Oleh: Alya Putri )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannyasebagai kebijakan strategis pemerintah yang mampu menghadirkanmanfaat ganda bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadapmakanan bergizi, program ini membangun kemitraan yang melibatkanberbagai pihak sehingga manfaat ekonominya menjangkau desa, pelakuusaha, hingga sektor pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang sinergi tersebut sebagai bagian penting dalampembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG bersamaProgram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadirkanpusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.  Menurut Yandri, masyarakat desa telah merasakan manfaat nyata karenakedua program tersebut tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapijuga menciptakan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. BUMDes menjadi salah satu mitra yang memperoleh peran strategisdalam implementasi Program MBG. Menurut Yandri, semakin banyakBUMDes yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi(SPPG) bersama Badan Gizi Nasional dalam memenuhi kebutuhanoperasional program.  Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan. Yandri menjelaskan bahwa koperasimemiliki kemampuan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligusmemperkuat pemerataan ekonomi.  Skema pembagian hasil usaha yang diterapkan memungkinkan sebagianpendapatan menjadi pendapatan asli desa, sementara sebagian besarlainnya kembali kepada masyarakat sehingga manfaat ekonomi dapatdirasakan secara langsung. Lapangan kerja baru menjadi salah satu dampak yang diharapkan darikolaborasi tersebut. Yandri menilai keberadaan koperasi desa akanmembantu mengurangi pengangguran karena tenaga kerja diprioritaskanberasal dari masyarakat setempat. Kebijakan tersebut sekaligusmembuka peluang bagi warga desa untuk memperoleh pekerjaan tanpaharus meninggalkan daerah asalnya. Dukungan terhadap Program MBG tidak hanya datang dari dalam negeri. Global Chief Economist Juwai IQI Malaysia, Shan Saeed, menilaiIndonesia masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankanberbagai program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih relatif sehat dibandingkan banyak negaralain. Kondisi fiskal Indonesia, menurut Shan, tercermin dari kemampuanpemerintah menjaga defisit anggaran sesuai ketentuan sertamempertahankan rasio utang terhadap produk domestik bruto padatingkat yang terkendali. Ia menilai pengelolaan tersebut menunjukkankapasitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secaraberkelanjutan. Fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai memberikan dukunganterhadap pelaksanaan berbagai program strategis. Shan melihatcadangan devisa yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah dalammemperluas perlindungan sosial sekaligus mendorong pembangunannasional. Dampak ekonomi Program MBG, menurut Shan, tidak dapat diukur hanyadalam jangka pendek. Ia berpandangan bahwa sebagaimana kebijakanekonomi lainnya, manfaat program membutuhkan waktu hinggamemberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi nasional. Oleh karenaitu, evaluasi perlu dilakukan dengan perspektif jangka panjang. Pendekatan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai sasaranutama pembangunan dinilai mampu menjaga konsumsi domestik. Shan menilai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secaralangsung akan mendorong aktivitas berbagai sektor usaha sehinggamemberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas pasokan pangan juga menjadi faktor yang memperkuatkeberhasilan Program MBG. Shan menilai pemerintah berhasil menjagaketersediaan berbagai kebutuhan pokok sehingga masyarakat tetapmemiliki akses terhadap bahan pangan yang diperlukan. Kondisi tersebutturut mendukung kelancaran pelaksanaan program di berbagai daerah. Aktivis 98, Ikhyar Velayati, turut menilai Program MBG sebagai investasijangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusiaunggul. Menurutnya, program tersebut tidak dapat dipandang hanyasebagai bantuan sosial karena memiliki tujuan yang lebih besar dalammewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Dampak ekonomi Program MBG, menurut Ikhyar, sangat luas karenamelibatkan puluhan ribu mitra, ratusan ribu pemasok, serta jutaan tenagakerja dari berbagai sektor. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku logistik menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanyadirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok. Keberlanjutan Program MBG menjadi hal yang penting untuk dijaga. Ikhyar menilai penghentian program berpotensi memengaruhi jutaanpelaku usaha dan tenaga kerja yang telah bergantung pada aktivitasekonomi yang tercipta melalui rantai pasok pangan nasional. Oleh sebabitu, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pelaksanaanprogram tetap berjalan sesuai tujuan. Pemenuhan gizi anak sejak dini menjadi sasaran utama Program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ikhyar menilai upayatersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi stunting, meningkatkan kemampuan belajar, memperkuat perkembangan kognitif, dan membangun produktivitas generasi masa depan. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa investasi padapemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting dalam pembangunanmanusia. Ikhyar menilai Indonesia tengah menempuh arah yang samamelalui Program MBG dengan mengintegrasikan kebijakan gizi, pemberdayaan ekonomi, serta kemitraan lintas sektor.  Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, danpelaku usaha, Program MBG diharapkan terus memperluas manfaatekonomi dan sosial sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunanyang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatankesejahteraan masyarakat. *) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga medis sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Inggris. Rencana itu disampaikan…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan layanan kesehatan nasional melalui rencana pembangunan 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Program yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia sekaligus memperkuat kapasitas riset nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian…

