Oleh: Bima Saputra Gelombang demonstrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang harusdihormati. Namun, di era digital, dinamika demonstrasi tidak lagi hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang siber. Arus informasi yang bergerak sangat cepat sering kali menjadi pemicu terbentuknya opini publik sebelum fakta dapat diverifikasi secara utuh. Dalam situasi seperti ini, provokasi, hoaks, dan disinformasi berpotensi memperbesarketegangan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting untukmembangun masyarakat yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Keluarga bukan hanya berperan sebagai tempat pendidikan karakter, tetapi juga menjadiruang pertama bagi setiap individu untuk belajar menyaring informasi, berpikir kritis, sertamemahami perbedaan pendapat secara dewasa. Pesan tersebut sejalan dengan ajakan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwakeluarga memiliki peran strategis dalam mendampingi serta mengawasi anak di tengahperkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, keluarga yang tangguhmenjadi benteng utama dalam menjaga masa depan generasi muda sekaligus membentukkarakter yang kuat menghadapi berbagai tantangan zaman. Pandangan tersebut semakin relevan ketika ruang digital dipenuhi berbagai narasi yang berpotensi memengaruhi cara masyarakat memandang suatu peristiwa, termasuk demonstrasi. Tidak sedikit informasi yang beredar hanya menampilkan potongan video, foto tanpakonteks, maupun narasi emosional yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahanpublik. Jika dikonsumsi tanpa sikap kritis, informasi semacam itu dapat membentuk persepsiyang keliru dan memperbesar polarisasi sosial. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga mengingatkan masyarakat agar lebihberhati-hati menghadapi derasnya informasi selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Iamenilai masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, tidakmembagikan ajakan yang mengandung unsur kekerasan, serta tidak ikut menyebarluaskankonten yang dapat memperkeruh situasi. Sikap tersebut menjadi bagian dari tanggung jawabbersama dalam menjaga ruang digital tetap sehat. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah fenomena ilusi algoritma media sosial. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi, interaksi, maupunemosi pengguna. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa seluruh masyarakat memilikipandangan yang sama seperti yang muncul di linimasanya. Padahal, kenyataan di lapanganbelum tentu demikian. Persepsi yang terbentuk dari ruang digital sering kali hanyamerupakan gambaran yang dipersempit oleh mekanisme algoritma. Fenomena tersebut menjadikan literasi digital sebagai kebutuhan yang tidak kalah pentingdibandingkan pendidikan formal. Masyarakat perlu memahami bahwa banyak konten viral sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi karena informasi yang memancingkemarahan umumnya lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang bersifat faktual. Tanpa kemampuan memverifikasi informasi, masyarakat berpotensi menjadi bagian darirantai penyebaran hoaks maupun provokasi. Di sinilah keluarga memegang peranan yang sangat penting. Orang tua tidak lagi cukuphanya mengawasi aktivitas anak di dunia nyata, tetapi juga perlu mendampingi mereka ketikaberinteraksi di ruang digital. Diskusi sederhana mengenai cara memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan dari berbagai media yang kredibel, hingga memahami kontekssuatu peristiwa dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Ketahanan keluarga pada akhirnyabukan hanya melahirkan generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga matang secaraintelektual dan emosional. Penguatan keluarga juga menjadi bagian penting dalam memanfaatkan bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia. Sebagaimana disampaikan Gubernur Zainal, momentum meningkatnya jumlah penduduk usia produktif harus diiringi dengan pembangunan kualitassumber daya manusia. Tanpa karakter yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta ketahananmental, bonus demografi justru dapat berubah menjadi tantangan sosial yang semakinkompleks, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan. Di sisi lain, menjaga demokrasi tidak berarti membatasi ruang kritik. Pemerintah telahmenegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijaminkonstitusi. Namun, penyampaian pendapat akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitasumum. Kritik yang disampaikan secara tertib justru memiliki peluang lebih besar untukdidengar dan menghasilkan dialog yang konstruktif. Hal yang sama berlaku di ruang digital. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggungjawab untuk memastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, dan tidak dipotong dari konteks aslinya. Kebiasaan sederhana sepertimemeriksa fakta sebelum membagikan informasi, membaca berita secara utuh, serta tidakmudah terpancing oleh judul provokatif merupakan bentuk nyata literasi digital yang dapatmencegah meluasnya konflik. Pada akhirnya, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi maupunpembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas masyarakat dalam menghadapi arus informasi. Keluarga yang kuat akan melahirkan individu yang bijak menggunakan teknologi, sementaramasyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu menjaga demokrasitetap sehat. Di tengah berbagai dinamika demonstrasi dan derasnya informasi di media sosial, kewaspadaan terhadap provokasi menjadi tanggung jawab bersama agar aspirasi dapattersampaikan secara damai, demokrasi tetap terjaga, dan persatuan bangsa tidak mudahterpecah oleh informasi yang menyesatkan. *) Jurnalis dan Pengamat Isu Digital
