Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dijamin oleh sistem demokrasi Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi sarana koreksi atas potensi kekeliruan dalam pelaksanaan pemilu, tetapi juga menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan. Dengan adanya PSU, masyarakat diberikan keyakinan bahwa setiap suara dihargai dan…
Oleh : Nanda Syfitri )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sebuah kontestasi demokrasi merupakan mekanisme yang sah dan konstitusional untuk menjawab sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU harus dipahami sebagai upaya memperbaiki proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Namun, setelah…
JAKARTA – Dinamika politik pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah tidak mengurangi tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang berjalan sesuai koridor hukum dinilai menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap menjadi pijakan utama. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah,…
Jakarta – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang baru saja selesai dilaksanakan di sejumlah daerah menjadi perhatian publik luas. Meski penuh dinamika, masyarakat menunjukkan kedewasaan politik dengan menerima hasil akhir PSU secara solid dan terbuka. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan agenda nasional yang menuntut stabilitas dan persatuan di tengah beragam tantangan. Kesolidan masyarakat…
Oleh : Ivan Hertanto )* Dalam kehidupan berdemokrasi, unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ketika aksi tersebut berubah arah menjadi tindakan anarkis, merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat, maka negara wajib hadir untuk menegakkan hukum dan menjaga stabilitas. Dalam konteks ini, langkah…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam menjaga stabilitas tersebut, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi yakni TNI fokus menjaga pertahanan negara, sementara Polri bertugas memelihara keamanan…
Jakarta – Dalam situasi dinamis yang terus berubah, kolaborasi TNI dan Polri kembali terbukti jitu dalam meredam potensi kerusuhan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara tertib. Baru-baru ini, unjuk rasa terbaru yang mengusung tema #SelamatkanIndonesia kembali digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 September 2025. Aksi ini merupakan…
Jakarta – Apresiasi mengalir terhadap langkah tegas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan pasca sejumlah aksi anarkis beberapa hari terakhir. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai sinergi dua institusi itu berhasil menurunkan eskalasi kericuhan. “Setelah pernyataan Pak Kapolri didampingi Panglima TNI, saya melihat tensi daripada tindakan-tindakan kekerasan sampai sekarang menurun,” kata Sugeng….
Oleh : Arka Dwi Francesco*) Demokrasi Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Pemerintah bahkan menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak berubah menjadi tindakan yang justru mengganggu ketertiban umum. Dalam situasi terkini, ketika sejumlah unjuk rasa muncul…
Oleh: Karina Putri )* Pasca gelombang demonstrasi yang sempat berujung ricuh di sejumlah daerah, pemerintah menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional sudah terkendali. Meski berbagai isu hoaks mengenai rencana aksi lanjutan beredar di media sosial, situasi di lapangan dinyatakan aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto,…
