Oleh: Alexander Royce*) Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR….

Oleh: Bara Winatha*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mendapat perhatian seiring proses pembahasannya di DPR. Regulasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran aturan ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana…

Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, mengatakan aturan khusus mengenai perampasan aset…

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki momentum penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengejar, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana sekaligus meningkatkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset salah satunya disampaikan Korps Pemberantasan…

Oleh : Antonius Utomo Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia menunjukkan sinyal yang cukup menggembirakan dari sisi kepercayaan masyarakat. Dinamika geopolitik, perlambatan ekonomi sejumlah negara maju, hingga fluktuasi harga komoditas memang masih menjadi tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional. Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan positif tersebut adalah meningkatnya…

*) Oleh : Devika Ayu Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah tingkat keyakinan konsumen kembali membaik pada Agustus 2026. Perbaikan kepercayaan masyarakat menjadi sinyal positif karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2026 meningkat dibandingkan Juli 2026. Kondisi tersebut…

Jakarta – Kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Perbaikan tersebut menunjukkan mulai pulihnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi setelah mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan sebelumnya. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), IKK Agustus 2026 tercatat 118,5, meningkat dari 116,8 pada Juli 2026. Research Analyst Mirae Asset…

JAKARTA – Optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan penguatan pada Agustus 2026. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 118,5, meningkat 1,7 poin dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level 116,8. Perbaikan indeks menjadi sinyal positif terhadap meningkatnya keyakinan masyarakat dalam melihat kondisi ekonomi saat ini maupun prospek perekonomian…

Oleh : Muhammad Nofer Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa. Posisi tersebut memberikan berbagai potensi sumber daya alam sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, dinamika geologi, serta karakter cuaca dan iklim menjadikan pembangunan ketahanan bencana sebagai bagian penting…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi bencana geologis dan hidrometeorologi setiapsaat. Menghadapi keniscayaan geografis tersebut, paradigma penanggulanganbencana nasional kini telah bergeser secara fundamental dari sekadar responskedaruratan reaktif menuju strategi ketahanan bencana yang dirancang secaramatang atau by design. Langkah visioner ini membuktikan bahwa negara terusbelajar dari setiap catatan risiko masa lalu, menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, serta mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam setiaptarikan nafas perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah demi kedaulatan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah berkomitmen membangun ekosistem mitigasi bencanayang komprehensif, terstruktur, dan berbasis pada kesiapsiagaan peradaban jangkapanjang. Penataan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas publik, dan penyusunan kurikulum pendidikan kebencanaan diarahkan untuk membentukmasyarakat tangguh yang mampu merespons ancaman secara cepat dan tepat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah alokasi investasi pembangunan harusmemperhitungkan peta kerentanan bencana, sehingga kemajuan fisik tidak sirnadalam sekejap ketika peristiwa alam terjadi. Pratikno menjelaskan bahwa ketahanan yang dirancang sejak awal menuntutintegrasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah secara disiplin. Kebijakan tata ruang tidak boleh lagi tunduk pada tekanan eksploitasi ekonomisesaat yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan zona bahaya sesar aktifmaupun sempadan pantai rawan tsunami. Melalui penegakan regulasi zonasi yang ketat dan audit kelayakan konstruksi gedung tahan gempa, negara hadirmemberikan perlindungan hakiki bagi generasi masa depan agar terhindar dari risikokorban jiwa dan kerugian material yang berulang di masa mendatang. Transformasi mitigasi bencana by design bukan sekadar penyusunan dokumenperencanaan di atas meja birokrasi, melainkan ikhtiar kebangsaan demi menegakkan kedaulatan keselamatan publik. Pemerintah memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa kerugian akibat bencana bukanlah takdir mutlak yang harus diterima tanpa daya, melainkan konsekuensi yang dapat ditekan seminimalmungkin melalui penerapan ilmu pengetahuan, disiplin tata ruang, dan keandalanteknologi rekayasa sipil modern. Keberanian menata ulang kawasan rawan adalahbukti nyata kedewasaan sebuah bangsa yang menghargai harkat hidup setiapwarganya. Menurut Pratikno, penguatan ketahanan kultural masyarakat di tingkat tapak menjadifondasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur fisik. Pemerintah terusmenggencarkan simulasi evakuasi mandiri, pelestarian kearifan lokal mitigasibencana, serta pemberdayaan relawan desa tangguh bencana agar kesadaranrisiko menjadi bagian dari budaya sehari-hari masyarakat di kawasan rentan secaraberkesinambungan. Kesiapsiagaan struktural tersebut dipadukan dengan penguatan rantai komandooperasional dan pemanfaatan sistem teknologi peringatan dini terpadu. KepalaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakanpembenahan sistem penanggulangan bencana nasional terus diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi ancaman sebelum fasekedaruratan muncul. Menurutnya, pemutakhiran peta bahaya multi-risiko bencanaberbasis data satelit dan sensor seismik presisi tinggi menjadi rujukan wajib bagiseluruh pemangku kepentingan dalam merancang rencana kontinjensi yang adaptifdi lapangan. Suharyanto memaparkan bahwa sinergi operasional antara BNPB, TNI, Polri, kementerian teknis, dan pemerintah daerah kini terikat dalam satu sistem komandotanggap darurat yang jauh lebih lincah dan terstandarisasi. Pembangunan depo logistik kebencanaan terdesentralisasi di pulau-pulau strategis memastikan bantuanpenyelamatan, perlengkapan sanitasi darurat, obat-obatan, dan jembatan bailey dapat menjangkau titik bencana dalam hitungan jam. Langkah penguatankesiapsiagaan berbasis sains ini membuktikan bahwa negara memiliki kesiapanpenuh dalam meredam dampak krisis kemanusiaan secara mandiri, bermartabat, dan profesional. Ditinjau dari kacamata pembangunan berkelanjutan, pendekatan ketahananbencana by design menghadirkan efisiensi ekonomi jangka panjang yang luar biasabagi stabilitas fiskal. Setiap alokasi anggaran yang diinvestasikan untuk pencegahandan rekayasa konstruksi tahan gempa terbukti mampu menghemat biaya rehabilitasiserta rekonstruksi pascabencana hingga berkali-kali lipat. Stabilitas ekonomi makropun terjaga karena aktivitas produktif masyarakat dapat segera pulih kembali tanpamengalami keterpurukan fiskal daerah yang berkepanjangan. Di sisi lain, partisipasi aktif kalangan akademisi, praktisi arsitektur, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi pilar penopang yang sangat vital. Sektor swasta didoronguntuk mematuhi standar keselamatan bangunan dan mengasuransikan aset publik, sementara masyarakat berperan aktif menjaga fungsi kelestarian hutan bakau pantaidan sabuk hijau perbukitan. Kolaborasi harmonis antara otoritas negara, keunggulanriset ilmiah, dan kesadaran kolektif warga negara menjadi benteng terkuat dalammenghadapi potensi bencana alam Nusantara. Dengan demikian, ketahanan bencana by design merupakan bukti nyata bahwanegara senantiasa belajar dari sejarah dan bertindak visioner dalam melindungisegenap tumpah darah Indonesia. Penegakan disiplin tata ruang, konstruksiinfrastruktur berdaya tahan tinggi, modernisasi teknologi peringatan dini, sertapenguatan kesiapsiagaan masyarakat adalah pilar terpadu yang salingmengokohkan. Tujuannya adalah memastikan Indonesia tumbuh sebagai bangsayang maju, tangguh, dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri di bawah naunganSang Saka Merah Putih. *) Pengamat Isu Strategis