Global Bergejolak, Harga LPG 3Kg dan BBM Subsidi Tidak Naik

Global Bergejolak, Harga LPG 3Kg dan BBM Subsidi Tidak Naik

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memastikan harga LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga di tengah gejolak global yang memengaruhi harga energi dunia. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus menjadi langkah strategis dalam meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik….

Read More

Saat Harga Global Bergejolak, LPG 3Kg dan BBM Subsidi Bertahan Demi Rakyat

Oleh : Rivka Mayangsari *) Di tengah gejolak harga energi global yang terus berfluktuasi akibat dinamika geopolitikdan tekanan ekonomi internasional, Indonesia mengambil langkah strategis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika banyak negaramemilih menaikkan harga bahan bakar secara menyeluruh, pemerintah Indonesia justrumempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Kebijakan ini menjadi buktinyata keberpihakan negara terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa keputusan untuk tidakmenaikkan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg mencerminkan komitmen kuatpemerintah dalam melindungi masyarakat kecil. Di tengah tekanan global yang memengaruhi harga energi dan nilai tukar rupiah, langkah ini menunjukkan bahwanegara hadir untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rakyat. Menurut Eddy Soeparno, penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi merupakan responsrasional terhadap kondisi global yang tidak menentu. Ketegangan geopolitik yang terjadidi berbagai kawasan dunia telah menyebabkan lonjakan harga energi, sehinggamemaksa banyak negara untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya. Namun, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih seimbang dengan tetap melindungi sektorsubsidi. Kebijakan ini mencerminkan strategi dual-track yang cermat. Di satu sisi, pemerintahmenyesuaikan harga BBM nonsubsidi agar tetap relevan dengan kondisi pasar global. Di sisi lain, perlindungan terhadap BBM subsidi dan LPG 3 kg tetap dipertahankan untukmenjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Lebih lanjut, Eddy Soeparno menekankan pentingnya memastikan bahwa subsidi energitepat sasaran. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki mekanismedistribusi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah inipenting untuk menjaga efektivitas kebijakan sekaligus menghindari potensipenyalahgunaan. Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya langkah strategis dalam memperkuatketahanan energi nasional. Mengurangi ketergantungan terhadap energi impor menjadiagenda penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Upaya inidapat dilakukan melalui pengembangan energi alternatif, peningkatan produksi dalamnegeri, serta efisiensi penggunaan energi. Pandangan yang mendukung kebijakan ini juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menilailangkah pemerintah sebagai keputusan yang tepat dan terukur. Menurutnya, menaikkanharga BBM nonsubsidi sekaligus menahan harga BBM subsidi merupakan strategi yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Robert Winerungan menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting dalam menjagadaya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Dengan harga BBM subsidi yang tetap stabil, tekanan inflasi dapat ditekan sehingga harga barang dan jasatidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ia juga menyoroti bahwa dibandingkan dengan banyak negara lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah, terutama untuk jenis BBM subsidi sepertiPertalite dan solar. Dalam berbagai perbandingan global, harga energi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju. Hal inimenunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam menjagaketerjangkauan energi bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga memberikan dampakpositif. Dengan menyesuaikan harga pada segmen nonsubsidi, beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan. Hal ini penting untuk menjagakesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, Indonesia menunjukkan bahwakebijakan yang tepat dapat menghasilkan keseimbangan antara kepentingan ekonomidan sosial. Pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi jugamemastikan bahwa dampak kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keputusan untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi simbolkeberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kebijakan ini memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadappemerintah. Ke depan, tantangan dalam sektor energi diperkirakan masih akan terus berlanjut. Namun, dengan strategi yang adaptif dan koordinasi yang solid, Indonesia memilikipeluang besar untuk tetap menjaga stabilitas. Penguatan ketahanan energi, peningkatan efisiensi, serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi kuncidalam menghadapi dinamika global. Pada akhirnya, kebijakan energi bukan hanya soal angka dan harga, tetapi tentangbagaimana negara melindungi rakyatnya. Di saat harga global bergejolak, keputusanuntuk mempertahankan BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi bukti bahwa kepentinganrakyat tetap menjadi prioritas utama. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalammenjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Sebagai penegasan, keberhasilan menjaga stabilitas ini juga harus diiringi denganpenguatan pengawasan dan transparansi agar kebijakan subsidi benar-benar efektif danberkelanjutan. Pemerintah perlu terus memastikan distribusi energi berjalan adil danefisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisanmasyarakat. Dengan komitmen yang konsisten, stabilitas energi tidak hanya menjadisolusi jangka pendek, tetapi juga fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan. *) Pemerhati ekonomi

