Tekanan Harga Ramadan Diantisipasi Lewat Operasi Pasar Intensif

Tekanan Harga Ramadan Diantisipasi Lewat Operasi Pasar Intensif

Jakarta — Pemerintah mengintensifkan langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan harga pangan selama Ramadan melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah peningkatan permintaan masyarakat menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri. Sinergi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah diperkuat agar intervensi yang dilakukan…

Read More
Operasi Pasar Digencarkan Selama Ramadan, Harga Bahan Pokok Dijaga Stabil

Operasi Pasar Digencarkan Selama Ramadan, Harga Bahan Pokok Dijaga Stabil

Jakarta – Pemerintah daerah di berbagai wilayah terus menggencarkan operasi pasar selama bulan Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi agar daya beli tetap terjaga, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Di Jawa Tengah, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui Gerakan…

Read More

Operasi Pasar Ramadan: Benteng Daya Beli Masyarakat

*) Oleh: Andika Hidayatullah Ramadan selalu menghadirkan dua wajah dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, ia menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorongperputaran ekonomi, memperkuat sektor perdagangan, dan menggerakkan pelakuusaha kecil. Namun di sisi lain, lonjakan permintaan kebutuhan pokok kerapmenimbulkan tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah operasi pasar Ramadan tidak sekadar menjadi agenda rutintahunan, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial danekonomi. Pemerintah di berbagai daerah menunjukkan keseriusan menjadikanoperasi pasar sebagai benteng utama perlindungan daya beli rakyat. Langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menjadi contoh konkret bagaimanafungsi pengawasan politik dan kebijakan publik berjalan beriringan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung memimpin pengawasan hargakebutuhan pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam operasi pasarRamadan di sejumlah pasar tradisional. Kehadiran pimpinan legislatif di lapanganmenegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas harga bukan sekadar formalitasadministratif, melainkan komitmen nyata terhadap perlindungan masyarakat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan legislasi, tetapi juga memastikankebijakan pengendalian inflasi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya. Inimenunjukkan bahwa stabilitas harga adalah agenda bersama antara eksekutif danlegislatif. Pengawasan langsung tersebut penting dalam mencegah distorsi pasar yang kerapmuncul menjelang Ramadan. Potensi lonjakan harga akibat spekulasi, penimbunan, atau distribusi yang tersendat dapat ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga Perum Bulogmemperkuat sistem distribusi sehingga pasokan bahan pokok tetap aman dan terjaga. Ketika negara hadir secara aktif di pasar, pelaku usaha cenderung menjagakepatuhan karena ada sinyal tegas bahwa praktik yang merugikan masyarakat tidakakan ditoleransi. Dengan demikian, operasi pasar berfungsi sebagai mekanismestabilisasi sekaligus pencegahan moral hazard. Komitmen serupa terlihat di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi melalui BUMD pangan, PT Riau Pangan Bertuah, menegaskan kehadiran negara dalampengendalian harga selama bulan suci. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mendorong penyediaan sembako dengan harga relatif lebih murahserta pengoperasian mobil sembako keliling agar akses masyarakat terhadap bahanpokok semakin mudah. Operasi pasar Ramadan dilaksanakan di 12 kabupaten dankota, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini memperluasjangkauan intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayahdengan akses distribusi terbatas. Pendekatan Riau memperlihatkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya denganpengawasan, tetapi juga perlu intervensi suplai yang efektif. Dengan memperbanyaktitik distribusi dan menurunkan biaya logistik melalui mobil sembako keliling, tekananharga akibat tingginya permintaan dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokanyang memadai. Keberadaan BUMD pangan menjadi instrumen penting dalammemperpendek rantai distribusi dan meminimalkan biaya perantara. Di tengahdinamika pasar yang sering kali fluktuatif, kebijakan semacam ini memperlihatkanorientasi keberpihakan kepada konsumen tanpa mematikan mekanisme pasar. Pemerintah bertindak sebagai stabilisator, bukan kompetitor. Hal yang sama juga terlihat di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi menggelar operasipasar murah di Kabupaten Jember sebagai langkah antisipatif menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempatkanpenetrasi pasar sebagai strategi utama menekan laju inflasi sekaligus membantumasyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kenaikan kebutuhanrumah tangga menjelang Ramadan hingga Idul Fitri kerap menciptakanketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan operasi pasar murah, pemerintah daerah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut sebelumberkembang menjadi lonjakan harga yang signifikan. Penetrasi pasar yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan pemahaman bahwa inflasipangan bersifat ekspektatif. Jika masyarakat melihat adanya potensi kenaikan hargatanpa intervensi, ekspektasi tersebut dapat mempercepat perilaku pembelianberlebihan yang justru memperburuk kelangkaan. Operasi pasar yang terencana danmasif menjadi sinyal kebijakan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas. Sinyal inipenting untuk menenangkan psikologi pasar dan mencegah panic buying. Dalamkonteks makro, stabilitas harga pangan berkontribusi besar terhadap pengendalianinflasi inti dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Secara nasional, operasi pasar Ramadan mencerminkan konsistensi kebijakanpemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari tekanan harga. Daya belimasyarakat merupakan fondasi stabilitas sosial, terutama di bulan suci ketikakebutuhan konsumsi meningkat. Jika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicuketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi pasar bukanlah bentuk distorsi, melainkan langkah korektif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan danpasokan. Negara hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidakmenimbulkan ketimpangan. Keberhasilan operasi pasar tentu memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintahpusat, pemerintah daerah, BUMD pangan, Bulog, hingga aparat penegak hukumharus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu. Transparansi data stok, pemantauan distribusi, serta evaluasi berkala menjadi elemen penting agar kebijakantidak berhenti pada seremonial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untukmemantau harga secara real time juga dapat memperkuat efektivitas intervensi. Semakin presisi kebijakan yang diambil, semakin besar dampaknya terhadapperlindungan daya beli masyarakat. *) Aktivis Dialog Lintas Iman.

