MBG Hidupkan Rantai Pangan Nasional dan Ekonomi dengan Kerjasama BUMDes

MBG Hidupkan Rantai Pangan Nasional dan Ekonomi dengan Kerjasama BUMDes

Grobogan – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI resmi memulai perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi nasional yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan ditetapkan sebagai daerah percontohan kick off karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah yang kuat, serta…

Read More

Mendukung Ekosistem MBG Kian Sehat dan Berdaya

*) Oleh: Zulfikar Alamsyah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitasgenerasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikanprogram ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusantersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaliguswujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebihkuat dan berkeadilan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwapemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintaskementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuanpenerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secaraotomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor. Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturanpresiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untukbalita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukandan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik. Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakinmenegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan bakudalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawabpersoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantaipasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikanMBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonominasional. Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikanbahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalampelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusimakanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampumemadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput. Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistemMBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelolaprogram pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanahdan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengankebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangkapanjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanyadiperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasigizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadaptantangan zaman….

Read More

MBG Bentuk Tanggung Jawab Negara Atas Gizi Bangsa

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga atas gizi yang layak. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan akses pangan, dan kualitas sumber daya manusia, MBG menjadi fondasi penting pembangunan jangka panjang bangsa. Pemenuhan gizi yang merata adalah investasi sosial yang dampaknya…

Read More
Pemerintah Dorong Swasembada Energi untuk Perluas Akses Listrik Desa

Pemerintah Dorong Swasembada Energi untuk Perluas Akses Listrik Desa

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target…

Read More

Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Energi Papua demi Stabilitas Ekonomi

Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi di wilayah Papua menjadi prioritas utama pemerintah dalam strategi transisi energi berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan ekonomi di kawasan timur Indonesia. “Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan…

Read More

Swasembada Energi Menyalakan Listrik Desa dan Perkuat Ekonomi Rakyat

Oleh: Yusuf Rinaldi Munir Indonesia saat ini tengah berada di tengah transformasi besar-besaran menuju kemandirian energi, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada energi, yang tak hanya memberikan jaminan keberlanjutan energi nasional,…

Read More

Ketahanan Energi Papua Jadi Fondasi Kemandirian Ekonomi

Oleh: Sjaichul Anwari)* Papua memiliki potensi energi yang besar dan strategis, mulai dari migas hinggaenergi baru terbarukan yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Pengelolaan yang terarah dapat menjadikan sektor energi sebagai pilar utama dalam mendorongkemandirian ekonomi kawasan timur Indonesia. Ketahanan energi di Papua tidak hanya berkaitan dengan pasokan listrik dan bahanbakar, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraanmasyarakat lokal. Dengan kebijakan yang tepat, penguatan sektor energi mampumembuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saingdaerah. Di tengah dinamika ekonomi global, Papua berpeluang menjadi fondasi baru bagiketahanan energi nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomiberkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, sertamasyarakat menjadi kunci agar potensi energi Papua benar-benar memberi manfaatjangka panjang. Terkait hal itu, pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energinasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembanganketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memilikipotensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energiterbarukan maupun minyak dan gas bumi.  Presiden Prabowo mengatakan bahwa sumber energi yang sangat baik di Papua akan dikelola oleh Kementerian ESDM dan dirancang untuk bisa dinikmati, baiksecara ekonomi maupun hasil produknya, oleh daerah-daerah Papua.  Ia menekankan Pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi padapeningkatan produksi, tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dantenaga air, sebagai solusi berkelanjutan terutama bagi wilayah terpencil yang selamaini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biayatinggi.  Pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumberdaya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Komitmen Presiden Prabowo telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerahsekaligus menarik investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorongpertumbuhan ekonomi daerah.  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalanoptimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Ia mengatakan, penerimaan negaramaupun daerah diperoleh melalui skema bagi hasil migas.  Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia Alfian Telaumbanua menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadibagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. Koordinasiitu merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaranoperasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya. Langkah Presiden Prabowo menetapkan Papua sebagai salah satu kawasanprioritas Pembangunan energi berkelanjutan nasional didukung oleh Komisi VI DPR RI. Salah satu anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim menilai kebijakantersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh Kementerian dan Lembagaterkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua. Rivqy menyoroti potensi energi yang dimiliki Papua bernilai besar dan strategis. Iamenjelaskan, mulai dari energi air, surya, hingga sumber energi baru dan terbarukanlainnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraanekonomi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Ia pun berharap pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapimemastikan implementasi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak padakepentingan masyarakat daerah.  Penguatan ketahanan energi di Papua menunjukkan keseriusan pemerintah dalammembangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari wilayah timurIndonesia. Melalui kebijakan yang terarah, negara berupaya memastikan bahwapotensi energi Papua benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan masyarakatlokal. Langkah pemerintah yang mengintegrasikan pengembangan migas dan energiterbarukan dinilai sebagai strategi seimbang untuk menjawab tantangan masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri menjadi faktor pentingdalam mempercepat realisasi kemandirian energi nasional. Dengan koordinasi yang kuat, pembangunan sektor energi di Papua diharapkan mampu memberikan dampakekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Dukungan legislatif dan keterlibatan masyarakat menjadi penguat arah kebijakanenergi yang berpihak pada kepentingan daerah. Pemerintah terus mendorongimplementasi program secara terukur agar manfaat pembangunan energi dapatdirasakan secara luas dan merata. Ke depan, Papua berpotensi menjadi simbol keberhasilan transformasi energinasional yang berbasis pemerataan pembangunan. Komitmen pemerintah dalammemperkuat sektor energi diyakini mampu menjadikan Papua sebagai fondasi barukemandirian ekonomi Indonesia. )* Pengamat Energi Nasional

Read More
Danantara Jadikan Proyek Hilirisasi Tonggak Transformasi Ekonomi Nasional

Danantara Jadikan Proyek Hilirisasi Tonggak Transformasi Ekonomi Nasional

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali menjadwalkan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk sekitar 10 proyek hilirisasi strategis dalam waktu dekat. Langkah ini menjadi kelanjutan dari enam proyek yang telah dimulai pada awal Februari 2026, sekaligus bagian dari total 21 proyek hilirisasi yang ditargetkan berjalan sepanjang tahun ini dengan nilai investasi…

Read More
Danantara Dorong Proyek Hilirisasi Perkuat Daya Saing Industri Nasional

Danantara Dorong Proyek Hilirisasi Perkuat Daya Saing Industri Nasional

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis guna meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui pendekatan investasi jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor, BPI Danantara berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian….

Read More

Hilirisasi Industri dan Peran Danantara Meningkatkan Daya Saing

Oleh : Seva Amalia Asti )* Hilirisasi industri telah menjadi strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri masih terbatas karena banyak komoditas diekspor dalam bentuk mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, sumber daya tersebut diolah lebih lanjut di dalam negeri…

Read More