Membangun Ekosistem Motor Listrik Nasional, Menguatkan Ekonomi Rakyat

Oleh : Tubagus Ramadi )* Pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri, mempercepat transisi energi, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2026, agenda tersebut memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Jawa Barat. Kehadiran MoLiNas tidak hanya…

Read More

Molinas Diproyeksikan Ciptakan Nilai Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru

JAKARTA — Program Motor Listrik Nasional (Molinas) diproyeksikan menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp150 triliun sepanjang 2026–2031. Program tersebut juga diperkirakan mampu membuka sekitar 215.000 lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari industri manufaktur hingga infrastruktur pendukung. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Molinas dirancang tidak sekadar meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga…

Read More

Pemerintah Matangkan Skema Insentif untuk Percepat Adopsi Motor Listrik

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun dengan bantuan Rp3 juta untuk setiap unit yang memenuhi ketentuan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pagu tersebut secara teknis mampu mendukung pemberian…

Read More

MBG: Jalan Negara Membentuk Kebiasaan Sehat sejak Usia Sekolah

Oleh: Adhitya Ramadani)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan pemerintah bukan hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Pada 2026, pendekatan tersebut semakin diperkuat melalui integrasi edukasi gizi, keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembiasaan makan bergizi di lingkungan pendidikan. Dengan…

Read More

Sekolah Sehat Dimulai dari MBG yang Mengajarkan Gizi, Kebersihan, dan Karakter

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir, sekolah bukan hanya tempat anakmemperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pertama untuk membangun kebiasaanyang menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Karena itu, sekolah sehat semestinyamembentuk ekosistem yang mengajarkan anak memahami tubuh, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri. Program MBG berpeluang besar untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Satu porsimakanan mulai dimaknai menjadi sarana mengenalkan gizi seimbang, kebiasaan hidupbersih, disiplin, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga program ini dapatmemberikan dampak pendidikan yang jauh lebih luas. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan MBG perlu berjalan beriringan dengan pendidikan gizi dan pembiasaan hidup sehat di sekolah. Ia menjelaskan, asupan bergizi tidak hanya mendukungkecukupan nutrisi, tetapi juga membantu kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaransehingga makanan yang diterima anak memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan. Kebijakan tersebut penting karena pengetahuan tentang makanan tidak selalu tumbuh secaraotomatis dari pengalaman makan. Anak perlu memahami mengapa tubuh membutuhkanprotein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat, sekaligus mengenali hubungan antaramakanan yang dikonsumsi dengan energi, pertumbuhan, konsentrasi, dan kesehatan. Pendidikan gizi juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupansiswa. Ia menerangkan, guru dapat mengajak anak mengenali isi piring mereka, menjelaskanmanfaat setiap jenis makanan, membiasakan minum air yang cukup, serta mendorong merekamemilih makanan sehat ketika berada di luar sekolah. Tatang menilai setiap sekolah tidak harus menerapkan model pendidikan gizi yang seragam. Sekolah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan sumber daya masing-masing, misalnya memperkuat kualitas kantin, aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua, atau kegiatan lain yang mendukung budaya hidup sehat. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa edukasi gizimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Ia mengungkapkanKemendikdasmen menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan sehari-hari, hingga saat siswa menikmati makanan. Pendidikan gizi yang terintegrasi juga membuka jalan bagi pembentukan karakter. Anak belajar disiplin ketika mengikuti aturan makan, belajar bersyukur ketika menerima makanan, belajar bertanggung jawab dengan menghabiskan makanan secukupnya, serta belajar peduliketika memahami bahwa makanan yang tersedia berasal dari kerja banyak orang. Kebiasaan tidak membuang makanan menjadi salah satu contoh sederhana yang memilikinilai pendidikan besar. Setiap makanan yang sampai di meja siswa melewati rangkaian proses panjang, mulai dari petani dan nelayan, pengolah bahan pangan, pekerja dapur, hinggapetugas distribusi, sehingga menghargai makanan berarti pula menghargai kerja orang lain. Pengalaman siswa di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa manfaat MBG dapat dirasakanlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Gayatri Kalyani Taha, siswi kelas 6 SDN 1 Ratolindo, merasakan orang tuanya menjadi lebih tenang karena tidak lagi terlalu khawatir dirinyakelaparan ketika berada di sekolah, sementara Andi Arkan Raffi dari SD IT Al-Wahdah…

