Mitigasi Kekeringan Lewat Kolaborasi Pemerintah, Daerah, dan Masyarakat
Oleh : Ricky Rinaldi
Perubahan iklim membawa tantangan besar bagi berbagai negara, termasukIndonesia, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan sektorproduktif. Kekeringan menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi karenadampaknya dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan nasional. Menghadapikondisi tersebut, pemerintah terus memperkuat strategi mitigasi kekeringan melaluipembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sertakolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pemerintah memandang persoalan kekeringan bukan hanya sebagai bencanamusiman, melainkan sebagai tantangan jangka panjang yang membutuhkanperencanaan matang. Perubahan pola cuaca akibat fenomena iklim global membuatsejumlah wilayah menghadapi musim kering yang lebih panjang sehingga diperlukanlangkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin luas. Karena itu, berbagaiprogram pengelolaan air terus diperkuat, baik melalui pembangunan infrastrukturmaupun peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunandan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dalammenghadapi tantangan perubahan iklim. Pemerintah terus mendorong optimalisasibendungan, embung, jaringan irigasi, serta penyediaan air baku agar manfaatsumber daya air dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Infrastrukturtersebut tidak hanya berfungsi sebagai penampung air, tetapi juga menjadiinstrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memenuhikebutuhan masyarakat.
Keberadaan infrastruktur air menjadi semakin penting karena sektor pertanianmemiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air. Ketika musim keringberlangsung lebih lama, petani menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai intervensi untuk menjagaproduktivitas pangan nasional melalui penguatan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, serta penerapan teknologi pertanian yang mampu beradaptasi terhadapkondisi iklim.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sektorpertanian harus berjalan seiring dengan kesiapan menghadapi tantangan iklimmelalui langkah-langkah yang konkret dan taktis. Sebagai contoh, untuk meresponsancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian turuntangan langsung menyiapkan 7.000 pompa air dan irigasi perpompaan (irpom) gunamembantu para petani di Jawa Tengah. Intervensi yang disertai dengan gelontoranbantuan alat pertanian (seperti traktor) serta bibit jagung dan padi ini bertujuan untukmemastikan agar para petani tidak kekurangan air, sehingga produktivitas pertaniantetap terjaga.
Langkah taktis Kementan ini juga menjadi potret nyata keberhasilan sinergi antarapemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, diapresiasi langsung oleh Mentan karena provinsi tersebut merupakanlumbung pangan nasional dan penghasil beras terbesar kedua di Indonesia. Denganproduktivitas padi Jawa Tengah yang mencapai 9,7 juta ton pada 2025 (berkontribusi15,6 persen terhadap kebutuhan nasional) dan target peningkatan menjadi 10,5 jutaton pada 2026, dukungan pengairan dari pusat serta komitmen daerah—termasukmenggandeng Kementerian ATR/BPN untuk menjaga lahan sawah dilindungi—menjadi fondasi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Mitigasi kekeringan memang membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerahkarena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan wilayah terdampak, menyiapkan langkah penanganan, serta memastikan masyarakatmendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya air bersih. Melaluikoordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, berbagai program penanganankekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain peran pemerintah, masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilanmitigasi kekeringan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya air perluterus diperkuat melalui kebiasaan menggunakan air secara bijak, menjaga kawasanresapan, melakukan penghijauan, serta ikut menjaga lingkungan sekitar. Pengelolaan air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku dari seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah juga terus mendorong pendekatan berbasis pencegahan melaluipemanfaatan data dan teknologi. Sistem pemantauan cuaca, pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta peringatan dini menjadi instrumen penting agar pemerintahdan masyarakat dapat melakukan persiapan sebelum dampak kekeringan semakinbesar. Dengan langkah antisipatif tersebut, penanganan kekeringan tidak hanyadilakukan setelah terjadi krisis, tetapi sudah dimulai melalui perencanaan yang lebihterarah.
Keberhasilan menghadapi kekeringan tidak dapat dicapai hanya melalui satukebijakan atau satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat yang menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan nasional, pemerintah daerah yang memahami kondisi wilayah, serta masyarakat yang berperan menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara bertanggung jawab.
Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan air yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mitigasi kekeringan bukan sekadar upayamenghadapi ancaman jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka panjanguntuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan pembangunannasional dapat terus berjalan. Semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan menghadapi perubahaniklim sekaligus menjaga masa depan sumber daya air Indonesia.
*) Pengamat Isu Strategis