Kategori: Berita

Jakarta – Pengamat Sosial, Moh Habibi menilai Program Sekolah Rakyat berasrama memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan daya saing anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pendidikan berasrama dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan karakter karena siswa mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. “Penilaian tidak cukup hanya pada aspek pengetahuan. Harus ada keseimbangan…

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui pembiasaan hidup bersih, mandiri, disiplin, dan gotong royong. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Komitmen tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian…

Oleh: Bagas Nurahman)* Sekolah Rakyat hadir sebagai model pendidikan sosial yang dirancang untuk membentuk manusia secara utuh, tidak hanya unggul dalam aspek kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang kuat. Melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pendidikan sering kali dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Padahal, hakikat pendidikan jauh lebih luas karena mencakup pembentukan karakter, mental, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi bekal seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompetitif, kemampuan akademik memang penting, tetapi tidak cukup untuk…

Jakarta – Pemerintah akan mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasi anak sekolah mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional sekaligus memaksimalkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa selama tahun 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompok anak usia sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan imunisasi anak sekolah pada tahun 2026 guna memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan angka imunisasi nasional. Kebijakan ini diambil setelah pelaksanaan kedua program secara terpisah pada tahun sebelumnya menimbulkan kendala dalam pemanfaatan sumber daya manusia di lapangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi…

