Pemerintah Kampanyekan “Tunda Layar”, PP TUNAS Perkuat Etika Digital

Pemerintah Kampanyekan “Tunda Layar”, PP TUNAS Perkuat Etika Digital

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya membangun ruang digital yang sehat dan produktif melalui kampanye nasional “Tunda Layar” sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pengawasan Platform Digital (PP TUNAS). Kampanye ini ditujukan untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih bijak dalam menggunakan perangkat digital serta mengurangi ketergantungan terhadap layar. Program…

Read More
Tingkat Adiksi Digital Meningkat, PP TUNAS Jadi Solusi Pengendalian

Tingkat Adiksi Digital Meningkat, PP TUNAS Jadi Solusi Pengendalian

Jakarta, – Pemerintah menghadirkan langkah strategis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai respons terhadap meningkatnya tingkat adiksi digital pada anak dan remaja. Regulasi ini dinilai sebagai kebijakan progresif yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Pakar pendidikan, Najelaa Shihab, menyebut kehadiran PP TUNAS sebagai terobosan penting dalam…

Read More

PP TUNAS dan Urgensi Perlindungan Generasi dari Risiko Digital

Oleh: Bimo Kustoro )* Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi, belajar, dan berkembang tanpa batas geografis. Kemajuan ini menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat arus informasi, serta mendorong inovasi. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga membawa tantangan serius, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna paling…

Read More

Mengelola Risiko Digital: Peran PP TUNAS di Era Konektivitas Tinggi

*) Oleh: Dimas Arya Transformasi digital yang berlangsung masif dalam satu dekade terakhir telahmengubah cara anak-anak Indonesia berinteraksi, belajar, dan berkembang. Namun, di balik kemudahan akses dan konektivitas tinggi, terdapat spektrum risiko yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentangTata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi langkah strategis yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dari risiko digital melalui regulasiini, yang secara substansial menjawab ancaman nyata di ruang siber. Oleh karena itu, PP TUNAS tidak dapat dipandang sekadar sebagai instrumen administratif, melainkansebagai fondasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan kualitas generasi masa depan di era digital. Lebih lanjut, urgensi regulasi ini semakin nyata ketika melihat kondisi ekosistem digital yang belum sepenuhnya ramah anak. Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menyoroti bahwa ruang digital saat ini masih didominasi oleh desain sistemyang berorientasi pada keterlibatan pengguna tanpa mempertimbangkan aspekperlindungan anak secara komprehensif. Dalam situasi tanpa pengawasan memadai, anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan konten berbahaya yang berpotensi mengganggu kesehatan mental dan perkembangan kognitif mereka. Paparan digital yang berlebihan bahkan dapat memicu gangguan konsentrasi sertaketerlambatan perkembangan, yang dalam jangka panjang berdampak pada kualitassumber daya manusia. Maka, intervensi negara melalui PP TUNAS menjadi krusialuntuk menata ulang arsitektur digital agar lebih adaptif terhadap kebutuhan tumbuhkembang anak. Di sisi lain, kompleksitas risiko digital yang dihadapi anak tidak hanya terbatas pada aspek konten, tetapi juga meluas ke berbagai dimensi interaksi digital. Risiko kecemasan, depresi, hingga meningkatnya kasus perundungan siber dan eksploitasidigital menunjukkan bahwa ruang siber telah menjadi arena yang sarat potensiancaman psikososial. Dalam konteks ini, PP TUNAS hadir sebagai instrumen regulatifyang mendorong platform digital untuk memperkuat mekanisme perlindunganberbasis usia. Regulasi ini mengarahkan penyelenggara sistem elektronik untuk tidakhanya mengejar engagement, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun tidakbersifat eksploitatif terhadap pengguna anak. Dengan kata lain, negara mengambilposisi aktif dalam mengoreksi distorsi pasar digital yang selama ini cenderungmengabaikan aspek perlindungan anak. Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang memandang PP TUNAS sebagai tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, perlindungan anak di ruang digital bukan lagi isu sektoral, melainkan bagian integral dari strategi pembangunanmanusia. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan ruangdigital yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi muda. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai katalisatorbagi terciptanya ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab dan inklusif. Namun, penting untuk menegaskan bahwa PP TUNAS tidak bertujuan membatasiakses anak terhadap teknologi digital. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start Up Alfreno Kautsar Ramadhan menekankan bahwaregulasi ini justru dirancang untuk melindungi anak dari dampak negatif platform berisiko tinggi. Pembatasan yang diatur dalam PP TUNAS bersifat selektif dan berbasis risiko, sehingga tetap memberikan ruang bagi anak untuk memanfaatkanteknologi secara produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintahmengadopsi paradigma risk management, bukan restriction semata, dalam mengeloladinamika ruang digital. Dalam kerangka tersebut, terdapat tujuh faktor risiko digital yang menjadi landasanutama penyusunan PP TUNAS, diantaranya contact risk, yakni potensi interaksidengan pihak asing yang dapat berujung pada perundungan siber, penipuan, hinggaeksploitasi anak. Kemudian content…

