Oleh: Fajar Mahardika Di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, menjaga keberlangsungan lapangan kerjamenjadi agenda yang tidak kalah penting dibanding menjaga pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Setiap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga pada kesejahteraan jutaan keluarga pekerja. Karena itu, sinergi pemerintah bersamaDPR, dunia usaha, serikat pekerja, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkahstrategis untuk memitigasi risiko PHK sejak dini. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkankomitmen bahwa perlindungan tenaga kerja harus dimulai dari upaya pencegahan, bukan sekadarpenanganan setelah PHK terjadi. Pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK bersama DPR RI. Kebijakan ini menunjukkan perubahan pendekatan dari sekadarmenangani dampak PHK menjadi mencegahnya sejak dini. Langkah tersebut penting karenamenjaga keberlangsungan industri berarti sekaligus mempertahankan lapangan kerja danstabilitas ekonomi nasional. Satgas yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi diberi mandat untuk memetakanperusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalan yang dihadapi. Melaluikoordinasi lintas kementerian, DPR, serikat pekerja, hingga aparat terkait, pemerintah berupayamengidentifikasi berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi gelombang pengurangantenaga kerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang PHK bukan sekadar persoalanhubungan industrial, melainkan isu strategis yang memerlukan penyelesaian lintas sektor. Karenaitu, pembahasan Satgas tidak hanya menyentuh aspek ketenagakerjaan, tetapi juga hambatanyang dihadapi dunia usaha, termasuk persoalan pasokan gas bagi sektor industri. Pemerintahmenilai kelancaran pasokan energi menjadi faktor penting agar aktivitas produksi tetap berjalandan perusahaan tidak terdorong melakukan efisiensi melalui PHK. Sinergi antara pemerintah dan DPR juga menjadi kekuatan utama dalam implementasi kebijakanini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan koordinasi kedua lembaga akandilakukan secara rutin agar setiap perkembangan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dari unsur parlemen, pengawalan kebijakan akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya komitmen bersama untuk memastikankebijakan pencegahan PHK berjalan secara berkesinambungan. Kolaborasi tersebut diperkuat oleh keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan. MenteriKetenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Satgas telah mengembangkan sistem peringatandini (early warning system) untuk mendeteksi sektor-sektor yang memiliki potensi melakukanPHK. Menurutnya, proses menuju PHK berlangsung melalui berbagai tahapan sehinggapemerintah memiliki ruang melakukan verifikasi, mendorong penyelesaian secara bipartit, memfasilitasi mediasi, hingga melakukan intervensi apabila diperlukan. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi industri saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamikaekonomi global. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan BuruhSaid Iqbal menilai konflik internasional telah memengaruhi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor maupun industri yang bergantung pada bahan baku impor. Hasil pemantauan di lapangan menemukan adanya ancaman PHK di beberapa perusahaan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, termasuk PT Pakerin di Mojokerto dan PT Fengtai di Bandung. Selain itu, industri komponen otomotif juga menghadapi tantangan akibat perubahanarah investasi global menuju kendaraan listrik di negara lain. Temuan tersebut menjadi dasarbagi pemerintah untuk melakukan mitigasi lebih awal agar persoalan tidak berkembang menjadiPHK massal. Sebagai bagian dari solusi, Said Iqbal mendorong Danantara Indonesia mengambil peran melaluipenyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang secara fundamental masih sehat, tetapimengalami kekurangan modal kerja. Menurutnya, penguatan permodalan dapat menjadiinstrumen efektif untuk mempertahankan operasional perusahaan sekaligus menyelamatkanlapangan kerja. Komitmen tersebut mulai diwujudkan melalui rencana dukungan pembiayaan terhadap PT Pakerin dengan melibatkan Danantara dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, perusahaan diperkirakan dapat kembali merekrut sekitar 2.700 pekerja, baik mantan karyawan maupun tenaga kerja baru. Langkah ini menunjukkan bahwakebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada penyelamatan perusahaan, tetapi jugadiarahkan untuk menjaga kesempatan kerja masyarakat. Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai Satgas PHK harus bekerjasecara komprehensif dari sisi hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, pemerintah perlu memperkuatdaya saing industri melalui dukungan pembiayaan, harga energi yang kompetitif, perlindungandari biaya ekonomi tinggi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Menurutnya, industriyang sehat merupakan benteng utama untuk mencegah PHK. Di sektor hilir, Timboel menekankan pentingnya memastikan seluruh hak pekerja tetap dipenuhiapabila PHK tidak dapat dihindari. Satgas perlu memfasilitasi pembayaran pesangon, mempercepat akses terhadap jaminan hari tua, mempermudah pemanfaatan Jaminan KehilanganPekerjaan, sekaligus membuka akses pelatihan dan informasi pasar kerja. Pandangan tersebutselaras dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa pemerintah bersama pengusaha wajib mengupayakan agar PHK sebisamungkin tidak terjadi. Pada akhirnya, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi bukti bahwa perlindungan tenagakerja membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, DPR, dunia usaha, serikat buruh, lembaga keuangan, dan para pengamat memiliki peran yang saling melengkapidalam menjaga keberlangsungan industri sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kolaborasi tersebut menjadi modal penting untukmencegah gelombang PHK, mempertahankan produktivitas nasional, dan memastikan bahwanegara hadir tidak hanya ketika persoalan muncul, tetapi juga sejak awal untuk mencegahnya. Pengamat Industri dan Ketenagakerjaan
