Oleh : Lita Razak )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri, khususnya pada sektor padat karya seperti industri hasil tembakau dan energi ritel. Penegasan ini sejalan dengan aspirasi 17+8 yang mengedepankan perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, serta stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan…
Jakarta — Stabilitas keamanan nasional menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya dinamika sosial politik belakangan ini. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk provokasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan tidak hanya untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari…
Meulaboh – Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan kembali menjadi sorotan positif dalam upaya menegakkan demokrasi tanpa kekerasan. Pasca rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, terlihat bahwa pola interaksi yang lebih terbuka, komunikatif, dan saling menghormati mulai tumbuh di tengah dinamika politik nasional. Anggota Dewan…
Oleh: Ujang Supriyatman (* Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme memilih wakil rakyat atau pemimpin, melainkan sebuah ruang bersama yang memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, damai, dan penuh tanggung jawab. Di dalamnya, peran aparat dan publik menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa dinamika politik tidak mengganggu stabilitas sosial maupun pembangunan nasional. Semakin…
Oleh: Puteri Nurhaliza* Hilirisasi komoditas perkebunan menjadi agenda strategis nasional yang semakin mendapat perhatian serius pemerintah. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta berkomitmen menjadikan sektor perkebunan tidak hanya sebagai penghasil produk mentah, melainkan juga sebagai pusat pengolahan bernilai tambah tinggi. Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong peningkatan…
Oleh: Yesi Antasari)* Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan dan hilirisasi komoditas strategis perkebunan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri. Hilirisasi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus membuka…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional tidak boleh terhenti hanya karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaannya. Kepastian ini disampaikan setelah adanya kasus dugaan keracunan makanan di salah satu lokasi distribusi, yang langsung ditangani dengan sigap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait….
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi komoditas lokal sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Program ini diyakini tidak hanya memperkokoh ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skema investasi besar untuk menopang program hilirisasi…
JAKARTA – Program percepatan hilirisasi perkebunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,6 juta orang di desa-desa seluruh Indonesia. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi bukan…
Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga baru ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menanggapi berbagai persoalan krusial ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja…
