Kategori: Berita

Oleh : Antonius Utama* Di tengah derasnya arus informasi digital, Indonesia menghadapi tantangan serius berupapenyebaran konten tidak akurat dan narasi manipulatif yang memengaruhi opini publik. Untukmerespons hal tersebut, pemerintah menyiapkan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dan kepentingan nasionaldari ancaman informasi lintas negara, sekaligus menjawab kompleksitas risiko di era digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan pihaknya mengapresiasi langkahpemerintah yang tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PenanggulanganDisinformasi dan Propaganda Asing. Hal ini sebagai respons atas semakin masif dan sistemiknyaancaman disinformasi di ruang digital. Arah kebijakan dalam RUU tersebut sudah berada di jaluryang tepat, khususnya dalam membedakan antara misinformasi yang terjadi tanpa unsurkesengajaan dan disinformasi yang dilakukan secara sadar, terorganisir, serta memiliki tujuantertentu. Perkembangan RUU ini menunjukkan kesadaran bahwa ancaman informasi manipulatif bukanlagi persoalan lokal, melainkan fenomena global yang memerlukan respons hukum terpadu. Disinformasi dan propaganda asing telah menjadi bagian dari perang digital yang berpotensimengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mendorong Indonesia mengikutilangkah banyak negara lain dalam memperkuat ketahanan informasi melalui kerangka hukumyang lebih sistemik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril IhzaMahendra mengatakan RUU ini direncanakan akan mengatur pembentukan sebuah badan yang menangani kontra-propaganda dan kontra-agitasi asing. Badan tersebut kemungkinan akandiintegrasikan dengan institusi yang sudah ada, seperti Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Komdigi, dan lainnya RUU ini diinisiasi di tengah gelombang tantangan informasi lintas batas yang pernah dialamiIndonesia. Banyak narasi yang salah kaprah tentang produk unggulan nasional seperti kelapasawit, minyak kelapa, dan hasil perikanan beredar di ranah publik global dan seringdisalahartikan sebagai propaganda untuk melemahkan daya saing Indonesia di pasar internasional. RUU ini hadir bukan untuk mengisolasi atau membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk menciptakan payung hukum yang jelas dalam menangani operasionaldisinformasi asing yang berdampak luas. Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga tengah menyusun naskahakademik sebagai dasar RUU ini, yang memetakan kerentanan Indonesia terhadap serangandisinformasi dan propaganda asing serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dokumen tersebutjuga mengusulkan pembentukan badan khusus kontra-propaganda yang terintegrasi denganlembaga intelijen dan keamanan siber, guna memperkuat respons negara dalam menjagaintegritas informasi di ruang publik. Penting untuk dipahami bahwa RUU ini tidak dirancang untuk mengekang kebebasanberekspresi atau membungkam kritik yang sah. Para penggagas RUU menegaskan bahwa media yang mematuhi standar jurnalistik dan kode etik tidak akan diperlakukan sebagai pelakudisinformasi. Di dalam naskah akademik tersebut ditegaskan bahwa informasi yang disampaikansecara kritis dan berdasarkan fakta tetap dilindungi oleh konstitusi serta hak kebebasanberekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama RUU bukanlah kontrol terhadap suarapublik yang sah, melainkan pengaturan terhadap konten yang dirancang untuk membingungkan, memanipulasi, atau memecah belah masyarakat demi kepentingan pihak luar. Respons masyarakat sipil dan sejumlah organisasi juga menjadi bagian penting dari wacanapublik seputar RUU ini. Ada pandangan yang mengingatkan agar penguatan ketahanan informasinasional tidak berujung pada kontrol negara atas ruang informasi dan kebebasan individu. Pendekatan yang seimbang justru menekankan perlunya keterbukaan, edukasi publik, dan penegakan hukum yang transparan agar setiap warga negara dapat menyaring sendiri informasiyang diterima secara kritis dan bertanggung jawab. Namun demikian, pandangan ini senadadengan semangat RUU untuk mendidik masyarakat agar lebih melek digital dan tidak mudahterjerat oleh informasi yang menyesatkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital, terutama kemampuan kecerdasan buatan (AI), telah mempercepat penyebaran konten yang tampak sangat meyakinkan meski sebenarnya palsuatau dimanipulasi. Fenomena deepfake dan…

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat agenda swasembada energi nasional melalui penguatan peran Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai forum strategis perumusan kebijakan energi jangka panjang. Langkah ini ditempuh guna memastikan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri secara optimal dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa…

Jakarta – Pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi penanda penting dalam mempercepat agenda swasembada energi nasional. Momentum ini menegaskan komitmen negara untuk memperkuat tata kelola energi, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan ketahanan energi berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan DEN bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada energi nasional,…

Oleh: Alexander Royce*) Isu swasembada energi kembali mengemuka sebagai salah satu agenda strategis nasional di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi dunia, serta meningkatnya kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa, keberlanjutan pembangunan, dan stabilitas sosial. Pemerintahan saat ini menempatkan swasembada energi sebagai prioritas kebijakan, sejalan…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Ketahanan energi menjadi salah satu fondasi utama pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks global yang diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta percepatan transisi menuju energi bersih, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan isu ketahanan energi tidak…

Jakarta — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan tetap memperoleh hak pendidikan. Program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dipandang sebagai terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan bermutu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah…

Jakarta – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Di tahun 2026, pemerintah menyiapkan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran, tata kelola program, serta keberlanjutan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan Sekolah Rakyat merupakan…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan kunci yang kini menjadi perhatian utama adalah penguatan Sekolah Rakyat sebagai instrumen negara untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Program ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa pendidikan bukan sekadar…

Oleh : Antonius Googie)* Pemerintah Indonesia kian mempertegas komitmennya dalam memutus mata rantaikemiskinan struktural melalui percepatan pengembangan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam siklusketerbatasan ekonomi yang diwariskan lintas generasi. Melalui pendekatanpendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru mobilitas sosial masyarakat pra-sejahtera. Keseriusan pemerintah terlihat dalam pertemuan antara Menteri Sosial SaifullahYusuf dengan Sekretariat Kabinet pada Rabu malam, 28 Januari 2026. Dalampertemuan tersebut, pemerintah menegaskan percepatan proyek strategis SekolahRakyat sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem. Kebijakan inisekaligus menandai pergeseran pendekatan sosial yang tidak lagi sekadar bersifatkaritatif, melainkan transformatif dengan pendidikan sebagai pintu utama perubahan. Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul memaparkan rencana pengembanganSekolah Rakyat di sejumlah lokasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Iamenekankan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan akan diperkuatmelalui integrasi dengan universitas negeri serta sekolah kedinasan. Kolaborasitersebut diharapkan mampu menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai pusattransfer ilmu dan nilai, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki standarkompetensi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sekolah Rakyat sendiri digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar sebagailembaga pendidikan formal, melainkan sebagai sebuah ekosistem penyelamat bagikeluarga pra-sejahtera. Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional akibat keterbatasanekonomi dan sosial. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir secara utuh untukmemastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang utama dalammengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan Sekolah Rakyat dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, aksesibilitasyang menjamin pendidikan layak bagi warga tidak mampu. Kedua, peningkatankualitas hidup melalui transformasi kesejahteraan berbasis penguatan intelektual. Ketiga, ketahanan fisik siswa melalui penyediaan asupan nutrisi dan makananbergizi yang memadai. Pendekatan komprehensif ini diyakini mampu menciptakandampak jangka panjang yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa negara tidak bolehlagi membiarkan kemiskinan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Iamenilai bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat harus dilakukan secarabertahap namun konsisten, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar sepertipendidikan, kesehatan, dan pangan. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintahmemastikan bahwa pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi alatutama bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi dan sosial secarapermanen. Dukungan terhadap program ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkatkemiskinan tertinggi. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif dalammemutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus mengurangi kesenjanganantarwilayah. Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasiterbanyak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sekolah-sekolah tersebutumumnya memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, seperti Sentra dan BP3KS, sertabekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Namun, sesuaiarahan Presiden, pada tahun 2026 pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dengan site plan terstandarisasi, di mana lahandisediakan pemerintah daerah dan pembangunan sarana dilakukan olehKementerian PUPR. Hidayat Nur Wahid menilai bahwa karena pembangunan Sekolah Rakyat permanendilakukan secara bertahap, maka penentuan wilayah prioritas harus berbasis tingkatkemiskinan. Ia merujuk data Susenas BPS 2025 yang menunjukkan Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinantertinggi. Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat di wilayah tersebut perludidahulukan dan diperbanyak agar tujuan memutus lingkaran kemiskinanantargenerasi melalui pendidikan berkualitas dapat segera terwujud. Ia jugamenekankan bahwa pengurangan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat berpotensimemperkuat integrasi bangsa dan ketahanan NKRI, terutama di tengah menguatnyakembali isu separatisme. Di tingkat daerah, komitmen terhadap Sekolah Rakyat juga ditunjukkan PemerintahKabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara langsung mengawalrealisasi program tersebut dengan menemui Menteri Sosial di Jakarta. Ia menilaiSekolah Rakyat sangat relevan dengan kondisi Ciamis yang masih memiliki angkakemiskinan cukup tinggi dan membutuhkan terobosan strategis di sektor pendidikan. Herdiat menegaskan bahwa Pemkab Ciamis siap mendukung penuh realisasiSekolah Rakyat, termasuk dengan menyiapkan sejumlah alternatif lokasipembangunan. Salah satu lokasi yang diajukan berada di Desa Panjalu, KecamatanPanjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare yang dinilai strategis danberpotensi dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi. Ia menilaikehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu, karenaseluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari sekolah, seragam, asrama, hinggakonsumsi harian, disiapkan oleh negara sehingga hak pendidikan dapat dinikmatisecara setara. Pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah memiliki peluang besar untuksegera direalisasikan. Proses pembangunan dapat dimulai sesuai tahapanperencanaan tahun ini. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memutus warisankemiskinan dan menyiapkan masa depan yang lebih adil bagi generasi penerusbangsa. )* Pengamat Pendidikan

Bondowoso – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Program MBG sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut. BGN menilai partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto maupun video menu MBG…