RUU Ketenagakerjaan Didorong Rampung, Komitmen Negara Lindungi Buruh

RUU Ketenagakerjaan Didorong Rampung, Komitmen Negara Lindungi Buruh

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat perlindungan buruh sekaligus menciptakan kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dirampungkan pada tahun ini dengan substansi yang berpihak kepada pekerja. “Kalau bisa, tahun…

Read More

Optimisme terhadap RUU Ketenagakerjaan yang Lebih Berkeadilan

Oleh : Doni Wicaksono )* Optimisme terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan semakin menguat di tengah dinamika pembangunan ekonomi nasional yang terus bergerak maju. RUU ini dipandang sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang penuh tantangan, mulai dari…

Read More

Fair Rules, Fair Work RUU Ketenagakerjaan untuk Generasi Pekerja

Oleh: Dhita Karuniawati )* Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin dinamis menuntut adanya regulasi yang adaptif, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah transformasi ekonomidigital, meningkatnya fleksibilitas kerja, serta tuntutan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadimomentum penting untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentinganpekerja dan dunia usaha. “Fair Rules, Fair Work” menjadi relevan untukmenggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada keadilan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi nasional. RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas diharapkan menjadi jawaban atas berbagaipersoalan klasik yang selama ini membayangi hubungan industrial di Indonesia, sepertiketimpangan perlindungan pekerja, ketidakpastian status kerja, hingga tantanganproduktivitas. Dalam konteks ini, regulasi baru harus mampu menghadirkan kepastianhukum yang jelas sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap tumbuhdan berinovasi. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaanyang baru harus dirancang secara adil dengan memperhatikan dua kepentingan utama, yakni perlindungan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Regulasi yang terlaluberat sebelah berpotensi menimbulkan masalah baru, baik berupa meningkatnyapengangguran maupun melemahnya daya saing industri nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang menjadi kunci agar hubungan industrial dapat berjalanharmonis dan produktif. Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekosistemketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi generasi pekerja muda yang kinimendominasi pasar tenaga kerja. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbedadibandingkan generasi sebelumnya, seperti kecenderungan bekerja secara fleksibel, keterbukaan terhadap teknologi, serta ekspektasi tinggi terhadap keseimbangan antarakehidupan kerja dan pribadi. Tanpa regulasi yang adaptif, potensi besar dari generasi inibisa terhambat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadappercepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar regulasi tersebutdapat dirampungkan dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan perlindunganterhadap buruh sebagai prioritas utama. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintahmemandang isu ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunannasional, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan berpotensimenjadi solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi di dunia kerja. Ketimpangantersebut mencakup perbedaan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga perlindungan sosial yang belum merata. Dalam pandangan Komisi IX, regulasibaru ini harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar manfaatpembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan pembahasan RancanganUndang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaikiketimpangan dalam dunia kerja. Regulasi baru dinilai perlu disusun secara adil, adaptif, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pendekatan komprehensif ini penting mengingat struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga informal, dari sektor tradisionalhingga ekonomi digital. RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi seluruhspektrum tersebut tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hal inimenjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Konsep “Fair Rules” dalam RUU Ketenagakerjaan mencakup transparansi dan kepastian hukum. Selama ini, salah satu keluhan utama dari pelaku usaha adalahinkonsistensi regulasi yang sering berubah dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisilain, pekerja juga seringkali berada dalam posisi lemah akibat kurangnya pemahamanterhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sederhana, dan mudahdipahami menjadi kebutuhan mendesak. Sementara itu, “Fair Work” sebagai tujuan akhir dari regulasi ini diwujudkan dalambentuk pekerjaan yang layak, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, sepertijaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan RUU Ketenagakerjaan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana regulasi ini mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tanpapengawasan yang kuat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, regulasiyang baik sekalipun berpotensi kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sinergi antarapemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama….

