Oleh: Azis Gunawan )*
Perlindungan lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan langkah yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga penguatan konservasi dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. Ancaman kebakaran dapat menyebabkan kerusakan habitat, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta mempercepat penurunan populasi flora dan fauna yang dilindungi. Karena itu, upaya menjaga kelestarian alam perlu dilakukan melalui pencegahan, pengelolaan kawasan konservasi, edukasi publik, dan dukungan pendanaan berkelanjutan.
Informasi yang benar menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Di tengah penyebaran informasi yang semakin cepat melalui media sosial, kabar tidak terverifikasi mengenai kerusakan hutan maupun kepunahan satwa dapat menimbulkan kesalahpahaman. Padahal, masyarakat membutuhkan informasi berdasarkan data dan keterangan resmi agar dapat memahami kondisi lingkungan sekaligus mengetahui langkah perlindungan yang sedang dijalankan.
Penyampaian informasi konservasi juga perlu disertai transparansi mengenai kondisi keanekaragaman hayati. Data tentang populasi satwa, luas habitat, kawasan terdampak kebakaran, hingga proses rehabilitasi menjadi bagian penting untuk menggambarkan situasi secara utuh. Dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat membedakan ancaman lingkungan yang nyata dari klaim keliru yang berpotensi menghambat upaya pelestarian.
Karhutla sendiri memiliki dampak yang melampaui kerusakan vegetasi. Kebakaran dapat menghilangkan sumber pakan, tempat berlindung, dan kawasan berkembang biak bagi berbagai satwa liar. Asap juga berpotensi mengganggu kesehatan hewan, terutama spesies yang memiliki habitat terbatas dan sulit berpindah ketika kawasan tempat tinggalnya mengalami kerusakan.
Oleh sebab itu, perlindungan kawasan hutan harus berjalan seiring dengan penyelamatan flora dan fauna. Konservasi tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi, melainkan membutuhkan pengawasan habitat, pemulihan ekosistem, serta pengelolaan kawasan secara konsisten. Pendekatan tersebut juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, teknologi pemantauan, dan pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan program.
Pemerintah Indonesia mulai memperkuat aspek pendanaan melalui penyiapan skema pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana ini dikembangkan melalui pembentukan wadah investasi konservasi nasional yang akan menghimpun dana dari pemerintah, filantropi, lembaga keuangan, serta sektor swasta. Skema tersebut diarahkan untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi tidak bergantung pada pendanaan jangka pendek.
Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem pendanaan berkelanjutan agar perlindungan alam dapat berjalan dalam jangka panjang. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keberadaan 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Ketersediaan pembiayaan yang stabil diharapkan mendukung pengelolaan kawasan sekaligus menjaga keberlangsungan program konservasi.
Rencana pembiayaan itu dipaparkan dalam Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 9 November 2026. Pemerintah juga menyusun White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia yang memuat peta jalan pembentukan national conservation investment vehicle. Instrumen ini dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber pendanaan bagi kebutuhan konservasi.
Penyusunan dokumen tersebut melibatkan organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi melalui konsultasi nasional pada 2 November 2026. Pembahasan kemudian diperluas ke tingkat internasional dengan melibatkan mitra pembangunan dalam forum COP31. Pelibatan berbagai pihak diperlukan agar skema pembiayaan memiliki tata kelola yang kredibel dan mampu menjawab kebutuhan pengelolaan kawasan secara nyata.
Selain mengandalkan kontribusi pendanaan, pemerintah mendorong pengembangan sumber pendapatan mandiri bagi taman nasional. Ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis berkelanjutan menjadi beberapa pilihan yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional konservasi. Instrumen pembiayaan inovatif juga mencakup Biodiversity Credit Framework, Project Finance for Permanence, dan Wildlife Conservation Bonds, serta pembiayaan berbasis hasil yang mengacu pada model Rhino Bond.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan bahwa pengembangan pembiayaan inovatif tidak mengubah kewenangan negara dalam pengelolaan taman nasional. Pemerintah tetap bertanggung jawab menentukan prioritas konservasi, mengambil keputusan pengelolaan, dan melakukan pengawasan terhadap kawasan. Kementerian Kehutanan juga memprioritaskan penguatan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan instrumen pendanaan yang memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah transformasi Badan Layanan Umum (BLU) di empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme serta persetujuan yang berlaku. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat fleksibilitas pengelolaan keuangan tanpa menggeser tujuan utama kawasan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menilai pendekatan pembiayaan yang terstruktur dapat memperluas kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra internasional. Menurutnya, model tersebut membuka peluang perubahan pola pendanaan konservasi dari kegiatan yang bertumpu pada amal menuju investasi yang mendukung ekonomi positif-alam. Sejumlah mitra yang terlibat dalam pembahasan antara lain Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Pemerintah Inggris.
Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan alam dari karhutla membutuhkan keterpaduan antara informasi yang akurat, pencegahan kebakaran, dan penguatan konservasi. Pendanaan jangka panjang dapat membantu memastikan kawasan hutan dikelola secara berkelanjutan, sementara keterbukaan informasi mendorong masyarakat memahami pentingnya menjaga ekosistem. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga konservasi, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan flora dan fauna dapat menjadi bagian nyata dari upaya menjaga kekayaan alam Indonesia.
)* Aktivis Lingkungan Hidup
