Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengenalan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada perdamaian dan stabilitas, tetapi juga pada tata kelola negara…
Oleh: Rizky Mahendra Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional. Di tengah fluktuasi harga energi global, transisi menuju energi berkelanjutan, serta komitmen menekan impor bahan bakar minyak, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan penting: kedaulatan energi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan konsistensi kebijakan hilirisasi energi. Dua…
Oleh: Raka Aditya )* Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu poros strategis dalam peta jalanswasembada energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen PresidenPrabowo Subianto untuk membangun kemandirian energi berbasis potensi sumberdaya dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secaraberkelanjutan. Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan beragam. Pemerintah menegaskan bahwa potensi tersebut tidak boleh hanya tercatat dalamdokumen perencanaan, melainkan harus dikelola secara nyata agar mampu memenuhikebutuhan energi masyarakat Papua sekaligus menopang sistem energi nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberpihakankebijakan energi kepada daerah penghasil. Pemerintah memastikan bahwa manfaatproduksi energi di Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan energi tidak hanya berorientasi pada pasokan nasional, tetapijuga pada keadilan dan pemerataan. Arah kebijakan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat inidifokuskan pada percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Papua diposisikansebagai wilayah prioritas karena tantangan geografisnya yang selama ini membuatketergantungan terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah menjadi sangat tinggi. Pemerintah menilai tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi paling relevan untukmenjawab tantangan tersebut. Perkembangan teknologi telah membuat pembangkitlistrik tenaga surya semakin ekonomis dan mudah diterapkan, sementara pembangkitlistrik tenaga air skala kecil dinilai selaras dengan kondisi alam Papua yang memilikibanyak aliran sungai. Melalui pengembangan energi terbarukan, pemerintah menargetkan pengurangansignifikan terhadap biaya logistik energi yang selama ini membebani negara. Ketergantungan pada pengiriman bahan bakar minyak jarak jauh dipandang tidak lagiefisien, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan energi. Selain energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasissumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Presiden Prabowo mengarahkanpemanfaatan komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan bakubioenergi untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol. Strategi tersebut dirancang sebagai bagian dari agenda jangka menengah pemerintahuntuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan secara merata dalamlima tahun ke depan. Papua diharapkan tidak hanya menjadi wilayah produksi energi, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan industri energi hijau. Presiden Prabowo memandang kemandirian energi sebagai fondasi penting bagipenguatan fiskal negara. Impor bahan bakar minyak yang saat ini mencapai sekitarRp520 triliun per tahun dinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untukpembangunan yang lebih produktif. Pemerintah menghitung bahwa setiap penurunan ketergantungan impor energi akanmembuka ruang anggaran yang signifikan. Dana yang selama ini terserap untuk subsididan impor dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan daerah, termasukpeningkatan layanan dasar dan infrastruktur di Papua. Sebagai wujud komitmen konkret, pemerintah menetapkan target penghentian imporsolar mulai tahun depan. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun, impor bensinditargetkan dapat dihentikan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksienergi dalam negeri. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden Prabowo mendorongketerlibatan aktif pemerintah daerah. Gubernur dan bupati di Papua dimintamemperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait. Dalam konteks transisi energi nasional, Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia memandang bahwa percepatan energi bersih harus selaras dengan rencanapengembangan infrastruktur agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Satya juga menilai bahwa kepastian arah kebijakan menjadi faktor krusial dalammenarik investasi energi terbarukan. Menurutnya, konsistensi regulasi akanmenentukan keberhasilan transformasi energi sekaligus menjaga kepercayaan pelakuusaha. Dari sisi teknis sistem kelistrikan, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menyoroti pentingnya penguatan jaringan listriknasional. Ia menilai integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikanmembutuhkan percepatan investasi pada jaringan transmisi dan perencanaan sistemyang adaptif. Edwin memandang Papua sebagai wilayah strategis yang memerlukan pendekatankhusus dalam pengembangan jaringan listrik. Infrastruktur yang memadai dinilaimenjadi kunci agar potensi energi terbarukan di Papua dapat dimanfaatkan secaraoptimal dan berkelanjutan. Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam transisi energi global. Melalui forum Energy Outlook 2026, pemerintah bersama regulator, BUMN, dan sektor swastamenyelaraskan visi menuju sistem energi yang lebih bersih dan mandiri. Dengan potensi energi surya yang sangat besar, ditambah cadangan panas bumi dan energi angin, pemerintah melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memimpinpengembangan energi hijau di kawasan….
JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1.682 triliun dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Target ambisius tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan menjadi salah satu pilar penting dalam agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Direktur…
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi dan swasembada pangan. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak dan etanol, sekaligus mendorong…
Oleh: Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui berbagai program berbasis desa, salah satunya lewat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, distribusi barang lebih efisien, dan kesejahteraan warga desa meningkat secara berkelanjutan. Dengan mengedepankan semangat gotong royong dan…
Oleh: Rivka Mayangsari*) Ketahanan energi nasional kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu pasokan dan keamanan, melainkan sebagai pintu masuk bagi lompatan besar investasi dan industrialisasi hijau Indonesia. Pemerintah mendorong perubahan paradigma bahwa dekarbonisasi industri bukan beban biaya, melainkan peluang ekonomi strategis yang mampu menggerakkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan energi. Di tengah…
Oleh: Putri Ayu Lestari )* Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu harapan baru dalam agenda besar swasembada energi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Papua diproyeksikan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannyasendiri, tetapi juga menjadi wilayah yang mandiri dalam penyediaan energi, sekaligusberkontribusi bagi ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya energiyang sangat besar dan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintahberpandangan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampumendukung kemandirian daerah, bukan sekadar menjadi cadangan yang tidak memberidampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam arah kebijakan yang disampaikan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Presidenmenekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan energi. Pemerintah memastikanbahwa energi yang diproduksi di Papua harus memberi manfaat langsung bagimasyarakat Papua, sehingga pembangunan energi berjalan seiring denganpembangunan sosial dan ekonomi daerah. Selain penguatan energi konvensional, pemerintah secara konsisten mendorongpemanfaatan energi alternatif di wilayah-wilayah terpencil Papua. Energi surya dan tenaga air dipandang sebagai solusi yang paling relevan dengan kondisi geografisPapua, terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan energi konvensional. Kemajuan teknologi dinilai telah membuat energi surya semakin terjangkau dan mudahditerapkan, sementara potensi sungai-sungai di Papua membuka peluang besar bagipengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Pemerintah melihatpendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah yang selama ini memerlukanbiaya logistik tinggi. Presiden memandang swasembada energi sebagai kunci penting bagi kesehatan fiskalnegara. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada 2025 nilai impor bahan bakar minyak mencapai sekitar Rp520 triliun. Angka tersebutdinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebihproduktif. Dengan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah menghitung adanya potensipenghematan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana tersebut dapat dialihkan untukmemperkuat pembangunan daerah, termasuk di Papua, hingga ke tingkat kabupatendan kota. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa pengurangan impor energi tidak dapatdilakukan secara instan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa impor solar masihdilakukan dalam jangka pendek, namun ketergantungan tersebut ditargetkan dihentikansecara bertahap. Pemerintah berharap dalam empat tahun ke depan impor bensindapat dihentikan melalui peningkatan produksi energi dalam negeri. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, BahlilLahadalia, menegaskan bahwa pemerintah mendorong swasembada energi denganmengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik energi fosil maupun energinabati. Pemerintah memandang pendekatan ini sebagai strategi realistis untukmengurangi impor bahan bakar minyak. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program biodiesel B50 yang memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Melalui kebijakan ini, penggunaan solar berbasis impor diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligusmendorong pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan penggunaan biodiesel tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan bahanbaku kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah melihat Papua sebagai salah satuwilayah yang berpotensi mendukung pasokan bahan baku secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Selain biodiesel, pemerintah juga menjalankan program mandatori bioetanol untukmenekan impor bensin yang masih cukup tinggi. Bioetanol yang berasal dari singkong, jagung, dan tebu diproyeksikan menjadi bagian penting dari bauran energi nasional. Papua dinilai memiliki potensi lahan yang memadai untuk mendukung produksi bahanbaku etanol tersebut. Mandatori bioetanol 10 persen yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dipandangsebagai langkah lanjutan setelah keberhasilan program biodiesel. Pemerintah berharapkebijakan ini mampu menurunkan impor bensin secara bertahap dan memperkuatkedaulatan energi nasional. Dari perspektif masyarakat Papua, politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance…
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan. Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat daerah serta mendukung kepentingan nasional. “Saya kira Papua punya sumber energi yang…
Jakarta – Program ketahanan energi nasional kian menjadi magnet investasi triliunan rupiah seiring keseriusan pemerintah memperkuat sektor hulu migas strategis. Melalui dorongan hilirisasi dan kemitraan global, pemerintah menegaskan komitmen menjaga pasokan energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero)…
