Jakarta – Pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial berbasis digital diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Transformasi tersebut akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial bagi sekitar 50 juta masyarakat miskin, dengan dana disalurkan melalui rekening dan penggunaan bantuan dibatasi untuk kebutuhan tertentu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar…

Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada dasarnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disalurkan, tetapi siapa yang menerima dan seberapa cepat bantuan tersebutsampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, pembenahan data menjadisalah satu pekerjaan penting dalam reformasi perlindungan sosial. Di tengahpercepatan transformasi digital pemerintahan, pemerintah kini mengembangkansistem yang menghubungkan data lintas lembaga, identitas digital, verifikasi, sertamekanisme penyaluran agar kebijakan bansos semakin presisi. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untukmengatasi persoalan data yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisitersebut dapat menimbulkan duplikasi penerima maupun bantuan yang tidak tepatsasaran. Menurut Mira, sistem digital memungkinkan proses penyaluranberlangsung lebih transparan, cepat, dan berbasis data. Pemerintah juga menyiapkan verifikasi penerima melalui biometrik wajah yang terhubung dengandata kependudukan, sehingga identitas penerima dapat diperiksa dengan lebih baik. Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam tata kelola bansos. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi juga diberiruang untuk mengecek dan mengajukan bantuan menggunakan NIK melalui kanalresmi. Data lintas instansi, termasuk informasi kepemilikan aset, listrik rumahtangga, status ASN, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dapat digunakanuntuk membantu menilai kelayakan. Pemerintah juga menyiapkan mekanismesanggah bagi warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum masuk dalamdaftar penerima. Arah perubahan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalamSidang Tahunan MPR pada Agustus 2026. Presiden menegaskan bahwamasyarakat yang tidak mampu tidak semestinya dibebani untuk berulang kali membuktikan kondisi ekonominya apabila data yang dibutuhkan sebenarnya telahdimiliki negara. Pemerintah kemudian mempercepat digitalisasi pendaftaran PKH dan BPNT agar proses verifikasi yang sebelumnya dapat berlangsung sangat lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit. Pesan tersebut menjadi relevan karena persoalan akurasi data tidak bersifat statis. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, perpindahan anggota keluarga, maupun perubahankepemilikan aset. Karena itu, sistem bansos yang baik membutuhkan pembaruansecara berkala, bukan sekadar daftar penerima yang ditetapkan sekali laludigunakan dalam jangka panjang. Perkembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkanarah tersebut. BPS menyatakan DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintahdalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Versi 3 tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga, denganpemutakhiran yang memanfaatkan data administrasi, sensus, survei, pengecekanlapangan, serta pembaruan dari masyarakat. Contoh pemutakhiran juga terlihat ketika BPS menindaklanjuti perubahan desilseorang warga di Kulon Progo yang sempat menjadi perhatian publik. Setelahdilakukan pengecekan lapangan dan pembaruan mandiri, posisi datanya berubahsesuai kondisi terbaru. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa data sosial ekonomiperlu diperlakukan sebagai informasi yang dinamis. Ketika kondisi warga berubah, tersedia jalur untuk memperbaiki informasi sehingga keputusan pemerintah dapatmengikuti keadaan nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan catatan lama. Pada saat yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitanmengungkapkan perkembangan GovTech yang mengarah pada pemanfaatankecerdasan artifisial untuk mengelompokkan penerima bantuan. Luhut menyebutsekitar 80 persen sistem GovTech untuk digitalisasi bansos telah terkoneksi dan data dari delapan kementerian/lembaga mulai terintegrasi dalam satu sistem. Ia juga menyampaikan gambaran akumulasi bantuan sekitar Rp5,4 juta per orang dalamskema transfer langsung. Angka tersebut perlu dipahami sebagai estimasi akumulasiberbagai program perlindungan sosial, bukan bansos baru sebesar Rp5,4 juta yang otomatis diberikan kepada setiap warga. Pemerintah juga menyiapkan Digital…

Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada akhirnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disiapkan negara, melainkan apakah bantuan tersebut benar-benar tiba pada orang yang berhak. Di titik inilah digitalisasi menjadi penting. Pemerintah sedangmengubah tata kelola perlindungan sosial dari sistem yang bergantung pada data yang tersebar menuju ekosistem yang lebih terhubung, diperbarui, dan dapatdiverifikasi. Tujuannya sederhana yaitu, mengurangi risiko bantuan salah alamatsekaligus memastikan warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan bahwa persoalan utama yang hendak dijawab melaluidigitalisasi adalah belum terintegrasinya data bansos. Kondisi tersebut dapatmenimbulkan duplikasi penerima maupun bantuan yang tidak sesuai sasaran. Menurut Mira, sistem digital memungkinkan penyaluran berlangsung lebihtransparan, cepat, dan berbasis data. Pemerintah juga mengembangkan verifikasimelalui biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Transformasi tersebut tidak berhenti pada penyaluran. Masyarakat nantinya dapatmengecek maupun mengajukan bantuan menggunakan NIK melalui kanal resmi. Kelayakan penerima dapat diverifikasi dengan memadankan berbagai informasipemerintah, seperti kepemilikan kendaraan, kondisi listrik rumah tangga, status ASN, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkanmekanisme sanggah bagi warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belummasuk daftar. Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untukmemperbaiki akurasi sekaligus membuka ruang koreksi. Perubahan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam SidangTahunan MPR. Presiden menegaskan bahwa rakyat yang tidak mampu tidakseharusnya dibebani biaya hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mampu. Pemerintah kemudian mendorong digitalisasi pendaftaran PKH dan BPNT sehinggaproses verifikasi yang sebelumnya dapat memerlukan waktu panjang dapatdipangkas menjadi hitungan menit. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi bansos tidak hanya menyangkutteknologi, tetapi juga pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Prosedur yang lebih sederhana dapat mengurangi beban administratif, sementarapemadanan data memungkinkan pemerintah menilai kondisi penerima berdasarkaninformasi yang lebih beragam. Pada saat yang sama, mekanisme sanggah tetapdiperlukan karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dan tidak seluruhperubahan dapat langsung tercermin dalam basis data. Fondasi lain dari perubahan ini adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS menyatakan DTSEN telah menjadi rujukan bersama pemerintahuntuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. DTSEN Versi 3 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Data tersebut terusdiperbarui melalui data administrasi, sensus dan survei, pembaruankementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat. Pemutakhiran menjadi penting karena desil bukan label permanen. BPS menjelaskan bahwa posisi desil menggambarkan peringkat relatif kesejahteraankeluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Perubahan kondisikeluarga maupun posisi relatifnya dapat menyebabkan perubahan desil setelahmelalui proses pemutakhiran dan penghitungan kembali. Artinya, digitalisasi harusdipahami sebagai sistem yang terus belajar dan diperbaiki, bukan sekadar aplikasiyang digunakan untuk menyalurkan bantuan. Dalam perkembangan berikutnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah mengembangkan GovTech dan kecerdasan artifisial untuk memperkuat penyaluran bansos. Luhut menyebut sekitar80 persen sistem GovTech untuk digitalisasi bansos telah terkoneksi dan data daridelapan kementerian/lembaga mulai terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkanDigital Single ID agar berbagai layanan dapat terhubung dengan identitas yang lebihkonsisten. Luhut kemudian menyampaikan bahwa integrasi data dalam uji coba GovTech di Banyuwangi menunjukkan potensi penurunan bansos tidak tepat sasaran dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen. Angka tersebut merupakan hasil yang disampaikan dalam konteks pilot…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan sumber energi berbasis sumber daya alam dalam negeri. Setelah mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit, pemerintah kini membidik produksi bensin berbahan baku batu bara sebagai alternatif memenuhi kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya domestik merupakan…

JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan bahan bakar alternatif berbasis sumber daya energi domestik, termasuk rencana mengolah batubara berkalori rendah menjadi minyak atau bensin. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan cadangan energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo…

Oleh : Antonius Utomo Upaya mewujudkan kemandirian energi terus menjadi salah satu agenda strategis nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan masih tingginya ketergantungan terhadap impor energi, Indonesia dituntut untuk mencari sumber energi alternatif yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam konteks tersebut, pengembangan teknologi pengolahan batubara menjadi bahan…

Oleh : Syfianty Amelia  Gagasan mengolah batu bara menjadi bensin menandai babak baru dalam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, pemanfaatan sumber daya domestik menjadi langkah yang semakin relevan. Indonesia tidak hanya memiliki cadangan batu bara yang besar, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai…

JAKARTA — Tokoh adat Papua mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Distrik Muliama yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Aksi tersebut dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta upaya menciptakan keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengutuk aksi penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama….

JAYAPURA — Penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama mendapat kecaman dari sejumlah tokoh adat Papua. Mereka menolak kekerasan terhadap masyarakat sipil serta mendorong penguatan keamanan dan penegakan hukum agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman. Kepala Suku Meop, Jorgen Meop, mengatakan masyarakat perlu mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan bersama-sama menjaga keamanan wilayah….

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua kembali mendapat perhatian serius dari para tokoh adat. Penembakan terhadap tiga orang sipil di Distrik Muliama menjadi momentum bagi sejumlah kepala suku dan ondofiai untuk menyampaikan sikap bersama bahwa kekerasan bukan jalan penyelesaian persoalan. Dari berbagai wilayah, suara yang muncul relatif senada, yakni mengecam penembakan, meminta proses penegakan hukum berjalan, serta…