*) Oleh: Andika Hidayatullah Ramadan selalu menghadirkan dua wajah dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, ia menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorongperputaran ekonomi, memperkuat sektor perdagangan, dan menggerakkan pelakuusaha kecil. Namun di sisi lain, lonjakan permintaan kebutuhan pokok kerapmenimbulkan tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah operasi pasar Ramadan tidak sekadar menjadi agenda rutintahunan, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial danekonomi. Pemerintah di berbagai daerah menunjukkan keseriusan menjadikanoperasi pasar sebagai benteng utama perlindungan daya beli rakyat. Langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menjadi contoh konkret bagaimanafungsi pengawasan politik dan kebijakan publik berjalan beriringan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung memimpin pengawasan hargakebutuhan pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam operasi pasarRamadan di sejumlah pasar tradisional. Kehadiran pimpinan legislatif di lapanganmenegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas harga bukan sekadar formalitasadministratif, melainkan komitmen nyata terhadap perlindungan masyarakat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan legislasi, tetapi juga memastikankebijakan pengendalian inflasi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya. Inimenunjukkan bahwa stabilitas harga adalah agenda bersama antara eksekutif danlegislatif. Pengawasan langsung tersebut penting dalam mencegah distorsi pasar yang kerapmuncul menjelang Ramadan. Potensi lonjakan harga akibat spekulasi, penimbunan, atau distribusi yang tersendat dapat ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga Perum Bulogmemperkuat sistem distribusi sehingga pasokan bahan pokok tetap aman dan terjaga. Ketika negara hadir secara aktif di pasar, pelaku usaha cenderung menjagakepatuhan karena ada sinyal tegas bahwa praktik yang merugikan masyarakat tidakakan ditoleransi. Dengan demikian, operasi pasar berfungsi sebagai mekanismestabilisasi sekaligus pencegahan moral hazard. Komitmen serupa terlihat di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi melalui BUMD pangan, PT Riau Pangan Bertuah, menegaskan kehadiran negara dalampengendalian harga selama bulan suci. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mendorong penyediaan sembako dengan harga relatif lebih murahserta pengoperasian mobil sembako keliling agar akses masyarakat terhadap bahanpokok semakin mudah. Operasi pasar Ramadan dilaksanakan di 12 kabupaten dankota, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini memperluasjangkauan intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayahdengan akses distribusi terbatas. Pendekatan Riau memperlihatkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya denganpengawasan, tetapi juga perlu intervensi suplai yang efektif. Dengan memperbanyaktitik distribusi dan menurunkan biaya logistik melalui mobil sembako keliling, tekananharga akibat tingginya permintaan dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokanyang memadai. Keberadaan BUMD pangan menjadi instrumen penting dalammemperpendek rantai distribusi dan meminimalkan biaya perantara. Di tengahdinamika pasar yang sering kali fluktuatif, kebijakan semacam ini memperlihatkanorientasi keberpihakan kepada konsumen tanpa mematikan mekanisme pasar. Pemerintah bertindak sebagai stabilisator, bukan kompetitor. Hal yang sama juga terlihat di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi menggelar operasipasar murah di Kabupaten Jember sebagai langkah antisipatif menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempatkanpenetrasi pasar sebagai strategi utama menekan laju inflasi sekaligus membantumasyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kenaikan kebutuhanrumah tangga menjelang Ramadan hingga Idul Fitri kerap menciptakanketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan operasi pasar murah, pemerintah daerah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut sebelumberkembang menjadi lonjakan harga yang signifikan. Penetrasi pasar yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan pemahaman bahwa inflasipangan bersifat ekspektatif. Jika masyarakat melihat adanya potensi kenaikan hargatanpa intervensi, ekspektasi tersebut dapat mempercepat perilaku pembelianberlebihan yang justru memperburuk kelangkaan. Operasi pasar yang terencana danmasif menjadi sinyal kebijakan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas. Sinyal inipenting untuk menenangkan psikologi pasar dan mencegah panic buying. Dalamkonteks makro, stabilitas harga pangan berkontribusi besar terhadap pengendalianinflasi inti dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Secara nasional, operasi pasar Ramadan mencerminkan konsistensi kebijakanpemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari tekanan harga. Daya belimasyarakat merupakan fondasi stabilitas sosial, terutama di bulan suci ketikakebutuhan konsumsi meningkat. Jika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicuketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi pasar bukanlah bentuk distorsi, melainkan langkah korektif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan danpasokan. Negara hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidakmenimbulkan ketimpangan. Keberhasilan operasi pasar tentu memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintahpusat, pemerintah daerah, BUMD pangan, Bulog, hingga aparat penegak hukumharus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu. Transparansi data stok, pemantauan distribusi, serta evaluasi berkala menjadi elemen penting agar kebijakantidak berhenti pada seremonial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untukmemantau harga secara real time juga dapat memperkuat efektivitas intervensi. Semakin presisi kebijakan yang diambil, semakin besar dampaknya terhadapperlindungan daya beli masyarakat. *) Aktivis Dialog Lintas Iman.
