Kategori: Nasional

Jakarta – Menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI, publik diingatkan untuk lebih waspada terhadap wacana polarisasi politik yang kembali mencuat di ruang digital. Ridlwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme, menyebut bahwa kondisi pasca-demonstrasi besar yang berujung kerusuhan masih menyisakan potensi rawan perpecahan, terutama melalui narasi provokatif di media sosial. Menurut Ridlwan, saat ini Indonesia sedang memasuki masa…

Jakarta – Soliditas antara TNI dan Polri kembali ditunjukkan melalui langkah konkret di lapangan, guna memastikan demokrasi di Indonesia berjalan tanpa dicederai oleh tindakan anarkis. Kehadiran aparat gabungan yang terjun langsung ke masyarakat menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K.,…

Jakarta – Kondisi nasional pascademonstrasi ricuh pada akhir Agustus 2025 terus menunjukkan tren membaik. TNI dan Polri tetap solid menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat merasa aman dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, situasi di berbagai daerah kini semakin kondusif. Ia…

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) serta Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI). Mereka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa. Mereka mendorong agar aspirasi rakyat disalurkan secara damai, serta mengingatkan bahwa…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap peristiwa demonstrasi besar pada Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir, menegaskan pentingnya langkah ini. “Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi publik yang muncul usai demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Presiden menyatakan sebagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat bisa dipenuhi, sementara sebagian lain masih perlu dibicarakan. “Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira…

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judi daring (judol). Ia menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencabut penyaluran Bansos apabila penerimanya terindikasi maupun terbukti melakukan praktik tersebut. “Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan mencabut penyaluran…

Jakarta – Pemerintah bersama penyelenggara pemilu menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi yang damai pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Pengalaman panjang yang dialami Kabupaten Mahakam Ulu menjadi cermin betapa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan. Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin, menyampaikan bahwa pengalaman PSU hingga…

Jakarta, Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah wilayah. Ajakan ini disampaikan menyusul meningkatnya aktivitas warganet yang membahas hasil PSU dan dinamika politik yang menyertainya. Pemerintah menilai media sosial merupakan ruang penting bagi partisipasi publik, namun sekaligus rentan menjadi lahan…

Jakarta – Gelombang demonstrasi 17+8 Tuntutan Rakyat telah mengangkat isu-isu krusial seperti kenaikan biaya hidup, transparansi, dan ketidakadilan struktural. Salah satu tuntutan yg paling kuat yang disuarakan masyarakat adalah: “Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.” Respons pemerintah kini menunjukkan bahwa tuntutan tersebut bukan hanya kritik kosong, melainkan menjadi agenda nyata. RUU Perampasan Aset telah…