PP Tunas Buktikan Pemerintah Hadir Terhadap Perlindungan Anak di Dunia Digital
*) Oleh: Dimas Arya Prasetyo Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara anak-anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi. Media sosial kini bukanlagi sekadar ruang hiburan, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian generasimuda. Namun di balik kemudahan akses informasi dan komunikasi tersebut, terdapatancaman serius yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Konten pornografi, kekerasan, perjudian daring, hingga infiltrasi kelompok ekstrem menjadi risiko nyatayang mengintai anak-anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SistemElektronik atau PP TUNAS menjadi langkah penting yang menegaskan keberpihakannegara terhadap perlindungan anak. Komisioner KPAI, Kawiyan, menilai bahwa PP TUNAS merupakan bentuk konkretkehadiran pemerintah dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Regulasi ini hadir bukan untuk membatasi kreativitas generasi muda, melainkan untukmemastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem digital yang aman dan sehat. Negara dinilai mulai mengambil posisi yang lebih tegas bahwa perkembanganteknologi tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak hanya demi kebebasantanpa batas di media sosial. Langkah pemerintah membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawahusia 16 tahun menjadi salah satu poin penting dalam regulasi tersebut. Kebijakan inilahir dari kesadaran bahwa anak-anak pada usia tersebut belum memiliki kematanganpsikologis untuk menyaring berbagai konten yang beredar di media sosial. Dunia digital saat ini terlalu liar untuk diakses tanpa kontrol. Anak-anak dapat dengan mudahterpapar konten berbahaya, mulai dari kekerasan verbal, eksploitasi seksual, perjudian online, hingga manipulasi psikologis melalui algoritma media sosial. Kondisi tersebut bukan sekadar asumsi. Data mengenai tingginya jumlah anak yang menjadi korban judi online maupun terpapar konten kekerasan ekstrem menunjukkanbahwa ancaman digital telah berkembang menjadi persoalan serius. Ruang digital tidak lagi sekadar dunia maya, melainkan ruang sosial baru yang memiliki dampaknyata terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Karena itu, regulasi sepertiPP TUNAS menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan terhadapgenerasi muda. Meski demikian, Kawiyan menegaskan bahwa regulasi semata tidak akan cukuptanpa implementasi yang kuat. Tantangan terbesar justru terletak pada pengawasandan kepatuhan platform digital terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Verifikasi usia, moderasi konten, hingga penonaktifan akun anak di bawah umurmenjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan secara serius oleh penyelenggaraplatform digital. Tanpa pengawasan yang ketat, aturan hanya akan menjadi dokumenadministratif yang kehilangan daya efektifnya. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan karena sebagian besar platform digital merupakan perusahaan global yang beroperasi lintas negara. Dalampraktiknya, tidak semua platform langsung patuh terhadap regulasi nasional. Proses tarik ulur dengan sejumlah perusahaan teknologi menjadi bukti bahwa perlindungananak di ruang digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkutkepentingan ekonomi dan kekuasaan platform global. Namun demikian, tekananinternasional terkait perlindungan anak semakin menguat, sehingga perusahaandigital pada akhirnya tidak memiliki banyak ruang untuk mengabaikan tuntutantersebut. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah tegas terhadapperlindungan anak di media sosial. Sejumlah negara seperti Australia dan Singapura juga mulai menerapkan regulasi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungananak di ruang digital telah menjadi isu global yang tidak bisa lagi dihindari. Perusahaan digital dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral dan sosial terhadap keselamatan anak-anak. Di sisi lain, keberhasilan PP TUNAS juga sangat bergantung pada keterlibatanmasyarakat, khususnya orang tua dan institusi pendidikan. Banyak orang tua yang masih gagap menghadapi perkembangan teknologi digital. Anak-anak sering kali lebihmemahami media sosial dibandingkan orang tuanya sendiri. Akibatnya, pengawasanmenjadi lemah dan anak dibiarkan menjelajah ruang digital tanpa pendampingan yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperkuat secara masif. Sekolah juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran digital…
