Oleh: Izzuddin Faris)* Ada masa ketika cita-cita memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan terasa jauh dari genggaman, terutama bagi anak-anak yang lahir dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah mahal, jarak tempuh jauh, dan beban ekonomi keluarga kerap membuat mimpi menempuh pendidikan kandas di tengah jalan. Kini, jarak itu perlahan dipangkas oleh sebuah kebijakan yang setahun lalu…
Oleh: Didin Waluyo)* Pemerintah terus memperkuat komitmennya menghadirkan pemerataan pendidikanmelalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Langkah inimencerminkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa seluruh anakIndonesia, termasuk yang berasal dari keluarga prasejahtera, memperoleh layananpendidikan yang berkualitas sebagai bekal meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kemandirian di masa depan. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak darikeluarga miskin dan miskin ekstrem sekaligus menghadirkan lingkungan belajaryang aman, berkualitas, dan berorientasi pada pengembangan karakter sertaketerampilan. Melalui dukungan fasilitas pendidikan, pembinaan, dan pendampinganyang komprehensif, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi unggulyang memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraankeluarganya. Sebagai investasi jangka panjang pembangunan nasional, Sekolah Rakyat tidakhanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas sumber dayamanusia Indonesia. Program ini diharapkan menjadi katalis dalam menciptakanmasyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligusmempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunanmanusia yang inklusif dan berkelanjutan. Makna program tersebut semakin terasa ketika melihat realitas yang masih dihadapisebagian masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor, di mana sejumlah anak terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga, kehadiran Sekolah Rakyat memberi kesempatan bagi mereka untuk kembalimemperoleh pendidikan tanpa dibayangi beban biaya, sehingga pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar dari kondisi kemiskinan yang selama ini membatasipilihan hidup mereka. Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinantidak selesai hanya melalui bantuan ekonomi. Negara juga perlu memastikan setiapanak memperoleh akses pendidikan yang mampu mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi program pendidikan, melainkan strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada perubahankehidupan dalam jangka panjang. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Nunung Nuryartono mengatakan BRIN siap mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melalui pendekatan berbasis riset dan bukti ilmiah. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar setiap kebijakan yang dijalankan mampumenghasilkan dampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Nunung menjelaskan bahwa evaluasi berbasis data akan membantu pemerintahmengukur efektivitas program sekaligus menyempurnakan pelaksanaannya sesuaikebutuhan masyarakat. Dengan dukungan riset, Sekolah Rakyat diharapkan tidakhanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga benar-benar mampumemperbaiki kualitas hidup para penerima manfaat. Pendekatan berbasis bukti tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sosial kinibergerak ke arah yang lebih terukur. Program pemerintah tidak lagi sekadarmengejar jumlah peserta, tetapi juga berorientasi pada dampak yang dihasilkanterhadap mobilitas sosial masyarakat miskin. Keberhasilan Sekolah Rakyat nantinya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakanpendidikan yang semakin adaptif. Karakteristik kemiskinan di setiap daerah berbeda-beda, sehingga hasil evaluasi menjadi bekal penting untuk memastikan program tetap relevan dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Di sisi lain, pendidikan memiliki efek berganda yang melampaui ruang kelas. Anak-anak yang memperoleh pendidikan berkualitas berpeluang memiliki pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memberikan pendidikanyang lebih baik pula kepada generasi berikutnya. Itulah sebabnya investasi di sektor pendidikan selalu menghasilkan manfaat jangkapanjang bagi pembangunan nasional. Ketika satu anak berhasil keluar dari lingkarankemiskinan melalui pendidikan, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh anggotakeluarga bahkan komunitas di sekitarnya. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memutus rantaikemiskinan antargenerasi. Ia mengatakan program tersebut dibangun dengankeyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Agus Jabo menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin kemiskinan terus diwariskankepada generasi berikutnya hanya karena keterbatasan akses terhadap pendidikan. Oleh sebab itu, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya memberikan layananpendidikan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan peserta didik agar mampu mandiri ketika memasuki dunia kerjamaupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan sosial saat ini tidak lagihanya berorientasi pada bantuan konsumtif. Pemerintah mulai menempatkanpembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam menciptakankesejahteraan yang berkelanjutan. Agar tujuan tersebut tercapai, pelaksanaan Sekolah Rakyat memerlukan sinergiberbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci agar program mampu menjawab persoalanpendidikan sekaligus kemiskinan secara komprehensif. Keberhasilan sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruhwarga. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anakdari keluarga miskin tetap memiliki ruang untuk belajar dan membangun masa depan yang lebih baik. Perlu diyakini bersama bahwa Sekolah Rakyat berpotensi menjadi salah satuinstrumen paling nyata dalam memutus kemiskinan antargenerasi di…
JAKARTA – Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada hari kemerdekaan Indonesia. Penyaluran yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mencakup alokasi dengan total hampir satu juta ton beras. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menugaskan…
Jakarta – Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak mulai 17 Agustus 2026. Program tersebut merupakan alokasi bantuan untuk Juli, Agustus, dan September yang disalurkan sekaligus atau one shoot, sehingga setiap keluarga menerima total 30 kilogram beras. Total beras yang disiapkan mencapai…