Read More

Healthy Kids in Digital World: Peran Strategis PP Tunas dalam Membentuk Generasi Sehat

Oleh : Dava Firdaus Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Akses terhadap internet, gawai, dan berbagai platform digital menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi ini menghadirkan peluang besar untuk pembelajaran dan kreativitas, namun juga membawa tantangan tersendiri terkait kesehatan fisik, mental, dan sosial anak….

Read More
PP TUNAS Jaga Kesehatan Anak, Paparan Digital Lebih Terkontrol

PP TUNAS Jaga Kesehatan Anak, Paparan Digital Lebih Terkontrol

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di era digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS). Regulasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengendalikan paparan digital yang berisiko sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa ancaman di…

Read More
PP TUNAS Perkuat Kesehatan Anak, Batasi Risiko Paparan Digital

PP TUNAS Perkuat Kesehatan Anak, Batasi Risiko Paparan Digital

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kesehatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam merespons pesatnya perkembangan teknologi sekaligus meminimalkan dampak negatif paparan digital terhadap tumbuh kembang anak. Peningkatan penggunaan perangkat digital pada…

Read More
MBG Makin Efisien, Sistem Digital Kawal Distribusi dari Hulu ke Hilir

MBG Makin Efisien, Sistem Digital Kawal Distribusi dari Hulu ke Hilir

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui inovasi berbasis teknologi guna menjawab berbagai tantangan distribusi dan pengawasan di lapangan. Seiring dengan kompleksitas rantai pasok yang melibatkan banyak pihak, mulai dari dapur mitra UMKM hingga sekolah penerima manfaat, pemerintah bersama sektor swasta mulai mengadopsi sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan proses…

Read More
Pemerintah Jamin Penyaluran MBG Tepat Sasaran di Berbagai Daerah

Pemerintah Jamin Penyaluran MBG Tepat Sasaran di Berbagai Daerah

Jakarta – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD berjalan tepat sasaran dengan pengawasan ketat dari pusat hingga daerah, guna mendukung perbaikan gizi dan menekan angka stunting secara nasional. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program MBG untuk kelompok 3B merupakan intervensi krusial yang…