Read More

Mengelola Lonjakan Permintaan: Strategi Operasi Pasar di Bulan Suci

Oleh : Ricky Rinaldi* Bulan suci menghadirkan momentum peningkatan aktivitas ekonomi nasional, terutamamelalui naiknya konsumsi masyarakat pada komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur. Dinamika permintaan ini menjadi indikator perputaranekonomi yang positif dan perlu dikelola secara presisi agar stabilitas harga tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, strategi operasi pasar menjadi instrumen strategis negara untukmemastikan ketersediaan pasokan, menjaga keseimbangan harga, serta melindungi daya belimasyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terkendali dan berkelanjutan. Pemerintah memandang stabilitas harga pangan bukan semata isu ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah. Negara memastikan bahwa momentum spiritual tidak terganggu oleh gejolak harga yang tidak terkendali. Operasi pasar menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme…

Read More
Danantara Disiapkan Jadi Jembatan Modal dan Industri Nasional

Danantara Disiapkan Jadi Jembatan Modal dan Industri Nasional

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan percepatan pembangunan industri nasional. Kehadiran Danantara menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan investasi yang terarah, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan…

Read More
Presiden Ajak Investor Asing Ikut Danantara Garap Proyek Hilirisasi

Presiden Ajak Investor Asing Ikut Danantara Garap Proyek Hilirisasi

JAKARTA – Prabowo Subianto mengajak investor asing, Amerika Serikat untuk terlibat aktif dalam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan melalui sovereign wealth fund Indonesia, Danantara. Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, D.C. Dalam forum itu, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral melalui penandatanganan…