Oleh : Arif Nugroho )* Membangun generasi Indonesia yang sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenagakesehatan, sekolah, dan keluarga. Integrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) denganimunisasi bayi dan anak sekolah menjadi langkah strategis yang patut didukung karena mampumemperkuat pencegahan penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas layanankesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalammenjaga kesehatan anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 KementerianKesehatan akan mengintegrasikan program CKG dengan imunisasi anak sekolah menjadi satulayanan terpadu. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mencatat adanya penurunancakupan imunisasi pada kelompok usia sekolah selama tahun 2025 akibat pelaksanaan duaprogram yang dilakukan secara terpisah. Menurut Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG dan imunisasi pada waktu yang berbedamenyebabkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan tidak berjalan optimal. Petugas kesehatan harus membagi perhatian terhadap dua kegiatan besar yang berlangsunghampir bersamaan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target imunisasi di sejumlahdaerah. Integrasi kedua program tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut denganmenghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Melalui satu kunjungan ke sekolah, tenaga kesehatan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan imunisasikepada siswa sehingga waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dimanfaatkan secara lebihmaksimal. Langkah ini dinilai sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkanaspek promotif dan preventif sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memperolehperlindungan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi lengkap. Sebagai bagian dari penguatan program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan BulanImunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus mengejar cakupan imunisasi difteridan tetanus. Kedua penyakit tersebut masih menjadi ancaman apabila cakupan imunisasimengalami penurunan sehingga pemerintah menilai perlunya langkah percepatan untuk menjagakekebalan kelompok di masyarakat. Selain itu, pemerintah berharap integrasi program dapat memperkuat edukasi kepada masyarakatmengenai pentingnya imunisasi rutin dan jadwal pelaksanaannya. Edukasi dinilai menjadi faktorpenting mengingat masih terdapat sebagian orang tua yang belum memahami manfaat imunisasimaupun pentingnya melengkapi vaksinasi anak sesuai usia. Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk meningkatkan cakupanimunisasi di seluruh Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, tercatat sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi ketika akseslayanan diperluas dan sosialisasi dilakukan secara masif. Momentum berikutnya adalah Hari Anak Nasional pada Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan pemberian imunisasi tambahan kepada 240 ribu anak dan80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang TahunKemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Kesehatan Nasional pada November mendatang. Perluasan perlindungan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penambahan jenis vaksindalam program imunisasi nasional. Saat ini pemerintah telah menyediakan 14 antigen, termasuktiga vaksin baru yaitu PCV, HPV, dan rotavirus. Penambahan tersebut mencerminkan keseriusanpemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi dan anak-anak. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di bidang kesehatan semakin memperkuatoptimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berhasil memperluas layanan CekKesehatan Gratis, meningkatkan distribusi vaksin ke berbagai daerah, serta menjangkau ratusanribu masyarakat melalui berbagai kegiatan imunisasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasipenting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, isu imunisasi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah KabupatenBanyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap saatproses Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 untuk jenjang PAUD dan SD. Kebijakantersebut memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan hakmemperoleh pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menilai langkah tersebut dapatdipahami sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Menurut Amure, munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah menjadi pengingatbahwa imunisasi masih memegang peranan penting dalam mencegah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak. Meski mendukung penguatan program imunisasi, Amure menegaskan bahwa sekolah tidak bolehmenolak calon peserta didik hanya karena belum memiliki imunisasi lengkap. Hak memperolehpendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak bolehdikurangi oleh persoalan administrasi kesehatan. Menurut Amure, sekolah justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupanimunisasi nasional karena memiliki akses langsung kepada peserta didik dan keluarga. Dengankoordinasi yang baik, perlindungan kesehatan anak dapat berjalan beriringan dengan pemenuhanhak pendidikan tanpa harus saling bertentangan. Sinergi antara CKG dan imunisasi bayi serta anak sekolah pada akhirnya menjadi langkahpenting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dukunganmasyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilanprogram tersebut. Semakin dini upaya pencegahan penyakit dilakukan, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. )* Penulis adalah  kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )* Peningkatan kualitas kesehatan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkangenerasi Indonesia di masa depan. Karena itu, masyarakat perlu mendukung berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasiyang kini diperkuat melalui integrasi layanan bagi bayi hingga anak sekolah. Langkah tersebutmenjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mulai 2026 pemerintahmengintegrasikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan imunisasi anak sekolah menjadisatu program terpadu. Kebijakan ini diambil untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligusmeningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama saattahun ajaran baru dimulai. Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompokanak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang berjalanbersamaan dengan imunisasi sehingga terjadi benturan jadwal maupun penggunaan tenagakesehatan. Akibatnya, sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua kegiatan berjalan secara terpisah. Melalui penggabungan program tersebut, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan danimunisasi dapat dilakukan secara bersamaan tanpa menambah beban tenaga kesehatan di lapangan. Selain meningkatkan efektivitas layanan, integrasi ini juga diharapkan memudahkanedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak usia sekolah. Pemerintah juga berencana melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksin difteri dan tetanus. Program tersebut diharapkanmampu mengejar target imunisasi yang belum tercapai sekaligus memperkuat perlindungan anakdari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Dalam upaya memperluas cakupan imunisasi nasional, pemerintah memanfaatkan berbagaimomentum penting sepanjang tahun. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, sekitar 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa berhasil memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadappentingnya vaksinasi. Program serupa juga akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Juli, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus, serta Hari Kesehatan Nasional pada November. Pemerintah menargetkan tambahan layanan imunisasi bagiratusan ribu anak dan puluhan ribu orang dewasa melalui berbagai momentum tersebut. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini program imunisasi nasional telah mencakup 14 jenis antigen yang diberikan kepada bayi, anak di bawah dua tahun, anak sekolah, hinggakelompok dewasa. Pemerintah juga menambahkan tiga jenis vaksin baru dalam beberapa tahunterakhir, yakni PCV, HPV, dan rotavirus, guna memperluas perlindungan masyarakat terhadapberbagai penyakit menular. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasipada kelompok bayi. Hingga Mei 2026, capaian imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persendibandingkan periode yang sama pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagailangkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil positif. Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupanimunisasi. Pada kelompok bayi, Aceh dan Papua masih mencatatkan angka yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rendahnya imunisasi berpotensi memicukembali munculnya penyakit menular yang sebelumnya berhasil dikendalikan. Peningkatan cakupan juga terjadi pada kelompok anak di bawah usia dua tahun. Namun, Sumatera Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat imunisasi yang belum optimal. Pengalaman terjadinya wabah campak dan polio di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwaimunisasi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit berbahaya. Sementara itu, pada kelompok anak sekolah pemerintah masih menunggu dimulainya tahunajaran baru untuk memperoleh data cakupan imunisasi 2026. Meski demikian, integrasi denganprogram Cek Kesehatan Gratis diyakini dapat meningkatkan capaian dibandingkan tahunsebelumnya serta memperkuat pemantauan kesehatan peserta didik. Perhatian pemerintah juga diberikan kepada kelompok dewasa, khususnya ibu hamil. Pada 2026, cakupan imunisasi ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat imunisasi ibu hamil yang relatifrendah sehingga memerlukan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut. Komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar juga terlihat dari peluncuranGerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi di Papua Barat. Program tersebut bertujuanmeningkatkan cakupan imunisasi anak sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagimasyarakat hingga ke wilayah kampung. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukungkeberadaan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan kelompokrentan lainnya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatanseluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Dominggus Mandacan juga menegaskan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadipusat pelayanan masyarakat yang tidak hanya melayani penimbangan balita dan imunisasi, tetapijuga mendukung berbagai bidang pelayanan dasar lainnya. Transformasi tersebut diharapkanmampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Pada akhirnya, integrasi Cek Kesehatan Gratis dan imunisasi menunjukkan keseriusanpemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Keberhasilanpeningkatan cakupan imunisasi selama setahun terakhir menjadi modal penting menujuIndonesia Emas 2045. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanankesehatan dan mengikuti imunisasi secara lengkap menjadi kunci keberhasilan pembangunankesehatan nasional. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh: Yohanes Kogoya* Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasionalsaat ini, Papua menempati posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensisumber daya alam melimpah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagaikebijakan dan program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa Papua kini menjadibagian penting dalam agenda pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat penegasanlangsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Menurutnya, paradigma pembangunannasional saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada Pulau Jawa menjadipembangunan yang berpusat pada seluruh wilayah Indonesia. Papua pun ditetapkan sebagaisalah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai daripembangunan infrastruktur, rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, program Makan BergiziGratis, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas melalui Trans Papua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan dasar, mengurangikesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh. Langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Papua terlihat melaluiprogram percepatan cetak sawah di Papua Pegunungan. Kementerian Pertanian menargetkanpembangunan lahan sawah seluas 2.000 hektare pada tahun 2026 sebagai bagian dari visibesar mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut tidakhanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mengurangi ketergantunganpasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusidan inflasi pangan di kawasan timur Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian pangan di setiap pulau. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menopang kebutuhan nasional. Keberhasilan pengembangan sawah sebelumnya menjadi fondasi penting dalam memperluasareal pertanian yang lebih produktif. Yang patut diapresiasi, seluruh proses pengembangan pertanian di Papua dilaksanakanmelalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak-hak ulayat. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa tidak terdapat pengambilalihan hak masyarakat adat dalam pelaksanaanprogram tersebut. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antarapemerintah, tokoh adat, masyarakat adat, dan kelompok tani. Pendekatan semacam inimenjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua karena menempatkan masyarakat sebagaisubjek utama pembangunan. Selain pengembangan pertanian modern, penguatan ketahanan pangan Papua juga perlubertumpu pada sistem pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagaikomoditas seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan, dan hasil hutan lainnya selama initelah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Pangan lokal bukan sekadar sumber konsumsi, melainkan juga simbol identitas budayasekaligus mekanisme adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Komitmen tersebut tercermin dalam langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terusmemperkuat sistem pangan lokal melalui kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asisten I BidangPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Pemerintah terus mempercepat pembangunan di Papua melalui kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Langkah yang dijalankan pemerintah tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah di dalam daerah. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur, penguatan…