Program 3 Juta Rumah Kian Berkualitas, Perluas Akses Hunian Rakyat
Oleh Hari Sunandar )*
Program 3 Juta Rumah terus diarahkan bukan sekadar mengejar jumlah unit hunian, tetapi juga memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas rumah, dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh layanan yang cepat serta terjangkau. Pemerintah kini mendorong akselerasi Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai salah satu instrumen penting untuk memperbesar jangkauan rumah subsidi sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi yang melibatkan perbankan, pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku UMKM.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai percepatan pembiayaan harus dibarengi pengawasan langsung agar fasilitas KUR Perumahan benar-benar diterima masyarakat sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, proses pembiayaan tidak boleh berbelit, mahal, ataupun membuka ruang pungutan liar. Menurut Maruarar, pemerintah harus turun ke lapangan dan memastikan nasabah memperoleh pelayanan yang cepat, murah, mudah, serta transparan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak cukup diukur dari besarnya angka penyaluran, tetapi juga dari pengalaman masyarakat ketika mengakses pembiayaan.
Dorongan tersebut menjadi relevan karena kapasitas KPP terus diperbesar. Plafon KPP 2026 yang sebelumnya Rp36 triliun diusulkan naik menjadi Rp50 triliun. Hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP mencapai Rp26,78 triliun dan telah disalurkan kepada 112.713 debitur atau 69,62 persen dari target Rencana Teknis Perbankan. Penyaluran itu ditopang 29 bank mitra yang berasal dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah, dan perbankan swasta. Data tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem pembiayaan mulai bergerak lebih luas, meskipun ruang percepatan masih terbuka hingga akhir tahun.
Di Jawa Barat, realisasi KPP mencapai Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen dari target wilayah. Bank BJB menjadi salah satu penyalur dengan target Rp500 miliar. Sampai awal Oktober, pembiayaan yang telah direalisasikan Bank BJB mencapai Rp90,7 miliar untuk 179 debitur, sementara target sepanjang 2026 diarahkan kepada 1.286 debitur. Maruarar mendorong Bank BJB mempercepat penyaluran agar manfaat pembiayaan semakin banyak dirasakan masyarakat. Ia bahkan berharap Bank Jabar kembali ke peringkat pertama melalui kerja keras dan kecepatan pelayanan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, percepatan pembiayaan memiliki efek berantai karena permintaan rumah berkaitan dengan kebutuhan material, jasa konstruksi, tenaga kerja, hingga usaha kecil di sekitar proyek perumahan. Karena itu, keberhasilan pembiayaan bukan hanya soal transaksi kredit, melainkan juga peluang memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, perluasan pembiayaan tetap harus disertai prinsip kehati-hatian, keterjangkauan cicilan, serta pengawasan agar kelompok penerima tidak justru menghadapi beban baru di kemudian hari.
Maruarar mengingatkan agar aparatur tidak sekadar puas melihat capaian administratif, tetapi ikut memeriksa pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan regulasi harus menjadi solusi, bukan tambahan beban bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan menjadi penting supaya aturan yang dibuat benar-benar memudahkan masyarakat mendapatkan rumah dan mendorong pelaku usaha perumahan memperluas pasokan.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga telah memperluas fondasi kebijakan perumahan melalui sejumlah langkah. Kementerian PKP memperkuat Program Bedah Rumah, FLPP, KPP, dan rusun subsidi, sementara pemerintah menetapkan dukungan percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah juga menyepakati tenor KPR FLPP hingga 40 tahun, dengan suku bunga rumah subsidi tetap 5 persen dan rusun subsidi 6 persen. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang terus diperkuat untuk mendorong rumah yang layak, terjangkau, dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya memperluas akses sekaligus membangun ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi.
Dari sisi moneter, dukungan juga datang melalui kebijakan Bank Indonesia. Sinergi tersebut menjadi penting karena sektor perumahan memiliki hubungan dengan banyak kegiatan ekonomi, mulai dari konstruksi sampai perdagangan bahan bangunan. Jika likuiditas dan pembiayaan dapat disalurkan secara tepat, manfaatnya berpotensi menjangkau rantai usaha yang lebih panjang. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa percepatan tidak mengorbankan standar kualitas bangunan, kepastian hukum, dan ketepatan sasaran penerima.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyebut sektor perumahan, real estat, dan konstruksi terus didorong melalui kebijakan makroprudensial. Hingga September 2026, porsi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk sektor tersebut mencapai 1,32 persen, mendekati plafon 1,4 persen. Artinya masih ada ruang 0,08 persen yang dapat dioptimalkan. Nilai KLM yang telah dimanfaatkan mencapai Rp118 triliun dan diterima 111 bank. Destry menilai ruang tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan, sehingga kebijakan moneter dan program pemerintah dapat saling menopang.
Program 3 Juta Rumah semakin bermakna saat pertumbuhan angka penyaluran berjalan seiring dengan kualitas hunian dan kemudahan akses masyarakat. Pemerintah terus berupaya menjaga pengawasan, mempercepat layanan, menyederhanakan regulasi, dan memastikan pembiayaan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran. Dengan kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Bank Indonesia, program ini terus diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian layak,sekaligus menggerakkan ekonomi.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik