Kategori: Berita

Oleh : Jonathan Janoel*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia,khususnya pada September 2026 ini. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan munculnya titik api dan luas wilayah yang terbakar, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, keselamatan transportasi, kerusakan ekosistem, hingga potensi gangguan terhadap negara-negara di kawasan. Dalam konteks tersebut, wacana untuk melihat karhutla sebagai bentuk “terorisme ekologi”…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengkaji kemungkinan memperberat sanksi hukum bagi pelaku. Presiden Prabowo Subianto meminta ketentuan mengenai pembakaran hutan dan lahan diperkuat, termasuk wacana menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai “terorisme ekologi”. Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan bencana. Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah membuka kemungkinan memperberat sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk dengan menggolongkannya sebagai “terorisme ekologi”. Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri Hukum mendalami ketentuan hukum yang dapat diperkuat melalui…

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pemerintah memperkuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan untuk memastikan agenda pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut tercermin dari langkah penataan kabinet serta penekanan terhadap kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Momentum…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk mengevaluasi sekaligus mengonsolidasikan pelaksanaan agenda prioritas. Dua tahun bukan akhir dari perjalanan pemerintahan, tetapi menjadi titik untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat menghasilkan dampak semakin nyata bagi masyarakat. Salah satu sinyal…

*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional terus dikalibrasi untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin nyata di tingkat akar rumput. Memasuki tahun kedua ini, evaluasi terhadap kinerja ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah guna memastikan setiap kebijakan…

JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memulai verifikasi dan validasi terhadap lebih dari 24 ribu bangunan yang telah selesai dibangun. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas koperasi, mulai dari bangunan, lokasi hingga kelengkapan pendukung, sesuai standar sebelum diserahterimakan kepada desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan verifikasi menjadi tahapan penting…

Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, memastikan proses verifikasi dan validasi aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dilakukan secara menyeluruh sebelum bangunan dan fasilitas pendukung diserahterimakan kepada pemerintah desa. Yandri meminta para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus koperasi tidak perlu khawatir untuk mengikuti proses…

Oleh : Irfan Aditya )* Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan kebijakan dan pembentukan kelembagaan semata. Pemerintah pusat menyadari perlunya turun langsung untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Langkah verifikasi dan validasi terhadap puluhan ribu bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi sebelum aset diserahterimakan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bangunan, kendaraan, serta sarana pendukung koperasi telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sekitar 24…