Kategori: Berita

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan sumber energi berbasis sumber daya alam dalam negeri. Setelah mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit, pemerintah kini membidik produksi bensin berbahan baku batu bara sebagai alternatif memenuhi kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya domestik merupakan…

JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan bahan bakar alternatif berbasis sumber daya energi domestik, termasuk rencana mengolah batubara berkalori rendah menjadi minyak atau bensin. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan cadangan energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo…

Oleh : Antonius Utomo Upaya mewujudkan kemandirian energi terus menjadi salah satu agenda strategis nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan masih tingginya ketergantungan terhadap impor energi, Indonesia dituntut untuk mencari sumber energi alternatif yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam konteks tersebut, pengembangan teknologi pengolahan batubara menjadi bahan…

Oleh : Syfianty Amelia  Gagasan mengolah batu bara menjadi bensin menandai babak baru dalam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, pemanfaatan sumber daya domestik menjadi langkah yang semakin relevan. Indonesia tidak hanya memiliki cadangan batu bara yang besar, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai…

JAKARTA — Tokoh adat Papua mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Distrik Muliama yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Aksi tersebut dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta upaya menciptakan keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengutuk aksi penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama….

JAYAPURA — Penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama mendapat kecaman dari sejumlah tokoh adat Papua. Mereka menolak kekerasan terhadap masyarakat sipil serta mendorong penguatan keamanan dan penegakan hukum agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman. Kepala Suku Meop, Jorgen Meop, mengatakan masyarakat perlu mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan bersama-sama menjaga keamanan wilayah….

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua kembali mendapat perhatian serius dari para tokoh adat. Penembakan terhadap tiga orang sipil di Distrik Muliama menjadi momentum bagi sejumlah kepala suku dan ondofiai untuk menyampaikan sikap bersama bahwa kekerasan bukan jalan penyelesaian persoalan. Dari berbagai wilayah, suara yang muncul relatif senada, yakni mengecam penembakan, meminta proses penegakan hukum berjalan, serta…

Oleh : Loa Murib )* Penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali mengingatkan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama. Kekerasan yang menyasar warga sipil tidak hanya menimbulkan korban dan trauma bagi keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta rasa aman masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena itu, kecaman terhadap aksi…

Oleh : Rahmat Mansur )* Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menjadi periode penting dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, serta gangguan rantai pasok, pemerintah dituntut mampu menjaga pertumbuhan sekaligusmemastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih luas. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan dan pemerataan menjadi dua arah yang saling melengkapi dalam kebijakanekonomi nasional. Ketahanan ekonomi Indonesia terlihat dari kinerja pertumbuhan yang tetap terjaga. Berdasarkan data yang menjadi rujukan pemerintah, perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Capaian tersebutmemperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap memiliki daya tahan meskipunperekonomian global menghadapi berbagai tekanan. Pertumbuhan yang relatif stabil juga menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi tentu tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka Produk DomestikBruto. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut menciptakankesempatan ekonomi yang lebih luas. Karena itu, kebijakan pemerintah selama dua tahunterakhir juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitasdaerah, serta membuka akses yang lebih besar bagi pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam perspektif kebijakan, pemerataan membutuhkan basis data yang akurat agar intervensipemerintah tidak berhenti pada besarnya anggaran, tetapi benar-benar sampai kepadakelompok yang membutuhkan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisalmenekankan pentingnya pendekatan berbasis data presisi dalam pelaksanaan kebijakan sosialdan ekonomi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi instrumenpenting untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga berbagai program pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan tidak selalu berarti memberikanperlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat. Pemerataan membutuhkan kebijakan yang mampu mengenali kebutuhan setiap kelompok dan wilayah. Dengan data yang semakinterintegrasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menyusun intervensi yang sesuaidengan kondisi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih program maupunkesalahan sasaran. Penguatan ekonomi dari tingkat desa juga menjadi bagian penting dari agenda pemerataan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat kelembagaan ekonomimasyarakat sekaligus membangun ekosistem usaha di tingkat lokal. Program tersebut dapatmenjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar, sertameningkatkan posisi pelaku usaha lokal dalam kegiatan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty melihat penguatanekonomi bawah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Integrasi KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih dengan BUMDes dan UMKM lokal, menurut pandangantersebut, dapat diperkuat melalui digitalisasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, sertaperluasan akses pasar. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di desa tidak hanya menjadipelengkap, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonominasional. Hal serupa terlihat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program ini memilikidimensi yang lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ketika pengadaanbahan pangan melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan pelaku usahalokal, program tersebut sekaligus menciptakan permintaan baru terhadap produksimasyarakat. Rantai pasok yang terbentuk dapat memberikan efek berganda bagiperekonomian daerah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat fondasi pembiayaan pembangunan melaluipengelolaan aset dan investasi negara. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara atau Danantara menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset negara dan BUMN…

JAKARTA — Pakar ekonomi menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai fokus utama di tengah dinamika global. Pakar Ekonomi UI, Prof. Telisa Falianty, menilai indikator makroekonomi nasional berada dalam kondisi yang baik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5 persen, inflasi terkendali di kisaran 3 persen, dan tingkat…