Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui strategi pemanfaatan pasokan pangan lokal yang terukur dan tepat sasaran, dinilai menjadi kunci keberlanjutan program sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, integrasi antara program MBG dengan sumber pangan lokal seperti sayuran, hasil ternak, dan komoditas petani rakyat tidak…
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas baru. Presiden menyampaikan keberadaan BP Danantara memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola aset negara. Dengan kecukupan yang dimiliki pemerintah tidak perlu meminta investasi dari luar negeri. “Kita punya kemampuan sekarang. Jadi…
Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dan berhasil menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja di berbagai daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. “MBG kita sudah sampai…
Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi petani dan nelayan melalui pembentukan koperasi desa yang benar-benar operasional. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan sedikitnya 28.000 koperasi desa dapat berfungsi penuh dalam beberapa bulan ke depan, lengkap dengan infrastruktur distribusi dan penyimpanan hasil produksi rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan…
Oleh: Risma Sucita )* Pemerintah terus menegaskan posisi koperasi desa sebagai bagian penting dari kebijakan nasional di sektor ekonomi rakyat. Melalui program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, negara menghadirkan instrumen pembangunan ekonomi yang berpijak langsung pada kekuatan komunitas desa, sekaligus menjawab tantangan pemerataan dan kemandirian ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekadar sebagai badan…
Oleh: Eza Darnawan )* Pemerintah semakin menegaskan peran koperasi desa sebagai pilar utama kebijakan ekonomi kerakyatan. Melalui penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, negara menempatkan koperasi bukan sekadar sebagai unit usaha, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Kebijakan ini mencerminkan arah baru pembangunan ekonomi yang berpijak…
Pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dan mulai beroperasi pada April 2026. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama penguatan ekonomi pedesaan sekaligus menopang berbagai agenda strategis nasional. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Zulkifli menegaskan koperasi desa disiapkan sebagai wadah utama untuk…
Pemerintah menegaskan komitmennya membangun kemandirian ekonomi desa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan sebanyak 30.000 KDMP di seluruh Indonesia sudah siap diluncurkan dan beroperasi pada April 2026. Zulkifli menyampaikan bahwa pada Maret hingga April 2026, pemerintah menargetkan sekitar 20.000 hingga 30.000 KDMP telah beroperasi dengan fasilitas…
Oleh : Zaki Walad )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan sektor hulu energi sebagai fondasi utama dalam upaya memperkokoh ketahanan energi domestik. Kebijakan tersebut tidak lahir sebagai respons jangka pendek, melainkan sebagai strategi struktural untuk menjawab tantangan ketergantungan impor, fluktuasi geopolitik global, serta kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Dalam konteks tersebut, sektor hulu minyak…
Oleh : Prita Lestari )* Pemerintah menegaskan ulang arah besar pembangunan energi nasional dengan menempatkan kedaulatan dan ketahanan energi sebagai agenda utama periode 2026–2030. Penegasan tersebut tidak hadir sebagai jargon politik semata, melainkan sebagai respons strategis atas tekanan global, ketergantungan impor energi, serta tuntutan pembangunan jangka panjang yang menuntut kepastian pasokan energi nasional. Pelantikan keanggotaan Dewan…
