JAKARTA – Pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025, sinergi TNI dan Polri kembali menjadi kunci dalam memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa dari total 5.444 orang yang diamankan pasca kerusuhan, sebanyak 4.800 di antaranya telah dipulangkan. Sementara 583 orang lainnya masih menjalani proses hukum….
Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menanggapi aspirasi publik yang tergabung dalam gerakan 17+8. Suara rakyat yang menuntut keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan direspons dengan langkah konkret, yaitu penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai masih terbatasnya kesempatan kerja, sekaligus menjadi…
Oleh : Astrid Widia)* Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memblokir rekening bantuan sosial yang terbukti digunakan untuk aktivitas judi daring. Langkah ini tidak hanya menjadi sinyal keras terhadap penyalahgunaan dana negara, tetapi juga ajakan moral kepada seluruh penerima bansos agar menyadari kembali tujuan utama bantuan, yakni melindungi keluarga miskin dari jeratan kemiskinan dan memastikan keberlangsungan…
Oleh: Yohana Wanimbo* Stabilitas keamanan adalah syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tanpa kondisi yang aman, seluruh proses pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan ekonomi akan terhambat. Di tengah dinamika politik nasional dan berbagai isu yang berkembang, sejumlah tokoh Papua menyerukan imbauan penting agar masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi demonstrasi anarkis yang dapat…
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas…
JAKARTA — DPR RI resmi menjawab aspirasi publik dengan menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025. Keputusan tersebut menjadi langkah konkret parlemen dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mendengar suara…
JAKARTA — DPR RI secara resmi telah menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menunda seluruh moratorium kunjungan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Keputusan tersebut diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 sebagai wujud nyata dari bagaimana komitmen kuat seluruh anggota parlemen dalam menindaklanjuti adanya aspirasi masyarakat terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat. Mengenai hal itu,…
Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak…
Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebut terhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik kuat yang langsung menjawab tuntutan…
Manokwari – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para tokoh menilai, dinamika politik di tingkat nasional, termasuk aksi di Jakarta dan kota-kota besar lain, tidak semestinya memengaruhi stabilitas di Papua yang selama ini dikenal…