Read More

Karhutla Ditangani dengan Ilmu, Anggaran, dan Komando Terpadu

Oleh: Ricky Rinaldi *) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar dan progresif. Negara tidak hanyamemposisikan diri sebatas pemadam api di masa darurat bencana, melainkan hadir secara proaktif membangun tata kelola pencegahan berbasis data sains, kesiapan alokasi anggaran yang kuat, dan komando operasional terpadu. Pendekatan ilmiah modern yang dipadukan…

Read More

Anggaran Karhutla, Instrumen Cepat Menyelamatkan Rakyat

Oleh : Abdul Razak)* Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api yang melahap kawasan vegetasi. Bencana ini membawa dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas lingkungan. Ketika asap mulai menyelimuti permukiman dan titik api meluas, kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan anggaran…

Read More

Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan Percepat Penanganan Karhutla

Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap menambah pendanaan apabila anggaran yang tersedia bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencukupi kebutuhan operasi di lapangan. “Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana…

Read More

Negara Siapkan Dana Bencana untuk Lindungi Warga dari Karhutla

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanggulangan karhutla meningkat. “Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,”…

Read More

Pemulihan Penyintas Gempa NTT Menyentuh Rumah, Kesehatan, Dokumen

Oleh : Radjiman Arif*) Pemerintah terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasarwarga secara menyeluruh. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mulaidiarahkan pada perbaikan rumah, pemulihan layanan kesehatan, hingga penggantiandokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Langkah tersebut menunjukkan komitmenpemerintah memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap dan memiliki kepastian dalam proses pemulihan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumahberdasarkan tingkat kerusakan yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Untukrumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusaksedang memperoleh Rp30 juta. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat akanmendapatkan solusi berupa pembangunan hunian tetap. Suharyanto juga menjelaskan selama hunian tetap belum tersedia, warga dengan rumah rusakberat dapat memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu atau menempati huniansementara. Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting agar bantuan diberikan sesuaikondisi masing-masing rumah dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas percepatan sehingga proses penanganan dapat berjalan terpadu.  Selain persoalan tempat tinggal, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihanpelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempatkan keselamatanpasien sebagai prioritas utama dalam penanganan pascagempa. Ia menjelaskan bahwapemerintah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase, sementarapasien dengan kondisi kritis dirujuk dan pasien dengan luka ringan dapat ditangani di fasilitaspelayanan kesehatan atau tenda darurat. Budi juga menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat. Kemenkes menyiapkan rehabilitasi fasilitaskesehatan serta penanganan trauma atau trauma healing. Rumah sakit lapangan juga disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan selama fasilitas permanen dalamproses pemulihan.  Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambunganpelayanan publik meskipun sebagian fasilitas kesehatan terdampak. Kemenkes sebelumnyamengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team, serta mendistribusikan obat-obatan dan peralatan kesehatan kewilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalamikerusakan dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap.  Di sisi lain, pemulihan pascabencana juga menyentuh kebutuhan administratif warga. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tim Dukcapil telahditerjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk memberikan layanan administrasikependudukan secara langsung. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang hilangatau rusak akibat gempa. Teguh menilai dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam pemulihan karenamenjadi dasar masyarakat untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, dan berbagaipelayanan publik. Karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan jemput bola denganmendatangi posko pengungsian dan desa terdampak sehingga warga tidak perlu datang kekantor pelayanan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telahditerbitkan bagi warga terdampak gempa NTT.  Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa dilakukan melaluikoordinasi lintas lembaga. BNPB menangani kebutuhan tempat tinggal dan pemulihanpascabencana, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan, sementaraKemendagri memulihkan dokumen yang menjadi dasar hak administratif masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan penyintas tidak berdiri sendiri, melainkansaling berkaitan dalam proses mengembalikan kehidupan masyarakat menuju kondisi normal. Di lapangan, pemerintah juga terus memperkuat akses dan distribusi bantuan. BNPB mencatat akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terkendala longsor mulai kembaliterbuka setelah pengerahan alat berat. Dukungan logistik juga terus disalurkan, termasukbantuan dari pemerintah daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan dilakukansecara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Flores yang memiliki wilayah kepulauan dan akses yang tidak selalu mudah.  Pemulihan penyintas gempa NTT menunjukkan kehadiran pemerintah melalui kebijakanyang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rumah diperbaiki, layanankesehatan dipulihkan, trauma diperhatikan, dan dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah memiliki fondasi untukmemastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah tersebutmenjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir pada saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga mampu bangkit dan kembali membangun kehidupan. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Read More