Sinergi Antarwilayah Diperkuat untuk Hadapi Krisis Global

Oleh: Bella Oktavia Putri )* Dinamika global yang semakin kompleks mendorong pemerintah untukmemperkuat sinergi antarwilayah sebagai langkah strategis dalammenjaga stabilitas nasional. Ketegangan geopolitik, gangguan rantaipasok, serta fluktuasi harga energi menjadi tantangan nyata yang tidakbisa dihadapi secara parsial. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas daerahmenjadi kunci untuk memastikan respons yang lebih terintegrasi danefektif. Pemerintah pusat terus memperkuat arah kebijakan ekonomi melaluistrategi transformasi yang berfokus pada hilirisasi industri. MenteriKoordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memandangbahwa situasi global, khususnya ketegangan di kawasan strategis dunia, berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok dan memicu kenaikanharga energi. Oleh karena itu, kebijakan nasional diarahkan untukmemperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap tangguh di tengahtekanan eksternal. Ketahanan ekonomi Indonesia menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, sertakepercayaan konsumen yang tetap terjaga menjadi indikator bahwakebijakan pemerintah berjalan efektif. Selain itu, surplus neracaperdagangan yang berkelanjutan mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang mampu menopang stabilitas di tengahketidakpastian global. Dalam menghadapi risiko global, pemerintah mengoptimalkan baurankebijakan melalui penguatan anggaran negara, efisiensi belanja, sertarefokus pada sektor produktif. Koordinasi dengan otoritas moneterdilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistemkeuangan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaresponsif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi berbagaikemungkinan. Di sisi lain, sinergi antarwilayah menjadi semakin penting dalam menjagadaya beli masyarakat. Pemerintah mempercepat penyaluran stimulus fiskal, termasuk bantuan sosial dan pangan, guna memastikanmasyarakat tetap terlindungi. Penguatan ketahanan energi juga dilakukanmelalui pengembangan energi baru terbarukan serta optimalisasi program energi nasional sebagai upaya mengurangi dampak fluktuasi global. Pemerintah juga memperluas kerja sama internasional sebagai bagiandari strategi diversifikasi risiko. Berbagai perjanjian perdagangan dankemitraan strategis terus didorong untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilaiglobal sekaligus memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkankontribusi ekonomi. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalamimplementasi kebijakan tersebut. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa kepala daerah harus meningkatkankesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi dan dampak krisisglobal. Ia melihat bahwa isu biaya hidup, khususnya terkait kebutuhanpangan, menjadi perhatian utama masyarakat yang harus segeradirespons. Dalam pandangan Tito, inflasi tidak lagi sekadar persoalan makro, tetapitelah menjadi isu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikanharga pangan, energi, dan logistik dapat memicu tekanan sosial apabilatidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dimintauntuk tidak menunggu situasi memburuk, melainkan mengambil langkahantisipatif sejak dini. Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi bagian pentingdalam strategi tersebut. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistikdiperlukan untuk memastikan data harga yang akurat dan terkini. Dengandemikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, terutamadalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan distribusi. Penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis yang terusdidorong. Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai mengembangkaninisiatif berbasis komunitas seperti pertanian perkotaan dan pemanfaatanlahan terbatas. Upaya ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Sinergi antarwilayah juga diperkuat melalui koordinasi dengan aparatpenegak hukum. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol HerryHeryawan, menilai bahwa dinamika global dapat berdampak pada kondisikeamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pendekatanpemolisian adaptif diperlukan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Herry menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadappotensi gangguan, termasuk fluktuasi harga bahan pokok dan distribusienergi. Pengawasan terhadap distribusi barang menjadi prioritas untukmencegah penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, penguatan komunikasi publik dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkankeresahan. Pendekatan berbasis deteksi dini juga terus dikembangkan untukmengantisipasi berbagai potensi konflik sosial. Melalui kolaborasi antaraaparat dan pemerintah daerah, berbagai persoalan dapat diselesaikansecara cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keamananmerupakan bagian integral dari upaya menjaga ketahanan ekonomi. Sinergi antarwilayah juga mencakup upaya menghadapi tantanganlingkungan, seperti potensi kebakaran hutan dan lahan yang dipengaruhiperubahan iklim. Koordinasi lintas daerah diperlukan untuk memastikanlangkah pencegahan dilakukan secara terpadu. Dengan demikian, risikoyang ditimbulkan dapat diminimalkan sejak awal. Penguatan sinergi antarwilayah pada akhirnya menjadi strategi utamadalam menghadapi krisis global. Pendekatan ini tidak hanya memperkuatkoordinasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap daerah memilikikapasitas yang memadai untuk merespons perubahan. Dengan dukungankebijakan yang terarah, Indonesia mampu menjaga stabilitas dan terusmelanjutkan pembangunan. Melalui langkah yang konsisten dan kolaboratif, pemerintah menunjukkankomitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis global. Sinergi yang terbangun menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwapertumbuhan ekonomi tetap terjaga, sekaligus memperkuat ketahanannasional secara menyeluruh. *) Pengamat Kebijakan Publik

