admin

Komcad ASN: Jembatan Sinergi Kebijakan dan Efisiensi Birokrasi di Era Prabowo

Oleh: Masykur Solehuddin *) Peta persaingan global yang kian dinamis serta meningkatnya kompleksitas ancaman nirmiliter menuntut setiap bangsa untuk memikirkan ulang cara mengelola seluruh sumber daya serta kekuatan strategisnya secara optimal dan terintegrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma ketahanan nasional bergeser menuju pendekatan terpadu yang menyatukan kekuatan sipil dan militer secara harmonis, modern,…

Read More

2.241 ASN Jadi Komcad, Perkuat Kesiapsiagaan dan Profesionalisme Aparatur

Jakarta – Sebanyak 2.241 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad) setelah menyelesaikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Gelombang II Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung kesiapsiagaan pertahanan sekaligus membentuk aparatur yang disiplin dan profesional. Latsarmil berlangsung selama 37 hari sejak 24 Agustus hingga 29…

Read More

Pelatihan Komcad, Langkah Tepat Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapan Pertahanan Negara

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanan negara, tidak hanya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, kemampuan, dan karakter bela negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Program ini menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang menempatkan…

Read More

APBN 2027: Mendorong Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

Oleh: Bara Winatha*) Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara sebesar…

Read More

APBN 2027, Sinergi Fiskal dan Moneter agar Ekonomi Kian Bertumbuh

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi Undang-Undang menandai dimulainya fase penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pencapaiannya membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja negara. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting agar dorongan pertumbuhan tetap berjalan seiring dengan…

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat, Pengawasan Lebih Cepat dan Bertanggung Jawab

Oleh: Alexander Royce*) Skala pelaksanaan Sekolah Rakyat terus berkembang seiring bertambahnya satuan pendidikan dan percepatan pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah. Karena itu, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos perlu dipandang sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengawasan yang semakin dekat dengan lingkungan sekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf…

Read More

Ekonomi Tumbuh Jadi Fokus APBN 2027 di Tengah Tantangan Global

Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target…

Read More

APBN 2027 Dorong Ekonomi Tumbuh lewat Investasi dan Belanja Produktif

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam postur yang disepakati, belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara…

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat Membuktikan Negara Serius Menjaga Anak

Oleh : Jonathan Janoel*) Pendidikan tidak berhenti pada memastikan anak duduk di ruang kelas. Negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman, melindungi peserta didik dari kekerasan, serta memastikan setiap persoalan memperoleh penanganan. Dalam konteks tersebut, langkahKementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat menjadi bagianpenting dari penguatan perlindungan anak. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa perluasanakses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem pelaporan tersebutdisiapkan melalui kanal WhatsApp resmi Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Saluranini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduanterkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap laporan harusdiperlakukan sebagai alarm dini yang perlu direspons, dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi, bukan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara. Cakupan laporan meliputi dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hinggapenyalahgunaan wewenang. Mekanisme tersebut dirancang melalui penerimaan laporan, pengelompokan kategori, pencatatan ke sistem SETARA (basis data terpadu dan aplikasipendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mengelola seluruh administrasi, sarana-prasarana, keasramaan, serta data guru dan siswa di program Sekolah Rakyat), pemberian nomor tiket, verifikasi lapangan, hingga penyampaian hasil tindak lanjut. Identitaspelapor juga dijanjikan dijaga melalui pembatasan akses dan pengamanan data. Denganprosedur ini, pengaduan diharapkan tidak berhenti sebagai pesan yang diterima, melainkanmenjadi dasar tindakan yang dapat ditelusuri. Kehadiran sistem tersebut relevan dengan karakter Sekolah Rakyat yang menyelenggarakanpendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lingkunganasrama membuat pengawasan tidak hanya berlangsung selama jam pelajaran, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena itu, kanal pelaporan dapat menjadipenghubung antara pengalaman anak, perhatian orang tua, dan tanggung jawab pengelolasekolah. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kecepatan respons, ketepatan verifikasi, sertaperlindungan terhadap anak yang berani menyampaikan persoalan. Sistem pelaporan terpadu dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan rasa aman bagi semua pihak. Melalui standar operasional yang transparan, kerahasiaan identitaspelapor terjamin sepenuhnya, dan setiap laporan diproses secara independen berbasis bukti. Layanan pendampingan ramah anak turut dihadirkan untuk memastikan proses berjalan amandan nyaman. Penyampaian informasi hasil evaluasi dilakukan secara akuntabel dengan tetapmenjaga privasi personal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dikawaldari hulu hingga hilir melalui pengawasan dan evaluasi yang berjalan berkelanjutan. Dalamevaluasi terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen, ia meminta agar temuan lapangan tidakberhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, penanggungjawab, tenggat penyelesaian, dan pemantauan hingga tuntas. Pendekatan ini penting agar pengawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbaikan layanan. Agus Jabo juga menyoroti peran wali asuh dan wali asrama sebagai pendamping yang berhadapan langsung dengan kebutuhan individual siswa, ia menekankan pentingnya empati, perhatian, dan kasih sayang dalam membangun karakter anak. Pesan tersebutmemperlihatkan bahwa perlindungan tidak cukup mengandalkan prosedur formal. Sistempelaporan perlu dilengkapi budaya pengasuhan yang membuat anak merasa aman untukberbicara, didengar, dan memperoleh bantuan. Dari perspektif pendidikan, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilaiSekolah Rakyat dapat membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem terhindar daririsiko eksploitasi serta lingkungan sosial yang membahayakan, ia menyoroti kerentanan anakyang setelah pulang sekolah reguler harus bekerja atau mengemis. Pendekatan pembelajaranyang memperhatikan kondisi dan minat anak ini tentu dapat mendukung perkembanganliterasi, karakter, serta kemampuan berkomunikasi. Penguatan ini sejalan dengan agenda pemerintah memperluas kesempatan pendidikansekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat tidak hanya dituntutmenghadirkan ruang belajar, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Karena itu, evaluasi berkala atas kualitas pembelajaran, kondisi asrama, tenaga pendidik, dan penyelesaian pengaduan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program. Selain itu, pelibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas layanan. Orang tua dan warga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah tanpa harusmenunggu persoalan berkembang. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagiKemensos untuk memperbaiki pola pengasuhan, fasilitas, dan koordinasi antarpihak. Dengankomunikasi yang terjaga, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama demi memastikansetiap anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sistem pelaporan terpadu memberi makna lebih luas bagi kehadiran negara dalampendidikan, bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga menyediakan jalan bagi anakuntuk meminta perlindungan. Jika setiap laporan ditangani secara cepat, aman,…

Read More

Jamin Kerahasiaan Pelapor, Pemerintah Buka Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat via WhatsApp

JAKARTA – Masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Layanan ini memberikan ruang bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan persoalan di lingkungan sekolah, dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau…

Read More