Kategori: Ekonomi

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Pemerataan ekonomi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekuatan desa. Lebihdari 43 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki potensisumber daya alam, manusia, dan budaya yang luar biasa, namun selama ini belumsepenuhnya dikelola secara optimal. Pemerintah, melalui kepemimpinan PresidenPrabowo Subianto, menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunanekonomi nasional melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program inidirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapijuga sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah mengebut megaproyek pembentukan dan pembangunan KoperasiMerah Putih dengan mengakumulasikan lebih dari 13 organisasi negara, seluruhpemerintah daerah, serta dukungan fiskal dan likuiditas yang masif. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa hingga November 2025, terdapatlebih dari 11.000 titik yang telah terinventarisasi untuk pembangunan koperasi. Proses verifikasi sedang dilakukan untuk memastikan kesesuaian lahan dan status kepemilikan, sebelum dilanjutkan dengan pembangunan gudang, gerai, dan fasilitaspendukung lainnya. Proyek ini dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang telah menerima dana senilai Rp 600 miliar sebagai uang muka termin pertama untuk membangun hampir8.000 titik koperasi. Pemerintah menargetkan inventarisasi 40.000 data tanah pada akhir November 2025 untuk pembangunan 20.000 koperasi, dan hingga Desember2025, inventarisasi ini akan diperluas menjadi 80.000 data tanah guna pembangunan 40.000–50.000 koperasi. Dengan rencana ambisius ini, seluruhkoperasi diharapkan dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Kecepatan pelaksanaan program ini dimungkinkan berkat terbitnya dua instruksipresiden yang menjadi dasar hukum percepatan pembentukan dan pembangunanfisik Koperasi Merah Putih. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 mendorong pembentukankoperasi di tingkat desa atau kelurahan sebagai langkah membangun kemandirianbangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desauntuk pemerataan ekonomi. Sementara Inpres Nomor 17 Tahun 2025 mengaturpercepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi melaluikoordinasi lintas kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi penting pemerintah. Selain delapan menteri, Jaksa Agung, Kepala LKPP, Kepala BUMN, dan DirekturUtama PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah juga terlibat aktif melaluialokasi anggaran APBD, penyediaan lahan, dan percepatan perizinan. Menteri Pertahanan turut memberikan dukungan pengamanan, khususnya di kawasanstrategis, perbatasan, dan daerah rawan, sementara Jaksa Agung memastikanpengawalan hukum dan penegakan aturan selama proses pembangunan. Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan menempatkan dana pada bank-bank BUMN sebagai sumber likuiditas untuk pembiayaan pembangunan koperasi, denganplafon Rp 3 miliar per unit dan tenor enam tahun….

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan pemerataan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif. Di tengahupaya tersebut, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerakbaru bagi kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui model kolaborasi dan pemberdayaan berbasis komunitas, Koperasi Desa Merah Putih mendorong masyarakat desa untuk aktif berproduksi dan mengelolapotensi lokal secara mandiri. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi pemerataankesejahteraan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari visibesar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi Upaya untuk memerdekakan masyarakat darikemiskinan dan ketimpangan. Ekonomi tumbuh dari bawah, dari desa-desa yang kuat dan mandiri. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya peran koperasi desasebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Ia menyebutkan, KopDes Merah Putih bukan hanya simbol kebangkitan ekonomi desa, tapi instrumen nyata yang memberiakses modal, pasar, dan pelatihan bagi warga desa. Program ini, lanjutnya, menempatkan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomirakyat di tingkat desa mulai dari distribusi kebutuhan pokok, penyediaan pupuk dan gas LPG, hingga layanan keuangan mikro. Selain membangun infrastruktur geraidan gudang desa, pemerintah juga menggulirkan pelatihan manajemen koperasiserta integrasi rantai pasok agar masyarakat desa lebih mandiri secara ekonomi. Sementara itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung keinginan pemerintah untukmelakukan percepatan terhadap implementasi Koperasi Merah Putih sebagai wadahbaru yang dirancang untuk memastikan perputaran uang dan peluang usaha tidakhanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menyentuh desa-desa di seluruh Indonesia.  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan bahwa gagasanKoperasi Merah Putih merupakan langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam menghidupkan kembali denyut ekonomi dari akar desa. Andre menjelaskan, tujuan pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Koperasi Merah Putih itu ialahagar ekonomi di desa tumbuh dan berkembang dan pembangunan juga bisadirasakan di desa. Ia mengatakan hal ini menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan InstruksiPresiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang PercepatanPembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih.  Dua kebijakan strategis ini menegaskan instruksi Presiden kepada Satuan Tugasterkait untuk mengambil langkah komprehensif dan terkoordinasi dalammerevitalisasi hingga 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Politisi Fraksi Gerindra ini menilai bahwa perputaran ekonomi saat ini lebih banyakterpusat di perkotaan. Akibatnya, arus urbanisasi dari desa ke kota tak terhindarkankarena ketimpangan kesempatan dan akses terhadap sumber ekonomi. Masyarakat tidak perlu khawatir keberadaan Koperasi Merah Putih akan mematikanBUMDes atau pelaku UMKM yang telah lebih dulu berkembang. Justru hadirnyaKoperasi Merah putih sebagai penguat dan simpul kolaborasi bagi seluruhekosistem ekonomi di desa. Pemerintah akan segera mengatur skema kemitraan secara rinci agar tidakmenimbulkan tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan. Pemerintah juga tengah menyiapkan pola sinergi agar koperasi mampu menjadi simpul ekonomitanpa menggeser peran pelaku usaha desa yang sudah mapan. Berdasarkan data dari laman resmi KDKMP per awal November 2025, sebanyak82.467 koperasi telah berbadan hukum. Jumlah ini hampir mendekati jumlahdesa/kelurahan di…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama kepemimpinannya dengan sejumlah klaim capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang menyatakan bahwa sekitar 1,9 juta hingga hampir 2 juta tenaga kerja telah terserap dari arus investasi sejak Januari hingga September 2025, yang menunjukkan…

Oleh: Sehan Ramadhan )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja….

Oleh : Dodik Prasetyo )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui strategi yang membumi: membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memperkuat ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga pondasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, seimbang, dan mandiri. Melalui…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah capaian awal yang mengindikasikan arah kebijakan ekonomi mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, sekitar 1,9 juta hingga…