Read More

Akselerasi Hilirisasi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Arga Pratama )* Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepattransformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah pola eksporbahan mentah menjadi produk bernilai tambah, tetapi dirancang sebagai fondasipenguatan struktur industri dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan 18 proyek hilirisasi kepada pelaku usaha Amerika Serikat dalam forum di US Chamber of Commerce, Washington DC. Presiden menilai percepatan pembangunan industripengolahan menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak lagi bergantung pada eksporkomoditas mentah. Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi besar untukmendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, danmemperkuat fondasi industri nasional. Pemerintah juga menyiapkan proyek pengolahansampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS sebagai bagian dari integrasi hilirisasidengan agenda ketahanan energi dan pengelolaan lingkungan. Dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek, pemerintah mengandalkanperan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia sebagai motor investasi. Presiden berpandangan bahwa penguatan industri pengolahan akan menjadi kunciagar Indonesia mampu naik kelas dalam rantai pasok global, sekaligus menarikperusahaan internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi strategisdi kawasan. Akselerasi hilirisasi juga diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Langkah ini diarahkan untuk memastikanefisiensi logistik sehingga industri pengolahan dapat tumbuh dengan biaya yang kompetitif dan distribusi yang lancar. Di sektor energi dan mineral, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwapemerintah terus mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secaraterintegrasi. Rantai produksi mencakup pertambangan nikel, smelter, fasilitas HPAL, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt telah beroperasi sejak 2023 dan akandiperluas dengan tambahan 20 gigawatt. Pemerintah memandang pengembangan inisebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokglobal industri baterai dan kendaraan listrik. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus memberikan nilai tambah maksimal bagiperekonomian nasional. Ia menilai ekosistem baterai tidak hanya meningkatkan nilaitambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuatketahanan energi. Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk, dengan target kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara sesuaiamanat konstitusi. Peran BUMN dalam akselerasi hilirisasi juga terlihat melalui MIND ID sebagai holding industri pertambangan. Sepanjang 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi tercatatmencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasionalRp1.931,2 triliun. Capaian ini menunjukkan hilirisasi telah menjadi motor utamapertumbuhan investasi. MIND ID memperkuat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral seperti bauksit, tembaga, dan nikel. Di saat yang sama, fungsi hubungan masyarakatdan kelembagaan diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikandukungan berkelanjutan terhadap proyek strategis. Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, memandang komunikasistrategis sebagai elemen penting dalam keberhasilan hilirisasi. Di bawahkepemimpinannya, fungsi humas tidak hanya bersifat pendukung, tetapi juga berperanaktif membangun pemahaman publik, mengelola isu secara proaktif, serta memperkuatkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Melalui pendekatan komunikasi terintegrasi dan program literasi publik seperti Junior Mining Fun Fest, MIND ID berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenaipentingnya hilirisasi bagi masa depan industri nasional. Upaya ini melengkapipenguatan operasional sehingga transformasi industri tidak hanya berjalan secarateknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Selain itu, konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga kepastian regulasi daniklim investasi turut menjadi faktor penentu keberhasilan hilirisasi. Sinkronisasi antarakementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat proses perizinan, memperkuat tata kelola, serta meminimalkan hambatan implementasi di lapangan. Pendekatan terintegrasi ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikanproyek strategis berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Hilirisasi juga berdampak pada penguatan struktur ekonomi domestik melaluipeningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto. Dengansemakin banyaknya fasilitas pengolahan dan pemurnian yang beroperasi, rantai nilaiindustri menjadi lebih panjang di dalam negeri. Kondisi ini menciptakan efek bergandaterhadap sektor pendukung seperti logistik, konstruksi, jasa teknik, dan pengembangansumber daya manusia. Secara keseluruhan, akselerasi hilirisasi menunjukkan arah pembangunan yang semakin terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, investasi yang masif, serta sinergi BUMN dan swasta, hilirisasi menjadiinstrumen strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ke depan, keberlanjutan agenda ini akan memperkuat kemandirian industri, memperluas kesempatan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat sumber dayaalam benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *) Analis Strategi Industrialisasi Nasional

