Kategori: Berita

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah indikator ekonomi dinilai menunjukkan capaian positif di tengah gejolak global. Meski demikian, penguatan kelas menengah dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Telisa Falianty menilai pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, terlihat dari pertumbuhan ekonomi…

JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, investasi semakin menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan pemerintah dinilai tidak sekadar mengejar peningkatan investasi, tetapi juga memastikan masuknya modal mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas manfaat pembangunan. Hal tersebut disampaikan dalam talkshow di salah satu…

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mulai bergeser. Investasi semakin mengambil peran sebagai motor pertumbuhan, melengkapi konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Fithra Faisal, Ph.D., mengatakan perkembangan…

JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI menyoroti capaian pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang dua tahun pemerintahan. Di tengah dinamika ekonomi global, berbagai indikator menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia, sementara pemerintah terus mendorong kebijakan yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga Ahli BAKOM RI, Fithra…

*) Oleh : Devin Antoni Pemerintah memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menghentikan kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap, menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026 menginstruksikan agar perusahaan…

Oleh: Alexander Royce*) Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kapasitas negara dalam mengendalikan risiko lingkungan pada musim kemarau 2026. Ketika api tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Langkah terbaru Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan…

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang dinilai mengabaikan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, dengan total area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare. “Ini bagian dari perintah Bapak Presiden…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku. Penindakan dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku, baik terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperluas penanganan perkara karhutla. Hingga 16 September…

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama El Nino dan kekeringan bukan lagi sekadar fenomena iklim yang dibaca melalui peta dan angka, melainkan ancaman nyata terhadap pangan, energi, air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2026, BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Ancaman anomali iklim global seperti fenomena El Nino yang memicu musim kemarau ekstrem dan kekeringan berkepanjangan merupakan tantangan nyata bagi stabilitas ketahanan pangan nasional. Dampak kekeringan tidak hanya menyusutkan debit air waduk dan mengeringkan lahan persawahan produktif, melainkan juga berpotensi memicu lonjakan harga komoditas pangan pokok yang membebani daya beli masyarakat. Menghadapi…