Program Listrik Desa Implementasi Pemerataan Akses Energi Secara Nasional

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Program Listrik Desa yang menjadi bagian strategis dari agenda pemerataan akses energi nasional. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat menikmati manfaat listrik sebagai sumber utama penggerak aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Kementerian Energi…

Read More

Pemerintah Alokasikan Anggaran Hingga Rp4 Triliun dalam Program Listrik Desa

Jakarta – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses energi berkeadilan dengan mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp4,3 triliun untuk program listrik desa yang dijalankan oleh PT PLN (Persero). Program ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat menikmati layanan listrik yang layak dan berkelanjutan. Menteri…

Read More

Bijak Tanggapi Provokasi Demo, Buruh dan Masyarakat Berperan Jaga Kondusifitas

Jakarta – Aksi demonstrasi buruh yang digelar di kawasan Jakarta Pusat mendapat perhatian serius aparat keamanan. Sebanyak 1.895 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tanpa gangguan. Pengamanan terpusat di wilayah Gambir dan sekitar Monas, lokasi utama berkumpulnya massa buruh yang menuntut sejumlah isu ketenagakerjaan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol…

Read More

Pemerintah Jamin Kesejahteraan Buruh melalui Upaya Penguatan Upah dan Jaminan Sosial

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi buruh melalui kebijakan upah yang berpihak kepada pekerja berpenghasilan rendah dan peningkatan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah dalam memastikan kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali diberikan sebagai insentif bagi pekerja formal…

Read More

Pemerintah Terus Optimalisasi Peran UMKM dalam Penguatan Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama kemandirian dan pemerataan ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global, UMKM Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa serta kemampuan menembus pasar internasional. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025, kegiatan business matching berhasil mencatatkan transaksi senilai 130,17 juta dolar AS….

Read More

Pemerintah Bantu Pemberdayaan UMKM untuk Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Sektor Perbankan

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional terus menunjukkan kemajuan signifikan melalui penguatan sektor UMKM. Salah satu langkah strategisnya adalah memperluas dukungan melalui sektor perbankan, yang menjadi mitra penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program-program pembinaan, pendampingan, serta penyediaan akses permodalan yang digerakkan oleh berbagai bank nasional turut…

Read More

UMKM Terus Jadi Motor Penggerak Perekonomian di Tingkat Daerah hingga Nasional

Oleh : Rivka Mayangsari*) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan perannya sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan pertumbuhan yang kian kompleks, sektor UMKM menjadi pilar yang tidak hanya menjaga daya tahan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di berbagai wilayah, pemerintah pusat dan daerah memperkuat…

Read More

Kolaborasi Bank & UMKM: BUMN & Pemerintah Bersinergi Demi Ekonomi yang Lebih Merata 

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor perbankan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah krusial. Dengan potensi besar yang dimiliki sektor UMKM di Indonesia, sinergi ini membuka jalan bagi pemberdayaanekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produkIndonesia di pasar global.  Program-program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah dan didukung oleh BUMN serta perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), semakin memperkuatekosistem UMKM yang menjadi pilar penting perekonomian nasional. Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankanpentingnya pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, terus berupaya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan mempercepat transformasi UMKM ke dalam sektor formal.  Hingga saat ini penyaluran KUR telah mencapai Rp 238 triliun, atau sekitar 83% daritarget yang ditetapkan untuk tahun 2025. Di sisi lain, target jumlah debitur baru yang dapat mengakses KUR tahun ini mencapai 2,34 juta penerima. Bahkan, salah satu capaian paling signifikan yang telah tercapai adalahmeningkatnya jumlah debitur yang naik kelas (graduasi) dari sektor mikro ke kecildan dari kecil ke menengah. Dari target 1,1 hingga 1,2 juta debitur graduasi, capaiantersebut telah melampaui target dengan 1,3 juta debitur, atau sekitar 112%.  Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi pemerintah dalam memfasilitasiUMKM bertransformasi dari usaha mikro menjadi lebih berkembang dan berdayasaing semakin menunjukkan hasil yang positif. Dengan adanya pencapaian tersebut, sektor produksi akan menyentuh 61% daritotal alokasi KUR di akhir tahun 2025. Di samping itu, program ini diproyeksikanmampu menciptakan 8 hingga 11 juta lapangan pekerjaan baru, yang sangat pentingdalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mewujudkan ekonomiyang lebih merata. Sebagai instrumen utama pembiayaan bagi UMKM, KUR memungkinkan pelakuusaha kecil mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang terjangkau. Tahundepan, pemerintah akan membuat beberapa perubahan penting dalam mekanismepenyaluran KUR.  Salah satunya adalah penghapusan batasan jumlah pengajuan KUR, di mana UMKM dapat mengajukan kredit lebih dari empat kali tanpa pembatasan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM tanpa ada kendala administratif yang menghambat mereka. Selain itu, penurunan suku bunga KUR menjadi 6% untuk semua pengajuan, baikpertama maupun berikutnya, menjadi terobosan yang sangat signifikan. Kebijakanini bertujuan untuk memberikan kepastian pembiayaan yang lebih terjangkau bagiUMKM di seluruh Indonesia. Semua kebijakan ini mencerminkan sinergi antarapemerintah dan sektor perbankan, yang bekerja sama untuk memudahkan UMKM mengakses pembiayaan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka….

Read More

Stimulus Belanja Fiskal Triwulan III Picu Pertumbuhan Ekonomi 2025

Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa stimulus belanja fiskal pada Triwulan III telah memberikan dorongan signifikan bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat fondasi pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi kuartal III menunjukkan…

Read More

APBN Turut Pacu Sektor Manufaktur dan Ekspor dengan Dorongan Fiskal

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diarahkan untuk mengakselerasi sektor manufaktur dan ekspor, dengan dukungan kebijakan fiskal yang produktif dan strategis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa belanja negara tahun anggaran ini difokuskan untuk mendukung investasi padat karya, hilirisasi industri, dan penguatan rantai logistik. “Kami akan maksimalkan…

Read More