Read More
Pemerintah Ajak Kepala Daerah Antisipasi Dampak Global, Stabilitas Tetap Dijaga

Pemerintah Dorong Kepala Daerah Perkuat TPID Hadapi Dampak Global

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kebijakan dijalankan secara terukur dan adaptif dalam merespons dinamika global. Langkah ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap dan responsif dalam memastikan harga kebutuhan pokok…

Read More
Pemerintah Dorong Kepala Daerah Perkuat TPID Hadapi Dampak Global

Pemerintah Ajak Kepala Daerah Antisipasi Dampak Global, Stabilitas Tetap Dijaga

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks, mulai dari tekanan inflasi, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian geopolitik. Langkah ini dinilai penting guna memastikan stabilitas ekonomi dan sosial nasional tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda. Dalam berbagai…

Read More
Di Tengah Gejolak Global, Pemerintah Pastikan LPG 3Kg dan BBM Subsidi Tetap Terjangkau

Di Tengah Gejolak Global, Pemerintah Pastikan LPG 3Kg dan BBM Subsidi Tetap Terjangkau

Jakarta – Di tengah gejolak energi global yang dipicu dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan harga energi bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)…

Read More
Global Bergejolak, Harga LPG 3Kg dan BBM Subsidi Tidak Naik

Global Bergejolak, Harga LPG 3Kg dan BBM Subsidi Tidak Naik

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memastikan harga LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga di tengah gejolak global yang memengaruhi harga energi dunia. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus menjadi langkah strategis dalam meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik….

Read More

Saat Harga Global Bergejolak, LPG 3Kg dan BBM Subsidi Bertahan Demi Rakyat

Oleh : Rivka Mayangsari *) Di tengah gejolak harga energi global yang terus berfluktuasi akibat dinamika geopolitikdan tekanan ekonomi internasional, Indonesia mengambil langkah strategis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika banyak negaramemilih menaikkan harga bahan bakar secara menyeluruh, pemerintah Indonesia justrumempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Kebijakan ini menjadi buktinyata keberpihakan negara terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa keputusan untuk tidakmenaikkan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg mencerminkan komitmen kuatpemerintah dalam melindungi masyarakat kecil. Di tengah tekanan global yang memengaruhi harga energi dan nilai tukar rupiah, langkah ini menunjukkan bahwanegara hadir untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rakyat. Menurut Eddy Soeparno, penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi merupakan responsrasional terhadap kondisi global yang tidak menentu. Ketegangan geopolitik yang terjadidi berbagai kawasan dunia telah menyebabkan lonjakan harga energi, sehinggamemaksa banyak negara untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya. Namun, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih seimbang dengan tetap melindungi sektorsubsidi. Kebijakan ini mencerminkan strategi dual-track yang cermat. Di satu sisi, pemerintahmenyesuaikan harga BBM nonsubsidi agar tetap relevan dengan kondisi pasar global. Di sisi lain, perlindungan terhadap BBM subsidi dan LPG 3 kg tetap dipertahankan untukmenjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Lebih lanjut, Eddy Soeparno menekankan pentingnya memastikan bahwa subsidi energitepat sasaran. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki mekanismedistribusi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah inipenting untuk menjaga efektivitas kebijakan sekaligus menghindari potensipenyalahgunaan. Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya langkah strategis dalam memperkuatketahanan energi nasional. Mengurangi ketergantungan terhadap energi impor menjadiagenda penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Upaya inidapat dilakukan melalui pengembangan energi alternatif, peningkatan produksi dalamnegeri, serta efisiensi penggunaan energi. Pandangan yang mendukung kebijakan ini juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menilailangkah pemerintah sebagai keputusan yang tepat dan terukur. Menurutnya, menaikkanharga BBM nonsubsidi sekaligus menahan harga BBM subsidi merupakan strategi yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Robert Winerungan menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting dalam menjagadaya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Dengan harga BBM subsidi yang tetap stabil, tekanan inflasi dapat ditekan sehingga harga barang dan jasatidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ia juga menyoroti bahwa dibandingkan dengan banyak negara lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah, terutama untuk jenis BBM subsidi sepertiPertalite dan solar. Dalam berbagai perbandingan global, harga energi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju. Hal inimenunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam menjagaketerjangkauan energi bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga memberikan dampakpositif. Dengan menyesuaikan harga pada segmen nonsubsidi, beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan. Hal ini penting untuk menjagakesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, Indonesia menunjukkan bahwakebijakan yang tepat dapat menghasilkan keseimbangan antara kepentingan ekonomidan sosial. Pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi jugamemastikan bahwa dampak kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keputusan untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi simbolkeberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kebijakan ini memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadappemerintah. Ke depan, tantangan dalam sektor energi diperkirakan masih akan terus berlanjut. Namun, dengan strategi yang adaptif dan koordinasi yang solid, Indonesia memilikipeluang besar untuk tetap menjaga stabilitas. Penguatan ketahanan energi, peningkatan efisiensi, serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi kuncidalam menghadapi dinamika global. Pada akhirnya, kebijakan energi bukan hanya soal angka dan harga, tetapi tentangbagaimana negara melindungi rakyatnya. Di saat harga global bergejolak, keputusanuntuk mempertahankan BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi bukti bahwa kepentinganrakyat tetap menjadi prioritas utama. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalammenjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Sebagai penegasan, keberhasilan menjaga stabilitas ini juga harus diiringi denganpenguatan pengawasan dan transparansi agar kebijakan subsidi benar-benar efektif danberkelanjutan. Pemerintah perlu terus memastikan distribusi energi berjalan adil danefisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisanmasyarakat. Dengan komitmen yang konsisten, stabilitas energi tidak hanya menjadisolusi jangka pendek, tetapi juga fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan. *) Pemerhati ekonomi

Read More

Global Turbulence, Harga Tetap: LPG 3Kg dan BBM Subsidi sebagai Safety Buffer

Oleh: Asep Faturahman)* Gejolak ekonomi global yang ditandai oleh fluktuasi harga minyak, ketegangan geopolitik, dan tekanan inflasi lintas negara menuntut setiap negara memiliki strategi mitigasi yang kuat. Dalam konteks ini, langkah pemerintah menjaga stabilitas harga energi bersubsidi menjadi instrumen kunci untuk meredam dampak eksternal. Kebijakan mempertahankan harga LPG 3 kg dan BBM subsidi tetap stabil menunjukkan peran negara dalam menyediakan safety buffer atau…

Read More
Koperasi Merah Putih Buka Peran Baru, Anak Muda Diajak Bangun Desa

Koperasi Merah Putih Buka Peran Baru, Anak Muda Diajak Bangun Desa

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi desa melalui penguatan Koperasi Merah Putih dengan membuka ruang partisipasi yang semakin luas bagi generasi muda. Inisiatif ini tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis desa. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun ekonomi yang lebih merata,…

Read More

Koperasi Merah Putih All-in: Dari Panen sampai Pasar Diurus

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada 2026, pemerintah memastikan bahwa seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga pemasaran, dapat dikelola secara efisien dalam satu ekosistem koperasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pelaku usaha,…

Read More

Pemerintah Tegaskan Peran Kopdes Merah Putih sebagaiPenguat Ekonomi Desa

Oleh: Rizky Maulana Penguatan ekonomi desa kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintah mendorongpercepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program yang tidak hanyaberfungsi sebagai sarana distribusi, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomimasyarakat di tingkat akar rumput, dan dalam momentum ini publik diajak melihat lebihdekat bagaimana kebijakan tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi persoalan klasik desaseperti akses pasar, stabilitas harga, hingga keterbatasan layanan keuangan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwakehadiran Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar negara dalammembangun infrastruktur ekonomi berbasis desa yang lebih terintegrasi, di mana koperasitidak lagi sekadar wadah simpan pinjam, melainkan menjadi simpul distribusi logistik, pusatlayanan keuangan, sekaligus jembatan antara produksi desa dan kebutuhan pasar nasional. Zulkifli Hasan memandang bahwa target pembangunan puluhan ribu unit koperasi desabukan sekadar angka administratif, melainkan upaya sistematis untuk memastikan setiap desamemiliki akses langsung terhadap mekanisme pasar yang lebih adil, terutama bagi petani dannelayan yang selama ini kerap berada pada posisi tawar lemah akibat fluktuasi hargakomoditas. Dalam skema yang disiapkan, koperasi desa diharapkan mampu berfungsi sebagai offtakeratau pembeli hasil produksi masyarakat, sehingga ketika harga gabah, jagung, maupunkomoditas lainnya jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, petani tidak lagidirugikan karena memiliki alternatif penjualan yang dijamin negara, sebuah langkah yang dinilai dapat menciptakan rasa aman dalam berproduksi. Peran koperasi juga diperluas ke sektor lain seperti perikanan, distribusi LPG, hinggapenyaluran pupuk, yang menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan Kopdes sebagaipusat aktivitas ekonomi terpadu di desa, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagaitulang punggung ekonomi lokal yang mampu berdiri mandiri. Selain itu, aspek distribusi logistik turut diperkuat melalui penyediaan kendaraan operasionalseperti truk dan pikap yang difungsikan untuk mengangkut hasil panen dari desa menuju titikdistribusi seperti Bulog, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan tidak lagi bergantungpada pihak ketiga yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah selama setahun terakhir dalam menjagastabilitas pangan nasional, termasuk keberhasilan mengendalikan inflasi bahan pokok, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta meningkatkan produksi pertanian melaluiberbagai program intensifikasi dan modernisasi sektor pangan yang kini mulai menunjukkandampak nyata di lapangan. Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus padadistribusi barang, tetapi juga menghadirkan layanan keuangan berbasis kemitraan denganperbankan seperti BRILink dan BNI Link, sehingga masyarakat desa memiliki akses lebihmudah terhadap transaksi keuangan, termasuk layanan pembayaran, tabungan, hinggapembiayaan usaha. Akses pembiayaan dengan bunga kredit yang relatif rendah, yakni sekitar 6 persen, dinilaimenjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro di desa untuk mengembangkan usahanyatanpa terbebani skema pinjaman yang memberatkan, sekaligus mendorong tumbuhnyaekonomi lokal yang lebih dinamis dan inklusif. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga melakukan inovasi denganmenjadikan koperasi desa sebagai titik distribusi utama, sehingga bantuan seperti beras danprogram keluarga harapan dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena langsung dikelola di tingkat lokal yang memahami kondisi masyarakatnya. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan bahwa ribuan unit koperasidesa telah selesai dibangun secara fisik dan siap memasuki tahap operasional, sebuah capaianyang menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi desa berjalan sesuairencana meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Ferry Juliantono menambahkan bahwa setiap unit koperasi yang telah rampung dilengkapidengan fasilitas pendukung seperti kendaraan niaga yang akan digunakan untuk menunjangaktivitas distribusi dan usaha, sehingga koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi jugasiap beroperasi secara fungsional. Meski demikian, pemerintah masih dihadapkan pada pekerjaan rumah terkait transparansidata, terutama mengenai sebaran lokasi koperasi yang telah selesai dibangun serta jadwaloperasionalnya, yang hingga kini belum sepenuhnya terpublikasi secara rinci kepadamasyarakat. Target pembangunan puluhan ribu koperasi lainnya dalam waktu dekat menjadi tantangantersendiri, namun pemerintah optimistis proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, mengingat pembangunan fisik dan persiapan operasional terus dikebutsecara paralel. Ferry Juliantono menilai bahwa fase operasional akan menjadi penentu keberhasilan program ini, karena pada tahap inilah koperasi akan diuji kemampuannya dalam mengelola usaha, menjaga keberlanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Optimisme pemerintah juga didukung oleh laporan dari berbagai daerah yang menunjukkanbahwa sejumlah koperasi telah siap beroperasi dan mulai menjalankan fungsi ekonominya, sebuah indikasi bahwa program ini tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapitelah mulai memberikan dampak konkret. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah turut menegaskan bahwa setiap koperasi desa akandilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti gudang dan armada transportasi, termasukmobil boks, pikap, dan kendaraan roda tiga, yang dirancang untuk memperkuat mobilitasdistribusi dan mempercepat perputaran ekonomi di desa. Farida Farichah melihat bahwa keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, di mana setiap komoditas dapat dikelola, disimpan, dan didistribusikandengan lebih efisien. Pada akhirnya, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simbolkehadiran negara di desa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang mampumenciptakan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya saingmasyarakat desa, sehingga publik perlu terus mengawal implementasinya agar benar-benarmemberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. *) Analis Kebijakan Publik

Read More