Oleh : Jonathan Janoel*) Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah kembali menunjukkan konsistensinya dalam memperkuat perlindungan sosialbagi masyarakat. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah menugaskan PerumBulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga PenerimaManfaat (KPM) mulai hari perayaan kemerdekaan. Total beras yang disalurkan mencapai997,2 ribu ton dengan anggaran Rp17,52 triliun. Program yang mencakup alokasi Juli hinggaSeptember 2026 ini menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuatketahanan pangan nasional, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemilihan momentum Hari Kemerdekaan sebagai waktu dimulainya penyaluran bukanlahkebetulan, melainkan simbol bahwa kehadiran negara terasa nyata di tengah perayaankemerdekaan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa setiap penerima akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, atau total 30 kilogram yang dapat disalurkanmelalui penugasan kepada Perum Bulog. Ditegaskan…
oleh : Alifian Gibran Putra )* Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini Pemerintah menghadirkan makna kemerdekaan yang lebih nyata melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat mulai 17 Agustus 2026. Setiap keluarga akan menerima total 30 kg beras sebagai alokasi tiga bulan yang disalurkan sekaligus. Kebijakan ini menjadi…
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program elektrifikasi desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa yang telah diselesaikan melalui program listrik desa tahun 2025. Selain memastikan proyek tersebut segera beroperasi, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk…
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat Program Listrik Desa sebagai upaya memperluas pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di 1.400 desa sebelum 14 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, memperkuat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan…
Oleh: Fajar Pradana Pemerataan akses listrik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Kehadiran listrik hingga ke pelosok desa bukan hanya memenuhikebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualitas hidup,pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan nasional. Karena itu, percepatanProgram Listrik Desa menjadi langkah strategis yang patut didukung sebagai wujud nyatakomitmen pemerintah menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepatpembangunan sektor energi melalui Program Listrik Desa. Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikanpenyambungan listrik di sekitar 1.400 desa sebelum 14 Agustus 2026. Program tersebutmenjadi bagian dari upaya memperluas akses energi bagi masyarakat yang selama ini belummenikmati layanan listrik secara memadai, khususnya di wilayah terpencil, kepulauan, dandaerah perbatasan. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa hingga kini masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Pemerintah pun melakukan percepatan secara bertahap dansejak akhir 2025 telah berhasil menghadirkan listrik di 1.400 desa. Langkah ini menunjukkankeseriusan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligusmemastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh hak yang sama atas layanan energi. Selain memperluas jaringan listrik, pemerintah juga mempercepat pembangunan PembangkitListrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Menurut Bahlil Lahadalia, tahappertama proyek energi bersih tersebut telah disetujui dan akan segera dimulai. Program inimencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang lebihberkelanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung ketahananenergi nasional. Percepatan elektrifikasi desa menjadi bagian dari target pemerintah untuk mencapai rasioelektrifikasi nasional mendekati 100 persen pada 2029 sebagaimana diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Target tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 mengenai Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun2025-2029. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) sebelumnya juga menjelaskan bahwakebijakan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam memperluas akses listrik secara bertahapdi seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, memperluas jaringan listrik ke wilayah yang telah berada di sekitar jaringan PT PLN (Persero). Kedua, membangun mini grid berbasis potensi energi lokal, termasuk energi baruterbarukan, bagi wilayah terpencil maupun kepulauan. Ketiga, menyediakan PembangkitListrik Tenaga Surya individual yang dilengkapi baterai bagi permukiman yang tersebar danbelum ekonomis dijangkau jaringan listrik utama. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan angkarasio elektrifikasi, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kondisigeografis Indonesia. Pendekatan yang fleksibel diharapkan mampu mempercepat pemerataanpembangunan tanpa mengabaikan efisiensi maupun keberlanjutan penggunaan energi. Berdasarkan data resmi PT PLN (Persero), berbagai kebijakan itu telah menghasilkan capaianyang menggembirakan. Rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,83 persen, sementararasio desa berlistrik telah mencapai 99,97 persen dan rasio elektrifikasi yang dilayanilangsung oleh PLN berada pada angka 98,56 persen. Capaian tersebut memperlihatkan bahwaIndonesia semakin dekat dengan target elektrifikasi menyeluruh sehingga manfaatpembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Program Listrik Desa juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan PLTS berkapasitas100 gigawatt. Kehadiran infrastruktur listrik akan mempercepat pemanfaatan energi suryasekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Listrik menjadi penopangberkembangnya sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga ekonomi digital yang kini semakin berkembang di berbagai desa. Dukungan terhadap percepatan program ini juga datang dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana. Menurut Dewi Yustisiana, langkah yang dijalankanPresiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwapembangunan sektor energi tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapijuga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dewi Yustisiana menilai bahwa tersedianya listrik yang andal akan meningkatkanproduktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah. Akses energiyang memadai akan mendukung perkembangan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga transformasi digital yang semakin dibutuhkanmasyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Selama hampir satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan di bidangpembangunan nasional. Selain mempercepat elektrifikasi desa, pemerintah terusmengembangkan infrastruktur strategis, memperkuat ketahanan energi, memperluaspemanfaatan energi baru terbarukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sertamendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil. Berbagai capaian tersebutmemperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia secara lebih inklusifsehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pada akhirnya, Program Listrik Desa menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang meratadapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, legislatif, dan masyarakat. Kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, melainkan juga membuka jalanbagi peningkatan pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Olehkarena itu, seluruh pihak perlu terus mendukung percepatan elektrifikasi nasional agar setiapdesa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasilpembangunan secara berkelanjutan. Pemerhati Pembangunan Daerah dan Pemerataan Infrastruktur
