Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategispemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling banyak menyita perhatian publikdalam dua tahun terakhir. Program ini bukan hanya berbicara tentang pembagianmakanan kepada siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga tentang investasibesar negara terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi MBG menjadi bagianpenting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan terusmengalami penyempurnaan. Di tengah besarnya skala pelaksanaan program, pemerintah justru menunjukkan sikapterbuka terhadap evaluasi. Berbagai kementerian, lembaga pengawas, pemerintahdaerah, hingga DPR RI terlibat aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankanprogram populis, tetapi juga serius membangun tata kelola yang kuat agar manfaatnyabenar-benar dirasakan masyarakat. Kemenko PMK misalnya, baru-baru ini memperkuatmonitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan keamanan pangan, standar gizi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat tetap terjaga. Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, melihat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh peningkatan kesadaranmasyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Dalam berbagai kesempatansosialisasi program MBG, Rahmawati menekankan bahwa pemenuhan gizi anakmerupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, program ini harus dipahami sebagai gerakan nasional untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Rahmawati juga menilai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kualitasmakanan dan mekanisme distribusi merupakan langkah yang tepat. Ia mendorong agar evaluasi rutin terus dilakukan supaya pelaksanaan di daerah dapat semakin baik danadaptif terhadap tantangan di lapangan. Dalam pandangannya, kritik dan masukanterhadap MBG seharusnya diposisikan sebagai bagian dari proses penyempurnaankebijakan, bukan alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telahdirasakan jutaan masyarakat. Pernyataan tersebut relevan dengan berbagai langkah perbaikan yang kini dilakukanpemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) misalnya mulai memperketat standar gizimelalui regulasi terbaru, termasuk penguatan pengawasan dapur Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG), pemanfaatan pangan lokal, hingga peningkatan standarkeamanan pangan. Bahkan di sejumlah daerah, evaluasi lapangan dilakukan secaramenyeluruh, mulai dari kebersihan dapur, kualitas distribusi makanan, pengelolaanlimbah, hingga transparansi keuangan program. Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, memandang penguatan rantai pasokpangan sebagai faktor penting dalam keberhasilan MBG. Menurutnya, program sebesarini membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha pangan, petani, Bulog, hingga pelaksana dapur MBG di daerah. Ia menilai langkah pemerintahmenggandeng berbagai pihak dalam memperkuat stabilisasi pasokan panganmerupakan keputusan strategis agar kualitas makanan tetap terjaga dan distribusi tidakterganggu. Abdul Rivai Ras juga menyoroti pentingnya keberpihakan program MBG terhadapekonomi lokal. Ia melihat program ini memiliki efek berganda karena mampumenggerakkan sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga tenaga kerja di daerah. Dengan kata lain, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkaninstrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak luas. Pandangan tersebut semakin terlihat dalam implementasi di lapangan. Pemerintah kinimulai mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG agar rantaidistribusi lebih efisien sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini dinilaipenting untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme penyaluran juga terus dilakukan agar lebih efektif. Pemerintah misalnya memutuskan distribusi MBG difokuskan pada hari sekolah setelahmelalui evaluasi lintas kementerian dan lembaga. Kebijakan itu diambil agar penyaluranlebih tepat guna dan mengurangi potensi pemborosan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwapemerintah tidak ingin program MBG berjalan sekadar formalitas administratif. Karenaitu, pengawasan langsung ke dapur-dapur MBG dilakukan untuk memastikan standarkualitas benar-benar diterapkan. Dudung menilai keberhasilan program harus diukurdari kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap. Dalam sejumlah peninjauan lapangan, Dudung juga menekankan pentingnya disiplin, higienitas, dan tata kelola yang profesional di setiap dapur MBG. Ia menilai evaluasirutin menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligusmempercepat perbaikan. Pemerintah, menurutnya, tidak anti kritik, tetapi justrumenjadikan pengawasan sebagai energi untuk menyempurnakan pelaksanaanprogram. Sikap terbuka terhadap evaluasi inilah yang menjadi salah satu kekuatan utamapemerintahan saat ini. Di tengah berbagai tantangan dan sorotan publik, pemerintahmemilih memperbaiki sistem daripada menghindari masalah. Ketika ditemukan dapuryang belum memenuhi standar, pemerintah memberikan sanksi dan mendorongakreditasi yang lebih ketat. Ketika ditemukan persoalan distribusi, pemerintah segeramelakukan penyesuaian mekanisme. Artinya, evaluasi bukan dipandang sebagaiancaman, melainkan fondasi bagi penyempurnaan kebijakan. Ke depan, tantangan pelaksanaan MBG memang masih besar. Namun komitmenpemerintah untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, danmembuka ruang evaluasi menunjukkan bahwa program ini dirancang untukberkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalammembangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. *) Pengamat Sosial
