Oleh: Juana Syahril)* Penghapusan diskriminasi dalam sistem peradilan merupakan fondasi penting untuk memastikan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, upaya menutup celah diskriminasi membutuhkan langkah konkret melalui reformasi hukum yang berperspektif inklusif. Disahkannya KUHAP baru oleh DPR menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mempertegas komitmen tersebut. Aturan baru ini tidak hanya…

Oleh Indah Yulianti )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menghadirkan babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. KUHAP baru dinilai membawa harapan, sebab sejumlah ketentuan yang diperbarui tidak hanya menyempurnakan mekanisme peradilan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam setiap tahap proses hukum. Pembaruan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan nasional dengan menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, dinamika perubahan iklim, dan tantangan global yang menekan stabilitas pasokan pangan dunia. Target swasembada pangan kembali ditegaskan sebagai fondasi penting untuk memastikan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pokok secara berkelanjutan.  Upaya ini tidak hanya diarahkan…

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Peningkatan ketahanan pangan nasional menjadi tantangan besar yang harusdihadapi oleh Indonesia, terlebih lagi di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh krisis pangan global. Di saat 53 negara tengah bergelut dengan ancaman kelaparandan kelangkaan gizi, Indonesia justru menunjukkan potensi besar untuk menjadilumbung pangan dunia. Salah satu kunci utama dalam meraih swasembada panganadalah penerapan modernisasi pertanian yang didukung oleh kebijakan pro-petanidari pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mencapai swasembada panganIndonesia mendapatkan momentum yang signifikan melalui kebijakan-kebijakanyang terfokus dan inovatif. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskanbahwa salah satu faktor utama yang mempercepat swasembada pangan adalahkebijakan yang diterapkan di level tertinggi oleh pemerintah. Terbukti, PresidenIndonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan lebih dari 18 instruksi terkaitsektor pangan dalam satu tahun, suatu pencapaian yang tidak pernah terjadisebelumnya. Instruksi ini mencakup berbagai bidang seperti produksi, pengawasan, dan distribusi pangan yang lebih terarah dan terstruktur, serta memungkinkanpercepatan implementasi kebijakan. Modernisasi pertanian sendiri bukanlah sekadar tentang peralatan dan teknologibaru. Ia mencakup perubahan sistematis dalam tata kelola dan pola pikir petani. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, telah memberikan berbagai dukunganuntuk mempercepat modernisasi sektor pertanian, antara lain dengan memberikanakses kepada petani untuk menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) yang lebihefisien, benih unggul, serta pupuk berkualitas yang disubsidi tanpa pungutan biayatambahan. Upaya ini beriringan dengan penguatan penegakan hukum untukmenanggulangi praktik-praktik curang yang dapat merugikan petani, sepertiperedaran pupuk palsu yang merusak lahan petani dan potensi kerugian besar baginegara. Dalam situasi yang tidak mudah ini, kesadaran akan pentingnya peran petanisebagai pahlawan pangan bangsa semakin ditekankan. Pemerintah tidak hanyamemperbaiki infrastruktur pertanian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petanidengan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka. Salah satu hasil signifikan darikebijakan ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras nasional. Hingga Oktober 2025, produksi beras Indonesia tercatat mencapai 31 juta ton, lebihtinggi daripada kebutuhan konsumsi nasional yang sekitar 27 juta ton. Bahkan, Indonesia mengalami surplus beras 3,7 juta ton, salah satu yang tertinggi dalambeberapa tahun terakhir. Namun, modernisasi pertanian yang dilakukan tidak hanya soal memperkenalkanteknologi dan sistem yang lebih efisien. Hal ini juga mencakup penguatan tata kelolasektor pangan melalui reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengurangiinefisiensi dan memastikan program bantuan tepat sasaran. Upaya ini terbuktiefektif, dengan 75 tersangka yang berhasil diproses terkait praktik kolusi dan korupsidi sektor pangan. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas oknum-oknum yang merugikan negara dan petani, dengan memberikan sanksi administratifmaupun pidana kepada sekitar 60 pegawai internal Kementerian Pertanian yang terlibat. Keberhasilan ini semakin nyata dengan meningkatnya harga pembelian pemerintah(HPP) gabah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, yang pada gilirannyamenambah penghasilan petani sekitar Rp65 triliun. Kebijakan tersebut mengarahpada upaya pemberdayaan ekonomi petani secara berkelanjutan. Dengan dukunganseperti ini, sektor pertanian Indonesia tidak hanya bergerak maju secara kuantitastetapi juga kualitas. Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh generasimuda untuk memperkuat sektor pangan. Pemuda, dengan keterampilan teknologidan inovasi mereka, dapat menjadi pendorong utama transformasi sektor pertaniannasional. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Dr. Haris Syahbuddin, menegaskan bahwa generasi muda memegang kunci dalammempercepat transformasi sektor pertanian, yang akan memanfaatkan potensiagroekosistem Indonesia yang kaya akan biodiversitas dan iklim tropis yang mendukung produksi pangan sepanjang tahun. Keberhasilan Indonesia menuju swasembada pangan juga dipengaruhi oleh kebijakan dari lembaga pemerintah lainnya, seperti Perum Bulog, yang berperanpenting dalam stabilisasi harga dan distribusi pangan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penguatan ketahanan panganmembutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat dan kebijakan yang adaptif terhadapdinamika global.  Perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia menuntut negara memiliki instrumen yang mampu bekerja secara konsisten untuk menjaga ketahananpangan. Bulog, sebagai lembaga yang diberi mandat negara, menjalankan perannyadalam pengelolaan stok pangan, stabilisasi harga, dan pendistribusian pangan keseluruh daerah, untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di Indonesia. Perum Bulog terus mendukung program diversifikasi pangan dengan menggalipotensi komoditas lokal seperti jagung, ubi, dan singkong….