Oleh: Bagas Satriyo Pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Indonesia menjadi salah satu langkah strategisdalam memperkuat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Karena itu, percepatan program elektrifikasi desa layak mendapat dukunganseluruh elemen bangsa. Kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi jugamembuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanankesehatan, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam menikmatiakses energi yang layak. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadaliausai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa program listrik desa yang akan segeradiresmikan merupakan proyek yang telah selesai dikerjakan sepanjang 2025 sehingga tidaklagi menghadapi persoalan pendanaan. Menurutnya, pemerintah telah memastikan anggarantersedia sehingga perhatian kini difokuskan pada pelaksanaan program agar manfaatnyadapat segera dirasakan masyarakat. Bahlil Lahadalia juga memastikan alokasi anggaran untuk melanjutkan program elektrifikasidesa pada 2026 dan 2027 telah disiapkan. Kepastian tersebut menunjukkan bahwapemerintah memiliki komitmen jangka panjang dalam memperluas akses listrik nasional. Dengan tersedianya dukungan anggaran, pemerintah optimistis pembangunan infrastrukturkelistrikan dapat terus berjalan sesuai target tanpa terkendala pembiayaan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di lebih dari1.400 desa yang berhasil diselesaikan melalui program listrik desa tahun 2025. Peresmiantersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas layanan kelistrikan bagi ribuan desayang sebelumnya belum menikmati akses listrik secara memadai. Kehadiran listrikdiharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka berbagaipeluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang selama ini masih memilikiketerbatasan infrastruktur. Program elektrifikasi desa dinilai memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadarmeningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Listrik menjadi kebutuhan dasar yang mampumenggerakkan berbagai sektor produktif. Pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kapasitasproduksi, petani memperoleh dukungan teknologi yang lebih modern, nelayan memilikifasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang lebih baik, sementara sektor pendidikan dankesehatan memperoleh sarana pendukung yang semakin memadai. Dengan demikian, keberadaan listrik dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Ia mengapresiasi rencana pembangunanPembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang disampaikanMenteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Fabby Tumiwa, program tersebut merupakanlangkah strategis dalam memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional sekaligusmempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transformasienergi Indonesia. Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan dengan tata kelolayang baik agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimalbagi masyarakat. Ia berpandangan bahwa program listrik desa tidak boleh hanya dipandangsebagai upaya memenuhi target rasio elektrifikasi, melainkan harus menjadi bagian daritransformasi sistem penyediaan energi yang mampu menghadirkan akses energi yang layakbagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Fabby Tumiwa, akses listrik juga harus diarahkan untuk mendorong pemanfaatanenergi yang produktif sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Kehadiranlistrik akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkanproduktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh sebab itu, elektrifikasi desa merupakan investasi pembangunan yang memberikanmanfaat sosial sekaligus ekonomi dalam jangka panjang. Melalui pendekatan Solar Archipelago yang dikembangkan IESR sebagai peta jalanpembangunan PLTS 100 gigawatt, elektrifikasi pulau-pulau kecil maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi surya berbasis komunitas. Pendekatan tersebut dinilai mampu mempercepat pemerataan akses energi bersih sebelum2030 sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber dayalokal. Fabby Tumiwa menambahkan bahwa integrasi program listrik desa dengan pengembanganPLTS berbasis potensi lokal tidak hanya membantu pemerintah mencapai target kapasitaspembangkit energi surya. Kebijakan tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhanekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, memperluas pemanfaatan energibersih, serta mendukung transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok Nusantara. Selama setahun terakhir, pemerintah menunjukkan berbagai capaian positif dalam sektorenergi dan pembangunan infrastruktur. Berbagai program peningkatan akses listrik, penguatan jaringan ketenagalistrikan, percepatan investasi energi, hingga pengembanganenergi baru dan terbarukan terus dijalankan secara konsisten. Berbagai langkah tersebutmenjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pemerataan pembangunan sekaligusmemperkuat ketahanan energi nasional agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, percepatan elektrifikasi desa merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Pemerataan akses listrik akan memperkuat ketahanan energi, mengurangikesenjangan pembangunan antarwilayah, serta membuka lebih banyak peluang bagimasyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Dukungan seluruh pemangku kepentingansangat diperlukan agar program ini terus berlanjut dan mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untukmewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. *) Pemerhati Pembangunan Wilayah
