agar manfaat pembangunan dan layanan negara dapatmenjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses.
Bagi masyarakat, keberadaan APBN akan terasa ketika kebijakan diterjemahkanmenjadi layanan yang mudah diakses dan peluang ekonomi yang nyata. Karena itu, kualitas pelaksanaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadibagian penting dari keberhasilan desain fiskal.
Perlindungan sosial pun membutuhkan ketepatan sasaran agar dukungan negara benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Penguatan data, koordinasi antarinstansi, dan evaluasi berkala dapat membantu meningkatkanefektivitas penggunaan anggaran.
Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi membutuhkan investasi publik yang mampu membuka ruang bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan dapat menjadi fondasibagi pertumbuhan yang lebih inklusif.
Prabowo juga mengarahkan agar efisiensi dilakukan secara terukur sehinggaanggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Efisiensi dengan demikiandiarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja, bukan sekadar menguranginominal anggaran.
APBN 2027 memiliki dua pekerjaan besar yang berjalan bersamaan, yakni menjagamesin pertumbuhan dan memberikan perlindungan ketika masyarakat menghadapitekanan ekonomi. Keduanya membutuhkan konsistensi kebijakan agar belanjanegara menghasilkan manfaat yang terasa sekaligus tetap berada dalam batas fiskalyang sehat.
Kekuatan APBN tidak ditentukan semata oleh besarnya belanja, melainkan oleh kualitas keputusan yang menyertainya. Ketika setiap rupiah diarahkan secara tepat, diawasi secara terbuka, dan diukur berdasarkan manfaatnya, APBN 2027 dapatmenjadi fondasi perlindungan rakyat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi