Masyarakat Bersama TNI–Polri Tangkal Segala Bentuk Provokasi Aksi Anarkis

Oleh : Ricky Rinaldi

Ketahanan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga dari kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan persatuan nasional. Dalam situasi global yang penuh gejolak, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi masyarakat dengan TNI dan Polri untuk menangkal segala bentuk provokasi aksi anarkis. Sinergi ini menjadi fondasi kokoh dalam memastikan Indonesia tetap aman, stabil, dan produktif, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa bangsa ini lebih maju, berdaulat, dan sejahtera.

Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah berdiri teguh dalam melindungi masyarakat dari ancaman provokasi dan tindakan destruktif yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, keamanan bukan semata-mata urusan aparat, melainkan kerja bersama seluruh rakyat Indonesia. Djamari menekankan bahwa pemerintah konsisten memberi ruang seluas-luasnya bagi penyampaian aspirasi, namun tetap tegas terhadap segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional, di mana kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi harus dilakukan secara damai, tertib, dan berkeadaban.

Komitmen pemerintah itu mendapat dukungan nyata dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyatakan bahwa buruh siap bersatu dengan pemerintah, TNI, dan Polri untuk melawan segala bentuk provokasi anarkis. Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi tidak boleh dicederai oleh tindakan perusakan dan kekerasan. Andi Gani bahkan menginstruksikan jajaran KSPSI untuk siaga di kawasan industri agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Baginya, stabilitas adalah kunci keberlanjutan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan buruh sendiri. Dukungan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sendirian; masyarakat pekerja justru berada di garda depan melawan provokasi yang merugikan rakyat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, turut memberikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, namun harus dijalankan dengan damai dan tertib. Said Iqbal menyoroti bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, telah menunjukkan profesionalitas dalam mengawal aksi buruh maupun masyarakat tetap menjamin kebebasan masyarakat sesuai koridor hukum. Ia menilai sikap tegas namun humanis dari aparat menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara keamanan dan demokrasi. Menurutnya, masyarakat dan buruh tidak boleh terjebak dalam agenda terselubung pihak tertentu yang ingin mengacaukan situasi. Pernyataan ini semakin memperkuat legitimasi langkah pemerintah dalam menolak anarkisme.

Pemerintah melalui TNI–Polri terus meningkatkan upaya preemtif dan preventif. Patroli gabungan, dialog dengan tokoh masyarakat, serta penguatan deteksi dini dilakukan untuk memastikan potensi provokasi dapat dipadamkan sebelum membesar. Di berbagai daerah, aparat rutin hadir dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan sebagai bagian dari pendekatan humanis. Kehadiran mereka bukan hanya simbol keamanan, tetapi juga pengikat kedekatan emosional dengan rakyat. Strategi ini membuat masyarakat merasa dilibatkan, bukan diawasi, sehingga partisipasi mereka dalam menjaga keamanan semakin tumbuh.

Sinergi masyarakat dengan aparat juga tampak nyata dalam upaya literasi digital. Pemerintah bersama komunitas lokal aktif mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah informasi. Hoaks dan ujaran kebencian yang sering menjadi pemicu provokasi diajarkan untuk ditangkal dengan sikap kritis dan kesadaran hukum. Gerakan “saring sebelum sharing” yang digaungkan secara masif kini mulai menjadi budaya baru di ruang digital Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melek informasi, peluang provokasi untuk menggiring opini publik ke arah destruktif semakin kecil.

Dampak dari kerja sama ini terasa langsung di tengah kehidupan rakyat. Dengan situasi yang aman dan stabil, roda ekonomi tetap berputar. Buruh bisa bekerja dengan tenang, pedagang dapat menjalankan usahanya tanpa rasa was-was, dan investor lebih percaya untuk menanamkan modal di Indonesia. Semua itu merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil. Keamanan terbukti bukan hanya persoalan menjaga ketertiban, tetapi juga landasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelaku provokasi atau anarkis akan dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat diberi kewenangan penuh untuk bertindak tegas, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Langkah ini memberi pesan kuat bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekerasan, sekaligus menjamin bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Ketegasan ini justru memperkuat kepercayaan publik, sebab masyarakat menyaksikan bahwa pemerintah benar-benar berdiri di sisi rakyat, melindungi mereka dari ketakutan dan kerugian akibat kerusuhan.

Dalam konteks kebangsaan, sinergi menghadang provokasi bukan semata-mata soal teknis keamanan. Lebih dari itu, ini adalah pembuktian bahwa nilai gotong royong, solidaritas, dan persatuan masih menjadi roh kehidupan bangsa Indonesia. Ketika pemerintah, aparat, buruh, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama, maka segala upaya memecah belah akan kandas. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya: bangsa yang besar, demokratis, sekaligus beradab.

Oleh karena itu, menghadang provokasi anarkis adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah membuka ruang dialog, aparat keamanan telah menunjukkan profesionalitas, dan masyarakat sipil telah menyatakan dukungannya. Kini saatnya seluruh rakyat Indonesia berkomitmen menjaga persatuan dan ketertiban sebagai warisan luhur para pendiri bangsa. Dengan bersatu, bangsa Indonesia membuktikan bahwa negara ini adalah rumah bersama yang kokoh, tidak bisa diguncang oleh provokasi atau kepentingan sesaat. Bersama pemerintah, TNI, dan Polri, masyarakat akan terus menegakkan kedamaian dan menjaga masa depan bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis