Kategori: Ekonomi

Papua – Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai didorong untuk merealisasikan operasional Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kampung. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar berjalan aktif dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di Papua, Gubernur…

Oleh: Alexander Royce*) Upaya pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi DesaMerah Putih kian menunjukkan arah yang semakin terstruktur dan progresif. Di tengah tantanganekonomi global, inflasi pangan, serta kebutuhan memperkuat daya tahan ekonomi lokal, koperasidesa menjadi instrumen strategis yang bukan hanya relevan, tetapi juga krusial. Koperasi tidaklagi diposisikan sekadar sebagai badan usaha tradisional, melainkan sebagai motor penggerakpembangunan desa, penguat rantai pasok pangan, sekaligus sarana distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam konteks inilah, peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan, karenamerekalah yang berada paling dekat dengan realitas sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakatdesa. Dorongan kuat kepada pemda untuk merealisasikan program penguatan Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan nasional tidakberhenti di level regulasi, tetapi benar-benar terimplementasi hingga ke akar rumput. Kebijakanini sejalan dengan agenda besar pemerintahan saat ini yang menempatkan desa sebagai subjekpembangunan, bukan sekadar objek. Desa diposisikan sebagai pusat pertumbuhan baru, simpulekonomi produktif, serta basis ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Dengan koperasisebagai instrumen utama, pembangunan desa diarahkan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, menegaskanpentingnya peran aktif pemda dalam mendorong realisasi program pengembangan Koperasi DesaMerah Putih. Ia memandang bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmenpemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pembinaan, serta integrasi program koperasi dengan kebijakan pembangunan desa. Menurutnya, koperasi desa tidak bisa berdirisendiri tanpa ekosistem kebijakan yang mendukung, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, hingga sinergi lintas sektor.  Dorongan kepada pemda bukan sekadar administratif, tetapi merupakan upaya membangunsistem yang memastikan koperasi desa tumbuh sehat, profesional, dan berdaya saing. Dalamperspektif ini, pemda diposisikan sebagai penggerak, fasilitator, sekaligus penjagakesinambungan program agar tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, melainkan menjadifondasi ekonomi desa jangka panjang. Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menempatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagianintegral dari strategi besar ketahanan pangan nasional. Ia melihat koperasi desa sebagai simpuldistribusi dan produksi pangan yang mampu memotong rantai pasok panjang, mengurangiketergantungan pada tengkulak, serta memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha desa. Dalam pandangannya, pemda memiliki peran strategis untuk memastikan koperasi tidak hanyaberdiri secara formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, mulaidari pengelolaan hasil pertanian, distribusi bahan pangan, hingga pengembangan usaha produktifberbasis potensi lokal. Sinergi antara koperasi desa dan kebijakan ketahanan pangan nasionalmenjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi, tetapisebagai instrumen kebijakan publik untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakatdesa. Menkop Ferry Julianto menekankan bahwa transformasi koperasi desa harus diarahkan pada penguatan kelembagaan dan modernisasi tata kelola. Ia melihat Koperasi Desa Merah Putihsebagai wajah baru koperasi Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasukpemanfaatan digitalisasi, penguatan manajemen profesional, serta integrasi dengan sistemekonomi nasional. Dalam kerangka ini, peran pemda menjadi krusial sebagai penghubung antarakebijakan pusat dan implementasi di lapangan.  Ferry menilai bahwa tanpa dukungan kebijakan daerah, koperasi desa akan sulit berkembangsecara optimal. Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat, baik dalam aspekregulasi, pembiayaan, maupun pendampingan sumber daya manusia. Koperasi desa tidak hanyaditargetkan tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, sehat secara finansial, dan berkelanjutan secara kelembagaan. Relevansi program Koperasi Desa Merah Putih juga semakin kuat jika dikaitkan dengandinamika terkini, seperti fokus pemerintah pada pengendalian inflasi pangan, stabilisasi hargabahan pokok, serta penguatan ekonomi lokal pascapandemi dan di tengah ketidakpastian global. Koperasi desa dapat menjadi instrumen distribusi pangan yang efektif, memperpendek jalurdistribusi, serta menekan biaya logistik. Selain itu, kebijakan pembangunan desa yang terintegrasi dengan koperasi sejalan dengan program nasional seperti penguatan UMKM, pengembangan ekonomi desa, dan transformasi ekonomi hijau berbasis potensi lokal.  Lebih dari sekadar program ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki dimensi sosialdan ideologis yang kuat. Ia merepresentasikan semangat gotong royong, kemandirian, dan keadilan sosial yang menjadi nilai dasar pembangunan nasional. Pemerintahan saat ini secarakonsisten menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi kebijakan, sehingga pembangunantidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.  Menggerakkan pemda untuk memajukan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi merupakan strategi besar membangun Indonesia dari desa, memperkuatfondasi ekonomi nasional dari lapisan terbawah, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebihadil dan berkelanjutan. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, koperasi desa berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sekaliguspilar ketahanan nasional. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2026 menempatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program prioritas untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Program ini tidak dipandang sekadar isapan jempol kebijakan, tetapi strategi sistemik untuk menguatkan perekonomian desa sebagai basis utama pengembangan kewirausahaan rakyat dan penyediaan kerja…

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan daya beli tetap terjaga sekaligus memperkuat konsumsi domestik pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional. Menteri Koordinator…

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat menjelang Ramadan 1447 H. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk mendukung program ini. Keyakinan tersebut didasari oleh proyeksi peningkatan produksi beras pada awal tahun 2026. “Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan…

*) Oleh: Syamsul Huda  Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, langkah pemerintah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng menjelang Idulfitri patut diapresiasi sebagai intervensi yang terukur dan berpihak pada rakyat. Ramadan selalu menjadi periode dengan tekanan konsumsi yang meningkat, terutama pada komoditas pangan pokok. Tanpa kebijakan afirmatif, kelompok rentan berpotensi mengalami penurunan daya…

Oleh: Rahman Abdurrahman Kurniawan (* Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan pangan rumah tangga hampir selalu meningkat. Tradisi berbagi, persiapan sahur dan berbuka, hingga kebutuhan menjamu keluarga membuat konsumsi bahan pokok melonjak. Di sisi lain, lonjakan permintaan berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks inilah kebijakan bantuan beras dan minyak goreng yang disiapkan…

*) Oleh: Zulfikar Alamsyah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitasgenerasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikanprogram ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusantersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaliguswujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebihkuat dan berkeadilan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwapemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintaskementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuanpenerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secaraotomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor. Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturanpresiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untukbalita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukandan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik. Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakinmenegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan bakudalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawabpersoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantaipasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikanMBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonominasional. Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikanbahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalampelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusimakanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampumemadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput. Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistemMBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelolaprogram pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanahdan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengankebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangkapanjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanyadiperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasigizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadaptantangan zaman….