Read More

MBG dan Lompatan Tata Kelola: Dari Data Presisi ke Distribusi Berbasis Teknologi

Oleh: Raka Pradipta Upaya pemerintah dalam memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan arahkebijakan yang semakin progresif dan terstruktur. Program ini tidak lagi diposisikan sekadarsebagai bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan peningkatankualitas sumber daya manusia sejak dini. Pendekatan yang diambil pun mengalami transformasisignifikan, dari pola administratif konvensional menuju sistem berbasis data presisi dan teknologiterintegrasi. Langkah konkret terlihat dari inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) yang mempercepat validasiserta integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Dengan menggandeng KementerianKesehatan, BKKBN, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah berupaya memastikan bahwa basis data penerima manfaat benar-benar akurat danmutakhir. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, dalampandangannya menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor tersebut merupakan implementasilangsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG tepat sasaran. Ia jugamengindikasikan bahwa kualitas data yang kini digunakan telah melalui proses verifikasi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dari sisi teknis, percepatan validasi data menjadi terobosan penting yang patut diapresiasi. Jikasebelumnya proses verifikasi dapat memakan waktu hingga 14 hari, kini dapat diselesaikandalam kurun waktu sekitar 1×24 jam. Percepatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidakhanya mengejar ketepatan, tetapi juga kecepatan dalam menjangkau kelompok sasaran, khususnya anak-anak dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang sangat menentukanperkembangan jangka panjang. Lebih jauh, pendekatan berbasis data juga tercermin dari pemetaan wilayah prioritas yang dilakukan secara komprehensif. Ratusan daerah dengan tingkat kerawanan pangan, kemiskinantinggi, serta prevalensi stunting yang signifikan kini menjadi fokus utama intervensi. Sony Sanjaya berpandangan bahwa pemanfaatan data tersebut memungkinkan pemerintah memastikanpenyaluran MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, sekaligus memberikanpanduan yang jelas bagi pelaksana di lapangan. Namun demikian, penguatan sistem ini tidak dapat dilepaskan dari pentingnya transparansi danpartisipasi publik. Ekonom dari Adidaya Institute, Bramastyo B. Prasetyo, menilai bahwapercepatan validasi data harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang melibatkanmasyarakat. Ia berpandangan bahwa kehadiran crisis center menjadi penting sebagai saluranumpan balik publik untuk menampung keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan program. Selain itu, ia juga menekankan bahwa transparansi indikator pelaksanaan menjadi kunci utamadalam menjaga akuntabilitas. Dalam pandangannya, informasi terkait biaya per porsi, tingkatserapan bahan pangan lokal, jumlah dapur aktif, hingga dampak ekonomi daerah perlu dibukakepada publik. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapijuga sebagai instrumen pengawasan yang mampu mengarahkan perbaikan kebijakan secaraberkelanjutan. Pandangan serupa juga datang dari Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina MiftahulJannah, yang menyoroti pentingnya optimalisasi data yang telah dimiliki pemerintah. Iaberpandangan bahwa sinkronisasi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat menjadi langkahstrategis untuk mempercepat proses verifikasi penerima manfaat. Selain itu, ia juga menilaibahwa integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional akan mempercepat penyaluranbantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga tujuan program dapat segeratercapai. Di sisi lain, transformasi MBG juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital berbasiskecerdasan buatan (AI). Pendekatan ini menjadi jawaban atas kompleksitas distribusi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari dapur mitra UMKM hingga sekolah sebagai penerimamanfaat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, berpandangan bahwa teknologiharus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik secara nyata, termasuk dalam meningkatkanefisiensi, memperkuat pengawasan, serta memitigasi risiko sejak dini. Kolaborasi dengan sektor swasta turut memperkuat implementasi teknologi tersebut. PerwakilanGrab Indonesia, Tirza Munusamy, menilai bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawabbersama yang harus dijaga secara konsisten. Ia juga berpandangan bahwa pemanfaatan sistempemantauan berbasis AI dapat memastikan proses distribusi berjalan dengan standar keamanandan kualitas yang lebih baik, sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan. Dengan berbagai penguatan ini, pemerintah menargetkan dapat menekan kesalahan inklusi daneksklusi secara signifikan. Artinya, bantuan tidak lagi salah sasaran, dan kelompok yang seharusnya menerima tidak terlewatkan. Ini menjadi poin krusial dalam memastikan efektivitasprogram sekaligus menjaga kepercayaan publik. Pada akhirnya, penguatan sistem MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangunkebijakan sosial yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Tantangan implementasi di lapangan tentu masih ada, terutama dalam menjaga konsistensi di berbagai daerah. Namun, dengan fondasi data yang semakin kuat, integrasi lintas sektor yang solid, serta dukunganteknologi yang terus berkembang, MBG memiliki peluang besar untuk menjadi program unggulan yang berdampak nyata. Lebih dari sekadar program bantuan, MBG kini bergerak menjadi investasi jangka panjang bagimasa depan bangsa. Jika dijalankan secara konsisten dan akuntabel, program ini tidak hanyaakan menjawab persoalan gizi saat ini, tetapi juga membentuk generasi Indonesia yang lebihsehat, produktif, dan berdaya saing di masa mendatang. *) Analis Kebijakan Publik

Read More

MBG Dijalankan Berdasarkan Data Wilayah Prioritas untuk Jangkauan Tepat Sasaran

Oleh: Ethan Shabir Uttara *) Pemerintah semakin menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi sekadar berfokus pada penyaluran bantuan pangan, melainkan pada ketepatan sasaran yang berbasis data akurat dan terukur. Pendekatan ini menjadi langkah strategis agar setiap intervensi benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di tengah tantangan ketimpangan gizi dan kerentanan pangan di berbagai…

Read More