Read More

Global Turbulence, Harga Tetap: LPG 3Kg dan BBM Subsidi sebagai Safety Buffer

Oleh: Asep Faturahman)* Gejolak ekonomi global yang ditandai oleh fluktuasi harga minyak, ketegangan geopolitik, dan tekanan inflasi lintas negara menuntut setiap negara memiliki strategi mitigasi yang kuat. Dalam konteks ini, langkah pemerintah menjaga stabilitas harga energi bersubsidi menjadi instrumen kunci untuk meredam dampak eksternal. Kebijakan mempertahankan harga LPG 3 kg dan BBM subsidi tetap stabil menunjukkan peran negara dalam menyediakan safety buffer atau…

Read More
Koperasi Merah Putih Buka Peran Baru, Anak Muda Diajak Bangun Desa

Koperasi Merah Putih Buka Peran Baru, Anak Muda Diajak Bangun Desa

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi desa melalui penguatan Koperasi Merah Putih dengan membuka ruang partisipasi yang semakin luas bagi generasi muda. Inisiatif ini tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis desa. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun ekonomi yang lebih merata,…

Read More

Koperasi Merah Putih All-in: Dari Panen sampai Pasar Diurus

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada 2026, pemerintah memastikan bahwa seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga pemasaran, dapat dikelola secara efisien dalam satu ekosistem koperasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pelaku usaha,…

Read More

Pemerintah Tegaskan Peran Kopdes Merah Putih sebagaiPenguat Ekonomi Desa

Oleh: Rizky Maulana Penguatan ekonomi desa kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintah mendorongpercepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program yang tidak hanyaberfungsi sebagai sarana distribusi, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomimasyarakat di tingkat akar rumput, dan dalam momentum ini publik diajak melihat lebihdekat bagaimana kebijakan tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi persoalan klasik desaseperti akses pasar, stabilitas harga, hingga keterbatasan layanan keuangan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwakehadiran Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar negara dalammembangun infrastruktur ekonomi berbasis desa yang lebih terintegrasi, di mana koperasitidak lagi sekadar wadah simpan pinjam, melainkan menjadi simpul distribusi logistik, pusatlayanan keuangan, sekaligus jembatan antara produksi desa dan kebutuhan pasar nasional. Zulkifli Hasan memandang bahwa target pembangunan puluhan ribu unit koperasi desabukan sekadar angka administratif, melainkan upaya sistematis untuk memastikan setiap desamemiliki akses langsung terhadap mekanisme pasar yang lebih adil, terutama bagi petani dannelayan yang selama ini kerap berada pada posisi tawar lemah akibat fluktuasi hargakomoditas. Dalam skema yang disiapkan, koperasi desa diharapkan mampu berfungsi sebagai offtakeratau pembeli hasil produksi masyarakat, sehingga ketika harga gabah, jagung, maupunkomoditas lainnya jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, petani tidak lagidirugikan karena memiliki alternatif penjualan yang dijamin negara, sebuah langkah yang dinilai dapat menciptakan rasa aman dalam berproduksi. Peran koperasi juga diperluas ke sektor lain seperti perikanan, distribusi LPG, hinggapenyaluran pupuk, yang menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan Kopdes sebagaipusat aktivitas ekonomi terpadu di desa, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagaitulang punggung ekonomi lokal yang mampu berdiri mandiri. Selain itu, aspek distribusi logistik turut diperkuat melalui penyediaan kendaraan operasionalseperti truk dan pikap yang difungsikan untuk mengangkut hasil panen dari desa menuju titikdistribusi seperti Bulog, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan tidak lagi bergantungpada pihak ketiga yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah selama setahun terakhir dalam menjagastabilitas pangan nasional, termasuk keberhasilan mengendalikan inflasi bahan pokok, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta meningkatkan produksi pertanian melaluiberbagai program intensifikasi dan modernisasi sektor pangan yang kini mulai menunjukkandampak nyata di lapangan. Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus padadistribusi barang, tetapi juga menghadirkan layanan keuangan berbasis kemitraan denganperbankan seperti BRILink dan BNI Link, sehingga masyarakat desa memiliki akses lebihmudah terhadap transaksi keuangan, termasuk layanan pembayaran, tabungan, hinggapembiayaan usaha. Akses pembiayaan dengan bunga kredit yang relatif rendah, yakni sekitar 6 persen, dinilaimenjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro di desa untuk mengembangkan usahanyatanpa terbebani skema pinjaman yang memberatkan, sekaligus mendorong tumbuhnyaekonomi lokal yang lebih dinamis dan inklusif. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga melakukan inovasi denganmenjadikan koperasi desa sebagai titik distribusi utama, sehingga bantuan seperti beras danprogram keluarga harapan dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena langsung dikelola di tingkat lokal yang memahami kondisi masyarakatnya. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan bahwa ribuan unit koperasidesa telah selesai dibangun secara fisik dan siap memasuki tahap operasional, sebuah capaianyang menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi desa berjalan sesuairencana meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Ferry Juliantono menambahkan bahwa setiap unit koperasi yang telah rampung dilengkapidengan fasilitas pendukung seperti kendaraan niaga yang akan digunakan untuk menunjangaktivitas distribusi dan usaha, sehingga koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi jugasiap beroperasi secara fungsional. Meski demikian, pemerintah masih dihadapkan pada pekerjaan rumah terkait transparansidata, terutama mengenai sebaran lokasi koperasi yang telah selesai dibangun serta jadwaloperasionalnya, yang hingga kini belum sepenuhnya terpublikasi secara rinci kepadamasyarakat. Target pembangunan puluhan ribu koperasi lainnya dalam waktu dekat menjadi tantangantersendiri, namun pemerintah optimistis proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, mengingat pembangunan fisik dan persiapan operasional terus dikebutsecara paralel. Ferry Juliantono menilai bahwa fase operasional akan menjadi penentu keberhasilan program ini, karena pada tahap inilah koperasi akan diuji kemampuannya dalam mengelola usaha, menjaga keberlanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Optimisme pemerintah juga didukung oleh laporan dari berbagai daerah yang menunjukkanbahwa sejumlah koperasi telah siap beroperasi dan mulai menjalankan fungsi ekonominya, sebuah indikasi bahwa program ini tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapitelah mulai memberikan dampak konkret. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah turut menegaskan bahwa setiap koperasi desa akandilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti gudang dan armada transportasi, termasukmobil boks, pikap, dan kendaraan roda tiga, yang dirancang untuk memperkuat mobilitasdistribusi dan mempercepat perputaran ekonomi di desa. Farida Farichah melihat bahwa keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, di mana setiap komoditas dapat dikelola, disimpan, dan didistribusikandengan lebih efisien. Pada akhirnya, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simbolkehadiran negara di desa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang mampumenciptakan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya saingmasyarakat desa, sehingga publik perlu terus mengawal implementasinya agar benar-benarmemberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. *) Analis Kebijakan Publik