Read More

Mendorong Industrialisasi Lewat Penguatan Hilirisasi Energi Bersih

Oleh: Arif Taufik )* Pemerintah terus mempercepat hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utamanya. Strategi inidirancang untuk memastikan transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu padaeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan nilai tambah danpembangunan industri berkelanjutan. Langkah konkret terlihat dari pelaksanaan groundbreaking enam proyek hilirisasi olehBadan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di 13 lokasi dengan total investasimencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besartransformasi ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Secara keseluruhan, proyek fase pertama ini diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk energi, pangan, mineral, dan logam, guna memperkuat struktur industrinasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap. CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategispemerintah yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Ia menilai tahap awalproyek diharapkan memberikan dampak nyata melalui penciptaan nilai tambah danperluasan kesempatan kerja, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhanekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global. Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalampengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama Pertaminameresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kilo liter per hari. Proyek ini dirancang untuk mendukung ketahanan energi sekaligusmemperkuat rantai nilai industri nasional berbasis bahan bakar nabati. Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, berpandangan bahwa proyekbioetanol akan menghadirkan manfaat multipihak. Selain meningkatkan ketahananenergi dan menekan ketergantungan impor, proyek tersebut dinilai mampu mengurangiemisi karbon serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakatsekitar. Inisiatif ini menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bukan hanya agenda industri, tetapi juga strategi pembangunan wilayah. Diversifikasi produk berbasis komoditasdomestik memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat hulu, termasuk petani danpelaku usaha lokal. Di sisi lain, dukungan terhadap transisi energi juga menguat dari kalangan masyarakatsipil. Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dankemandirian energi. Rekomendasi ini disusun bersama sejumlah organisasi danlembaga riset untuk mendukung target energi terbarukan nasional. Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 GW dalam satu dekaderealistis apabila dilaksanakan dengan program yang terstruktur dan konsisten. Iamelihat energi surya bukan hanya sebagai sumber listrik bersih, melainkan jugasebagai basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantaipasok, dan pengembangan sumber daya manusia. Potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt membuka ruang besarbagi penguatan industri domestik. Dengan kapasitas terpasang yang masih terbatas, percepatan pembangunan PLTS dinilai akan memperluas investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan produktivitas daerah, termasukwilayah terpencil. Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakanhilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta insentif fiskal menjadiinstrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industrimanufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri. Integrasi antara pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkitsurya memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau. Hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi diperluas hinggapembentukan rantai nilai lengkap yang menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi. Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapijuga membangun basis industri masa depan yang tangguh dan adaptif terhadapperubahan global. Sinergi antara kebijakan pemerintah, investasi BUMN, dan dukungan pemangkukepentingan menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bergerak dalam kerangka yang terintegrasi. Industrialisasi tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik, melainkansebagai ekosistem yang menyatukan pengolahan sumber daya, inovasi teknologi, sertakeberlanjutan lingkungan. Melalui konsistensi kebijakan dan implementasi yang disiplin, penguatan hilirisasi energibersih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi danpembangunan berkelanjutan. Langkah yang dilakukan pemerintah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras denganagenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ini jugamemperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi energi bersih di kawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dirasakan secara luasdan berkeadilan di seluruh wilayah Tanah Air. *) Analis Ekonomi Politik Energi

Read More
Kejar Target, Ribuan Koperasi Merah Putih Disiapkan untuk Sejahterakan Petani

Kejar Target, Ribuan Koperasi Merah Putih Disiapkan untuk Sejahterakan Petani

Jakarta – Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mendukung langkah pemerintah menata ulang kebijakan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Dana Desa. Kebijakan ini merupakan bentuk penataan ulang agar pemanfaatannya lebih terarah dan berdampak jangka panjang. Ia menilai, selama ini sebagian Dana Desa habis untuk belanja rutin yang kurang memberikan…

Read More
Baru Dibangun Lagi, Ribuan Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

Baru Dibangun Lagi, Ribuan Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

Jakarta – Pemerintah memastikan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang baru dibangun dan direvitalisasi akan mulai beroperasi secara bertahap pada Maret 2026. Program ini digagas sebagai penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan guna mendorong kemandirian, pemerataan, serta stabilitas ekonomi lokal di tengah dinamika global. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan…

Read More