admin

TNI Polri Kokoh Bersatu Hentikan Aksi Anarkis

Oleh: Ratna Notonegoro )* TNI dan Polri menegaskan soliditas dalam menjaga stabilitas nasional di tengah potensi aksi anarkistis yang bisa mengganggu keamanan publik. Langkah tegas aparat keamanan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan nyata dari kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta setiap tindakan perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, hingga…

Read More

Soliditas TNI Polri Pastikan Ketertiban Publik Tidak Terganggu

Oleh: Bara Winatha )* Stabilitas nasional menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya keamanan, mustahil pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan yang berkesinambungan. Dalam konteks inilah, soliditas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen penting yang tidak bisa ditawar. Kehadiran kedua institusi ini bukan sekadar simbol negara,…

Read More

Sinergitas TNI Polri Pastikan Ketertiban Nasional Tetap Terkendali

JAKARTA – Pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025, sinergi TNI dan Polri kembali menjadi kunci dalam memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa dari total 5.444 orang yang diamankan pasca kerusuhan, sebanyak 4.800 di antaranya telah dipulangkan. Sementara 583 orang lainnya masih menjalani proses hukum….

Read More

Pemerintah Respon Aspirasi 17+8 dengan Tambah Lapangan Kerja Baru

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menanggapi aspirasi publik yang tergabung dalam gerakan 17+8. Suara rakyat yang menuntut keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan direspons dengan langkah konkret, yaitu penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai masih terbatasnya kesempatan kerja, sekaligus menjadi…

Read More

Pemerintah Ambil Tindakan Tegas Blokir Rekening Bansos yang Dipakai Judi Daring

Oleh : Astrid Widia)* Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memblokir rekening bantuan sosial yang terbukti digunakan untuk aktivitas judi daring. Langkah ini tidak hanya menjadi sinyal keras terhadap penyalahgunaan dana negara, tetapi juga ajakan moral kepada seluruh penerima bansos agar menyadari kembali tujuan utama bantuan, yakni melindungi keluarga miskin dari jeratan kemiskinan dan memastikan keberlangsungan…

Read More

Tokoh Adat dan Intelektual Papua Teguhkan Komitmen Jaga Persatuan Kesatuan

Oleh: Yohana Wanimbo* Stabilitas keamanan adalah syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tanpa kondisi yang aman, seluruh proses pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan ekonomi akan terhambat. Di tengah dinamika politik nasional dan berbagai isu yang berkembang, sejumlah tokoh Papua menyerukan imbauan penting agar masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi demonstrasi anarkis yang dapat…

Read More

Bukti Nyata Dengarkan 17+8 Aspirasi, Presiden Prabowo Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas…

Read More

Jangan Terprovokasi Isu Palsu yang Beredar, DPR RI Telah Jawab Aspirasi Rakyat dengan Hapus Tunjangan

JAKARTA — DPR RI resmi menjawab aspirasi publik dengan menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025. Keputusan tersebut menjadi langkah konkret parlemen dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mendengar suara…

Read More

DPR RI Resmi Hapus Tunjangan, Masyarakat Hendaknya Waspada Hoaks dan Provokasi di Medsos

JAKARTA — DPR RI secara resmi telah menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menunda seluruh moratorium kunjungan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Keputusan tersebut diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 sebagai wujud nyata dari bagaimana komitmen kuat seluruh anggota parlemen dalam menindaklanjuti adanya aspirasi masyarakat terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat. Mengenai hal itu,…

Read More

DPR RI Putuskan Hapus Tunjangan, Waspadai Narasi Hoaks Pemicu Perpecahan

Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak…

Read More