Read More

Kopdes Merah Putih Jadi Sumber Lapangan Kerja Barubagi Masyarakat

Oleh: Taufik Hidayat Program Koperasi Desa Merah Putih mulai menunjukkan daya tarik besar sebagai sumberpeluang kerja baru, sekaligus menjadi bukti konkret percepatan pembangunan ekonomiberbasis desa dalam satu tahun terakhir pemerintahan, sehingga masyarakat kini tidak hanyamenjadi penonton, tetapi diajak aktif mengambil peran dalam transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lonjakan minat masyarakat terhadap program ini terlihat dari membludaknya jumlahpendaftar dalam waktu singkat sejak pembukaan rekrutmen, yang menandakan bahwakebutuhan akan lapangan kerja masih sangat tinggi sekaligus memperlihatkan kepercayaanpublik terhadap langkah pemerintah yang dalam setahun terakhir berhasil memperluas akseskerja melalui berbagai program strategis di sektor riil. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa tingginyaantusiasme pendaftar sempat berdampak pada gangguan teknis di sistem pendaftaran, sebuahsituasi yang justru mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap program ini, sementara pemerintah memastikan bahwa proses seleksi tetap berlangsung terbuka, transparan, dan tidak ada jaminan kelulusan bagi pihak tertentu. Sejak dibuka pada 15 April 2026, jumlah pelamar posisi manajer terus meningkat signifikanhingga mencapai lebih dari 220 ribu orang hanya dalam beberapa hari, sedangkan pendaftaruntuk pengelolaan Kampung Nelayan juga menembus angka puluhan ribu, sebuah capaianyang mempertegas bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan peluang nyata yang langsung disambut masyarakat luas. Di tengah tingginya minat tersebut, pemerintah juga menunjukkan progres nyata dalampembangunan fisik koperasi desa yang terus berjalan secara masif, mencerminkan konsistensidalam merealisasikan janji pembangunan yang dalam setahun terakhir difokuskan padapenguatan sektor desa sebagai fondasi ekonomi nasional. Data menunjukkan puluhan ribu titik lahan telah disiapkan sesuai standar minimal, dengansebagian besar berada dalam tahap pembangunan dan ribuan lainnya telah selesai dibangun, meski tantangan masih muncul terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasanlahan dan harga tanah yang relatif tinggi. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pendataan dan penyesuaianuntuk mengatasi kendala tersebut, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang pada periodeberikutnya, sebuah pendekatan yang menunjukkan fleksibilitas kebijakan tanpa mengabaikantarget besar yang telah ditetapkan. Dari sisi regulasi, pemerintah dinilai cukup sigap dalam menyiapkan payung hukum gunamendukung percepatan program, termasuk penerbitan aturan terkait pendanaan pembangunankoperasi desa, yang menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas sekaligus memastikanproses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya kini tinggal menunggu aturan teknis dari Agrinas Pangan Nasional yang akan mengatur mekanisme audit nilai bangunan serta sistem pembayaran melalui perbankanHimbara, langkah yang dinilai penting untuk menghindari potensi penyimpangan sekaligusmemperkuat tata kelola program. Ambisi pemerintah dalam program ini juga tidak bisa dipandang kecil, dengan target pembangunan 30 ribu unit koperasi desa yang direncanakan rampung pada Juni 2026, sebuahtarget agresif yang mencerminkan kepercayaan diri pemerintah setelah mencatat berbagaicapaian pembangunan dalam satu tahun terakhir. Skema rekrutmen yang disiapkan pun tidak hanya berfokus pada posisi manajerial, tetapijuga membuka peluang luas bagi masyarakat desa untuk terlibat langsung sebagai tenagakerja di berbagai posisi pendukung, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebihmerata. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa tenaga kerja koperasi akandiprioritaskan berasal dari warga desa setempat, termasuk pengurus koperasi yang sudah ada, sebuah kebijakan yang mempertegas komitmen pemerintah dalam memberdayakan potensilokal sekaligus mengurangi ketimpangan akses kerja. Selain itu, Ferry Juliantono juga membuka peluang bagi penerima bantuan sosial, khususnyaProgram Keluarga Harapan, untuk ikut terlibat sebagai pekerja di koperasi desa, mulai dariposisi kasir hingga tenaga operasional lainnya, sehingga program ini tidak hanyamenciptakan lapangan kerja tetapi juga berfungsi sebagai jembatan peningkatankesejahteraan masyarakat rentan. Rekrutmen tenaga pendukung seperti kasir, sopir, dan petugas keamanan akan dilakukanlangsung oleh masing-masing desa, sebuah pendekatan desentralisasi yang memberikanruang bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya manusia sesuai kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap program tersebut. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menegaskanbahwa seluruh tenaga kerja pendukung wajib berasal dari desa setempat, dengan prioritasdiberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan, sementara masyarakat dari luar desatidak akan dilibatkan, kebijakan yang dinilai mampu menjaga pemerataan manfaat program. Joao Angelo De Sousa Mota juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen akan melibatkankepala desa dan sekretaris desa sebagai pihak yang memahami kondisi sosial masyarakat, sehingga proses seleksi diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik di tingkat lokal. Dalam skema yang dirancang, setiap koperasi desa diproyeksikan memiliki sekitar 17 karyawan di luar posisi manajer, sehingga jika target 30 ribu koperasi tercapai, program iniberpotensi menciptakan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja baru, sebuah angka yang signifikandalam upaya menekan pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Melihat keseluruhan progres yang ada, program Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandangsebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam satu tahun terakhir yang berhasilmenggabungkan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatanekonomi lokal dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi jugapada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi, meningkatkan kapasitas, danmemanfaatkan peluang yang ada, sehingga Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan secaranyata. *) Pendamping Ekonomi Desa

Read More
Gejolak Global Meningkat, Rupiah Tetap Terjaga Berkat Fondasi Ekonomi Kuat

Gejolak Global Meningkat, Rupiah Tetap Terjaga Berkat Fondasi Ekonomi Kuat

Jakarta – Di tengah meningkatnya dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, nilai tukar rupiah menunjukkan ketahanan yang solid. Stabilitas ini tidak terlepas dari kuatnya fondasi ekonomi nasional yang terus dijaga oleh pemerintah bersama otoritas moneter melalui kebijakan yang terukur dan responsif. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan BI memastikan akan terus menjaga stabilitas…

Read More
Sinergi Pemerintah dan BI Jaga Rupiah Tetap On Track di Tengah Tekanan Global

Sinergi Pemerintah dan BI Jaga Rupiah Tetap On Track di Tengah Tekanan Global

Jakarta, – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Komitmen ini disampaikan dalam forum IMF–World Bank Spring Meetings di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa strategi utama difokuskan…

Read More

Dunia Bergejolak, Rupiah Indonesia Tetap Stabil

Oleh : Reska R )* Situasi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir bergerak dengan ritme yang sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, perubahan arah kebijakan suku bunga di negara maju, serta fluktuasi harga energi dan pangan dunia menciptakan tekanan yang terasa hingga ke pasar negara berkembang. Banyak mata uang mengalami pelemahan karena derasnya arus modal…

Read More