Read More
MBG Dorong Penguatan Rantai Pasok Lokal dari Desa ke Sekolah

MBG Dorong Penguatan Rantai Pasok Lokal dari Desa ke Sekolah

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga dalam memperkuat rantai pasok pangan lokal dari desa ke sekolah. Keterlibatan pelaku pangan lokal dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang segar, aman, dan sesuai kebutuhan gizi. Selain mendukung kualitas pangan, pendekatan…

Read More
Rantai Pasok MBG Dirapikan, Bahan Baku Lokal Lebih Efisien

Rantai Pasok MBG Dirapikan, Bahan Baku Lokal Lebih Efisien

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan merapikan rantai pasok pangan agar lebih efisien dan terintegrasi. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan distribusi bahan baku berjalan lancar sekaligus mendorong pemanfaatan produk lokal secara optimal. Deputi Bidang Keterjangkauan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi turunan untuk memperkuat…

Read More

Rantai Pasok Lokal dalam MBG Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga pangan, perubahan iklim, hingga ketegangan rantai pasok internasional, pendekatan berbasis lokal menjadi semakin relevan. Pemerintah…

Read More

MBG dan Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Lokal

Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial: penguatan tata kelola sekaligus integrasi dengan sistem ketahanan pangan nasional berbasis lokal. Dalam konteks ini, MBG tidak lagi sekadar program pemenuhan gizi, melainkan instrumen strategis yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat rantai pasok pangan, serta…

Read More

Magang Nasional Perkuat Ketahanan SDM MenghadapiKetidakpastian Global

Oleh: Fajar Nugraha Prasetyo )* Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan sumber daya manusiasebagai respons atas dinamika global yang penuh ketidakpastian. Program Magang Nasional menjadi salah satu langkah strategis yang dijalankan untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mampu bertahandan berkembang di tengah perubahan ekonomi dunia. Kebijakan inimenempatkan penguatan kualitas SDM sebagai prioritas utama dalammenghadapi tantangan global. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, membahas arah pengembanganprogram magang dalam pertemuan strategis di Gedung SekretariatKabinet. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kuotapeserta untuk periode 2026–2027 serta penguatan kualitas program. Pemerintah melihat pengembangan SDM harus dilakukan secarasistematis agar mampu menjawab kebutuhan industri yang terusberkembang. Program Magang Nasional menunjukkan capaian yang signifikanberdasarkan jumlah peserta yang telah terlibat. Data peserta mencapai100.000 orang pada periode 2025–2026 dengan jumlah pendaftar sekitar400.000 orang. Tingginya minat masyarakat mencerminkan kebutuhanbesar terhadap akses pengalaman kerja bagi lulusan baru. Teddy menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam program magang. Pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah peserta, tetapijuga pada hasil yang diperoleh setiap individu. Sistem magang dirancanguntuk memberikan pengalaman kerja langsung, pendampingan mentor, serta dukungan finansial yang layak. Program Magang Nasional memberikan manfaat nyata bagi pesertadalam membangun kesiapan kerja. Pengalaman langsung di lingkunganprofesional membantu peserta memahami dinamika industri secarapraktis. Pendampingan dari mentor memperkuat kemampuan teknis dan nonteknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Pemerintah memastikan Program Magang Nasional terintegrasi denganekosistem pengembangan tenaga kerja. Integrasi tersebut dilakukanmelalui berbagai inisiatif peningkatan keterampilan yang mendukungkesiapan kerja. Pendekatan berkelanjutan ini memperkuat kualitas tenagakerja secara menyeluruh. Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, memberikan penilaian positif terhadap program ini. Penilaiantersebut menempatkan Program Magang Nasional sebagai solusi bagilulusan baru yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Program ini dinilaimampu menjawab kebutuhan pengalaman kerja yang selama ini menjadikendala utama. Effendi melihat program magang sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Peserta memperoleh pengalaman praktissekaligus sertifikat yang meningkatkan daya saing. Nilai tambah tersebutmenjadi modal penting dalam menghadapi persaingan pasar tenaga kerja. Program Magang Nasional memberikan dampak jangka panjangmeskipun tidak semua peserta langsung direkrut perusahaan. Sertifikatdan pengalaman kerja menjadi bekal untuk melamar pekerjaan di tempatlain. Dampak tersebut memperluas peluang kerja bagi lulusan baru. Effendi mendorong peningkatan jumlah peserta dalam program magangke depan. Peningkatan jumlah peserta dinilai dapat memberikan dampaksignifikan terhadap penurunan pengangguran. Fleksibilitas bagiperusahaan tetap diperlukan agar penyerapan tenaga kerja berjalansesuai kebutuhan. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, memberikan dukunganterhadap Program Magang Nasional. Dukungan tersebut menempatkanprogram magang sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi global. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang adaptif dan siapmenghadapi perubahan. Anindya Bakrie menilai program magang memberikan manfaat ganda bagiperusahaan. Efisiensi biaya operasional menjadi salah satu keuntunganyang dirasakan dunia usaha. Masuknya talenta baru juga memberikanperspektif segar dalam menghadapi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan kecerdasan buatanmenuntut adaptasi tenaga kerja yang lebih cepat. Program magangmenjadi sarana untuk mengenalkan teknologi baru kepada peserta. Proses ini membantu perusahaan dan tenaga kerja beradaptasi secarabersamaan. Anindya Bakrie menyoroti lulusan baru sebagai kelompok yang paling rentan dalam kondisi ekonomi tidak menentu. Program magang menjadijembatan penting untuk membantu mereka memasuki dunia kerja. Skema ini memungkinkan adanya penyesuaian antara kebutuhan perusahaandan pencari kerja. Program Magang Nasional memberikan ruang bagi perusahaan dan peserta untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Proses magang menciptakan hubungan yang lebih fleksibel sebelum masuk ketahap kerja penuh. Mekanisme ini meningkatkan peluang kecocokanantara tenaga kerja dan perusahaan. Anindya Bakrie menekankan pentingnya menjaga optimisme di tengahtantangan global. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagaikrisis menjadi dasar keyakinan untuk bangkit. Program magang menjadibagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan tenaga kerja nasional. Penguatan Program Magang Nasional mencerminkan kebijakanpemerintah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Perluasan aksesmemberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untukberkembang. Peningkatan kualitas program memperkuat kontribusitenaga kerja terhadap ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha menunjukkanarah kebijakan yang tepat. Kolaborasi tersebut memperkuat implementasiprogram magang secara menyeluruh. Program ini menjadi solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek. Program Magang Nasional membangun fondasi kuat bagi peningkatandaya saing tenaga kerja Indonesia. Kebijakan ini memberikan manfaatlangsung bagi peserta dan…

Read More

Wujudkan Daya Saing Global, Program Magang Nasional Diperluas ke Seluruh Indonesia

Oleh: Alya Safira )* Upaya pemerintah dalam memperkuat daya saing global terusmenunjukkan arah yang semakin terstruktur melalui perluasan Program Magang Nasional ke seluruh Indonesia. Kebijakan ini dirancang bukanhanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam membangun sumberdaya manusia unggul. Di tengah dinamika ekonomi global yang kompetitif, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagaiprioritas utama agar Indonesia mampu bersaing secara berkelanjutan. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjadi salah satu aktor pentingdalam mendorong penguatan program ini. Dalam pertemuannya bersamaMenteri Ketenagakerjaan, ia menekankan bahwa Program MagangNasional telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama darisisi antusiasme masyarakat.  Tingginya jumlah pendaftar yang mencapai ratusan ribu orang menunjukkan bahwa program ini menjadi kebutuhan nyata bagi lulusanbaru yang ingin mendapatkan pengalaman kerja. Ia melihat kondisi inisebagai momentum untuk memperluas kuota peserta pada periode 2026–2027, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar semakin relevan dengan kebutuhan industri. Dalam pandangan Teddy, penguatan program tidak cukup hanya denganmenambah jumlah peserta. Pemerintah juga harus memastikan bahwasetiap peserta memperoleh pengalaman kerja yang bermakna.  Oleh karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan yang lebihkomprehensif, mencakup pembelajaran langsung di lingkungan kerjaprofesional, pendampingan oleh mentor berpengalaman, serta pemberianupah yang sesuai standar. Pendekatan ini diyakini mampu membentukkompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup soft skills yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikanpenekanan pada aspek keberlanjutan program. Ia memandang bahwaProgram Magang Nasional harus menjadi bagian dari ekosistempengembangan tenaga kerja yang lebih luas.  Oleh karena itu, pemerintah tidak berhenti pada penyelenggaraanmagang semata, tetapi juga menyiapkan program lanjutan sepertisertifikasi kompetensi. Dengan adanya sertifikasi ini, keterampilan yang dimiliki peserta dapat diakui secara formal dan meningkatkan peluangmereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam berbagai kesempatan, Yassierli juga menyoroti pentingnyamenjaga optimisme para peserta, terutama setelah merekamenyelesaikan program magang. Ia mendorong agar para alumni tidakberhenti pada pengalaman yang telah diperoleh, melainkan terusmeningkatkan kapasitas diri melalui berbagai program yang telahdisiapkan pemerintah.  Selain itu, Yassierli menegaskan bahwa perluasan Program MagangNasional harus berjalan seiring dengan penguatan pelatihan vokasi. Program vokasi yang menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruanmenjadi bagian penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siappakai.  Dengan mengintegrasikan pelatihan vokasi dan magang, pemerintahberupaya menciptakan jalur yang lebih efektif dalam menghubungkandunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Hal ini menjadi bukti bahwakebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan memiliki pendekatan yang menyeluruh dan terarah. Dari perspektif akademisi, pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, memberikan penilaian yang positif terhadapProgram Magang Nasional. Ia melihat program ini sebagai solusi konkretbagi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh lulusan baru, khususnya dalam memperoleh pengalaman kerja.  Dalam pandangan Effendi, salah satu hambatan terbesar bagi fresh graduate adalah kurangnya pengalaman praktis, sehingga program magang menjadi jembatan yang sangat dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Effendi juga menilai bahwa manfaat program ini tidak hanya dirasakanselama masa magang berlangsung, tetapi juga setelahnya. Meskipuntidak semua peserta langsung direkrut oleh perusahaan tempat merekamagang, pengalaman dan sertifikat yang diperoleh tetap menjadi nilaitambah yang signifikan.  Lebih lanjut, Effendi mendorong agar pemerintah terus meningkatkanjumlah peserta yang dapat mengikuti program ini. Menurutnya, semakinbanyak lulusan yang mendapatkan akses ke program magang, semakinbesar pula dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran. Namundemikian, ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas bagi perusahaandalam merekrut tenaga kerja, sehingga proses penyerapan tenaga kerjatetap berjalan secara alami sesuai kebutuhan industri. Jika dilihat secara keseluruhan, pandangan dari ketiga narasumbertersebut menunjukkan adanya keselarasan dalam melihat pentingnyaProgram Magang Nasional sebagai instrumen strategis pembangunanketenagakerjaan. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet dan Menteri Ketenagakerjaan menegaskan komitmen untuk memperluas dan meningkatkan kualitas program, sementara akademisi memberikanlegitimasi bahwa kebijakan tersebut telah berada pada arah yang tepat. Perluasan Program Magang Nasional ke seluruh Indonesia menjadilangkah nyata dalam memperkuat fondasi daya saing global. Kebijakan initidak hanya memberikan manfaat bagi individu peserta, tetapi juga bagidunia industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan siap pakai. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi, program ini memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistemketenagakerjaan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi, kemampuan suatu negara untuk bersaingsangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karenaitu, langkah pemerintah dalam memperluas Program Magang Nasional merupakan investasi strategis yang akan memberikan dampak jangkapanjang. Dengan terus menjaga kualitas, memperluas akses, dan memastikan keberlanjutan program,…

Read More