MAKASSAR — Menjelang tanggal 1 Desember yang kerap dikaitkan dengan peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), Aliansi Merah Putih Bergerak (AMPB) bersama organisasi masyarakat Bravo Guard menyerukan ajakan menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Seruan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap potensi aksi unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat…
TIMIKA – Menjelang 1 Desember 2025, kewaspadaan terhadap potensi provokasi di sejumlah wilayah Papua kembali meningkat. Aparat keamanan dan pemerintah daerah di berbagai kabupaten menegaskan kesiapan menjaga stabilitas sekaligus mengimbau masyarakat tetap tenang, beraktivitas seperti biasa, dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat memecah persatuan. Upaya kolektif ini menjadi fondasi penting di tengah intensitas dinamika keamanan…
Oleh: Rivka Mayangsari )* Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan, pemerintah secara konsisten menghadirkan berbagai skema pembiayaan dan regulasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh rumah pertama dengan cara yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan….
Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Ekosistem perumahan nasional terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung penyaluran rumah subsidi. Upaya kolektif ini menjadi pilar utama dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari keterbatasan daya beli hingga…
Sumatera Utara – Ketua DPW Sumut Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA), Muhammad Ihsan menegaskan bahwa program rumah subsidi merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses lebih merata terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ia menilai bahwa langkah pemerintah semakin memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang sebelumnya sulit dijangkau….
Jakarta – Program rumah subsidi terus menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan hunian yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa kebijakan rumah subsidi bukan hanya menghadirkan akses hunian layak bagi rakyat kecil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja dalam…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, KUHAP baru hadir sebagai pembaruan yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong peningkatan profesionalisme aparat…
Oleh: Riki Anggoro Pranata Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 November 2025 merupakan tonggak sejarah penting dalam dunia peradilan pidana Indonesia. Dengan sistem pembuktian yang lebih terbuka, perubahan ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang lebih modern dan…
JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disambut positif berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) yang menilai KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus memperkuat hak masyarakat dalam mencari keadilan. Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, mengatakan…
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan partisipasi luas dari elemen masyarakat sipil. Penegasan ini hadir di tengah tingginya perhatian publik terhadap reformasi hukum acara pidana yang menjadi salah satu agenda strategis pembaruan sistem peradilan nasional. Ketua Komisi III DPR RI,…