Oleh: Yusuf Kurniawan Pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga medis nasional sekaligus…

Oleh: Dimas Saputra Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan tinggi melalui kerja sama strategis dengan Imperial College London dalam pengembangan 10 kampus kedokteran dan sains di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong daya saing pendidikan nasional di tingkat global. Rencana pembangunan 10…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan jalan daerah yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia guna memastikan pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Instruksi Presiden (Inpres)…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat hingga ke daerah pelosok. Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan…

Oleh : Antonius Utomo Pemerataan ekonomi selalu menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi kerap terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara banyak daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat mobilitas barang, jasa, dan manusia. Dalam konteks inilah kebijakan pembangunan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan…

*) Oleh: Maya Sri Lestari Pembangunan infrastruktur selama ini sering dipandang sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau sarana transportasi lainnya. Padahal, bagimasyarakat di daerah, infrastruktur jalan merupakan fondasi utama yang menentukankelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, peresmian ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menunjukkankomitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus membukajalan menuju kesejahteraan yang lebih merata. Kebijakan ini menjadi bukti bahwapembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jalan daerah merupakan urat nadiperekonomian rakyat. Pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat karena sebagianbesar aktivitas produksi masyarakat berlangsung di wilayah pedesaan dan daerahpenyangga ekonomi nasional. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagaiproduk usaha mikro dan kecil sangat bergantung pada ketersediaan akses jalan yang memadai untuk menjangkau pasar. Tanpa konektivitas yang baik, biaya distribusimenjadi tinggi dan daya saing produk lokal semakin melemah. Oleh karena itu, pembangunan jalan daerah tidak hanya menciptakan akses fisik, tetapi juga memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat. Lebih jauh, kehadiran jalan yang berkualitas mampu menghubungkan desa-desaproduktif dengan pusat perdagangan, kawasan industri, serta jaringan logistiknasional. Selama ini, banyak daerah memiliki potensi ekonomi besar namunterhambat oleh buruknya infrastruktur transportasi. Akibatnya, biaya pengangkutanmeningkat, waktu distribusi menjadi lebih lama, dan keuntungan yang diterimamasyarakat menjadi tidak optimal. Melalui pembangunan jalan daerah yang lebih luasdan terintegrasi, hambatan tersebut dapat dikurangi sehingga manfaat ekonomi dapatdirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan jalan daerah juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Infrastruktur yang baik mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, layanankesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Anak-anak sekolah dapat menempuhperjalanan dengan lebih aman dan efisien, sementara masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh akses yang lebih cepat ke pusatpelayanan. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berkontribusi terhadappertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secarakeseluruhan. Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskanbahwa Program Inpres Jalan Daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi PresidenNomor 11 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan konektivitas guna mendukungswasembada pangan, energi, dan air. Kebijakan ini menunjukkan bahwapembangunan jalan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besarpembangunan nasional. Konektivitas yang baik memungkinkan distribusi hasilproduksi berlangsung lebih efisien, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomidaerah. Dalam konteks swasembada pangan, keberadaan jalan yang memadaimenjadi faktor penting untuk memastikan hasil panen dapat segera sampai ke pasar tanpa mengalami hambatan logistik yang merugikan petani. Selanjutnya, penguatan konektivitas juga berperan dalam menjaga stabilitas rantaipasok nasional. Ketika kawasan produksi terhubung dengan pusat konsumsi melaluiinfrastruktur yang memadai, maka distribusi barang menjadi lebih lancar dan biayalogistik dapat ditekan. Efisiensi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada hargabarang yang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan jalan daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi produsen, tetapijuga bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan Program Inpres Jalan Daerah juga mendapat respons positif daripemerintah daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikanbahwa terdapat 15 ruas jalan di Provinsi Lampung yang masuk dalam program tersebut dengan total panjang penanganan mencapai 51,1 kilometer. Menurutnya, program ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Harapan agar program tersebut terusdiperluas mencerminkan tingginya kebutuhan daerah terhadap pembangunaninfrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari sekadar proyek pembangunan, Program Inpres Jalan Daerah mencerminkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Selamabertahun-tahun, kesenjangan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang memperlebar disparitas ekonomi antarwilayah. Dengan memperkuat konektivitasdaerah, pemerintah berupaya menciptakan kesempatan yang lebih setara bagiseluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonominasional. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhanekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secaraluas hingga ke pelosok daerah. Peresmian ruas jalan daerah di seluruh Indonesia merupakan instrumen strategisyang membuka akses terhadap peluang, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Program Inpres Jalan Daerah menunjukkanbahwa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran mampu menjadi katalis bagipertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pemerataanpembangunan nasional. Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukunganseluruh pemangku kepentingan, jalan-jalan yang dibangun hari ini akan menjadifondasi penting bagi Indonesia yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera di masa depan. *) Konsultan Infrastruktur dan Transportasi.

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global melalui kebijakan perpanjangan program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat. Program yang semula dijadwalkan berakhir, kini diperpanjang selama tiga bulan, yakni mulai Juli hingga September 2026, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,…