Oleh: Ardiansyah Pratama Distribusi tunjangan hari raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah mulaibergulir di berbagai sektor. Pemerintah memastikan kebijakan ini berjalansesuai ketentuan agar hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalammenjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan stabilitasekonomi nasional menjelang perayaan hari besar keagamaan. Kebijakan pemberian THR dan bonus hari raya (BHR) tahun 2026 telahdiumumkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkanpemerintah. Program ini dirancang untuk memperkuat daya belimasyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri, sekaligus mendorongaktivitas ekonomi yang biasanya meningkat pada periode tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahanPresiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan ekonomipada momentum hari besar keagamaan nasional. Pemerintahmemandang distribusi THR sebagai instrumen penting untuk menjagamomentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagipekerja di berbagai sektor. Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada tahun ini. Nilaitersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan bagi sekitar 10,5 juta aparatur negarayang terdiri atas aparatur sipil negara, pegawai pemerintah denganperjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Airlangga menjelaskan bahwa komponen THR yang diberikan mencakupgaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjanganjabatan atau kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruhkomponen tersebut dibayarkan secara penuh sehingga aparatur negaradapat merasakan manfaat secara maksimal menjelang Lebaran. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengangaji ke-13 yang biasanya diberikan pada pertengahan tahun. Denganpemisahan tersebut, kebijakan THR tetap fokus pada pemenuhankebutuhan aparatur negara dalam menyambut Idulfitri, sementara gaji ke-13 diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan keluarga padapertengahan tahun. Penyaluran THR kepada aparatur negara dilakukan secara bertahap sejak26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Program inimencakup sekitar 2,4 juta aparatur negara di tingkat pusat termasukprajurit TNI dan anggota Polri, sekitar 4,3 juta aparatur sipil negara di daerah, serta sekitar 3,8 juta pensiunan. Kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi para penerima manfaatsehingga mereka dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran lebih awal. Selain itu, percepatan distribusi THR juga diharapkan mampumeningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih merata. Di sektor swasta, pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pembayaranTHR tetap harus dipenuhi oleh perusahaan. Airlangga menyampaikanbahwa THR bagi pekerja swasta wajib dibayarkan secara penuh dan tidakboleh dicicil. Pembayaran juga harus dilakukan paling lambat tujuh harisebelum hari raya Idulfitri. Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja minimal satutahun yang berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementaraitu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap memperolehTHR dengan perhitungan secara proporsional sesuai masa kerja mereka. Pemerintah memperkirakan jumlah pekerja penerima upah di sektorformal mencapai sekitar 26,5 juta orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah tersebut, total nilai THR yang dibayarkan oleh sektor swasta diperkirakan mencapai sekitar Rp124 triliun. Nilai tersebut diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadappeningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi iniberpotensi memperkuat perputaran ekonomi nasional selama Ramadan hingga Idulfitri. Selain aparatur negara dan pekerja sektor formal, pemerintah jugamemberikan perhatian kepada mitra pengemudi transportasi daring. Pemerintah mendorong perusahaan aplikator untuk menyalurkan bonus hari raya kepada para pengemudi sebagai bentuk penghargaan ataskontribusi mereka dalam sektor transportasi digital. Upaya pemerintah dalam memastikan distribusi THR juga didukung olehpemerintah daerah. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi melakukanpemantauan langsung terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalammembayarkan THR kepada pekerja. Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah perusahaan, salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia di Kota Salatiga. Langkah tersebut dilakukanuntuk memastikan perusahaan memenuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan surat edaran kementerian yang menetapkan batas waktupembayaran maksimal tujuh hari sebelum Lebaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan posko layanan aduanuntuk menampung laporan pekerja terkait permasalahan THR. Poskotersebut berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan ketenagakerjaan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapanmengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran THR bagiaparatur sipil negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anungmenyampaikan bahwa seluruh aparatur yang berhak menerima THR akanmendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah telah mempersiapkan mekanisme pencairan agar proses distribusi berjalan lancar. Kebijakan tersebut akan mengikutisepenuhnya ketentuan yang ditetapkan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbagai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemastikan distribusi THR berjalan tertib dan tepat sasaran. Denganpengawasan yang ketat serta koordinasi antara pemerintah pusat dandaerah, hak pekerja dapat terlindungi secara optimal. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memastikan pemenuhanhak pekerja, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi nasional. Distribusi THR yang tepat waktu diharapkan mampu menjaga daya belimasyarakat serta memperkuat aktivitas ekonomi selama Ramadan hinggaIdulfitri. *) Kolumnis Ekonomi dan Pemerhati Kebijakan Publik
