Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Danantara sebagai motor investasi strategis yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, percepatan deregulasi, serta akselerasi hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan keberhasilan Danantara menjadi…

Oleh : Aristika Utami Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai babak baru dalampengelolaan aset negara dan penguatan investasi nasional. Sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang dibentuk untuk mengoptimalkan aset strategis dan mendukung transformasi ekonomi nasional, Danantaratidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan secara adaptif, profesional, dan akuntabel. Dalam perjalanannya, Danantara menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun tata kelola yang semakin baik. Sejak memperoleh mandat pengelolaan portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga ini menjalankan langkah penguatan fundamental melalui evaluasi menyeluruh terhadap kualitasaset, sistem akuntansi, manajemen risiko, serta mekanisme tata kelola perusahaan. Langkah tersebutmenjadi fondasi penting untuk memastikan setiap keputusan investasi dilakukan secara terukur dan selaras dengan praktik terbaik pengelolaan dana investasi global. Upaya penguatan tata kelola tersebut menjadi bukti bahwa Danantara tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi negara. Dalamberbagai kesempatan, manajemen Danantara menegaskan bahwa transparansi, integritas proses, dan disiplin pengelolaan risiko merupakan pilar utama yang mendasari setiap investasi yang dijalankan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan keyakinan investor terhadap prospek investasi Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Danantara menunjukkan kemampuanberadaptasi dengan mengarahkan investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak ekonomiluas. Pada tahun 2026, Danantara menyiapkan investasi lebih dari Rp200 triliun yang difokuskan pada pengembangan hilirisasi industri, pusat data, energi terbarukan, sektor kimia dasar, pertanian modern, serta berbagai proyek yang mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya nasional. Langkah tersebutsejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri sekaligusmenciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman menekankan bahwa Danantaramenjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, sertaberpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6% Sigit Puji Santosa, Chief Technology Officer Danantara Indonesia, menegaskan Danantara Indonesia memiliki peran sentral untuk menyelaraskan arah, platform, talenta, dan tata kelola agar setiap inisiatifdigital di BUMN tidak berjalan secara terpisah, melainkan mampu menghasilkan efisiensi, peningkatankinerja, serta nilai tambah kolektif bagi negara. Selain mendorong hilirisasi, Danantara juga berperan dalam mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pembangunan perumahan, penguatanketahanan pangan, hingga pengembangan infrastruktur strategis menjadi bagian dari upaya menciptakanpertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kehadiran investasi negara melalui Danantara memungkinkanproyek-proyek prioritas nasional memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih kuat sehingga mampumemberikan efek berganda bagi perekonomian daerah maupun nasional. Kemampuan Danantara dalam menarik kepercayaan pasar internasional juga mulai terlihat. Penerbitanobligasi global perdana oleh Danantara Investment Management berhasil memperoleh permintaan yang jauh melampaui nilai penerbitan. Tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan sertadidukung oleh institusi investasi yang semakin kredibel. Keberhasilan tersebut menjadi sinyal positifbahwa pasar global melihat Danantara sebagai instrumen investasi jangka panjang yang memiliki potensipertumbuhan kuat. Di sisi lain, penguatan akuntabilitas terus menjadi perhatian utama. Proses penyusunan laporan keuangankonsolidasi yang tengah diselesaikan menunjukkan keseriusan Danantara dalam membangun sistempelaporan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi faktor pentingdalam menjaga legitimasi publik, terutama karena Danantara mengelola aset negara dalam skala besar dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Danantara. Penyesuaian berbagai ketentuan organisasi dan pelaporan dilakukan agar pengelolaan investasi negara semakin efektif, jelas, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi nasional. Langkah tersebutmenunjukkan bahwa penguatan kelembagaan berjalan beriringan dengan ekspansi investasi yang dilakukan. Lebih dari sekadar lembaga investasi, Danantara hadir sebagai katalis transformasi ekonomi Indonesia. Dengan mengintegrasikan pengelolaan aset BUMN, investasi strategis, dan penguatan tata kelola, Danantara berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatanyang adaptif memungkinkan lembaga ini merespons perubahan global dengan cepat, sementara komitmenterhadap akuntabilitas memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridorkepentingan nasional….

Oleh : Abdul Razak)* Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah memasuki babak baru melalui langkah strategis yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Tidak sekadar mengejar efisiensi bisnis, agenda restrukturisasi yang sedang berlangsung diarahkan untuk membangun tata kelola perusahaan negara yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan transformasi tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari peningkatan laba, melainkan juga…

Jakarta – Pemerintah memperluas pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan memperkuat skrining Tuberkulosis (TBC) nasional guna meningkatkan deteksi dini penyakit, mempercepat penanganan kasus, serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa program kesehatan prioritas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Pada 2026, CKG telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus memperkuat pencegahan agar masyarakat memperoleh penanganan sejak tahap awal. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa…

Oleh Ananda Rusdian )* Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah…

*) Oleh : Gavin Asadit Pembangunan kesehatan nasional terus diarahkan pada pendekatan yang lebih preventif sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan upaya pencegahan penyakit sebagai prioritas agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses pengobatan ketika sakit, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.  Dalam kerangka tersebut, Program Cek…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah mitigasi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung, serta program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan perubahan pola musim sepanjang 2026. Pemerintah…

Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian nasional. Antisipasi dilakukan sejak dini melalui penguatan infrastruktur irigasi, percepatan program pompanisasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian agar produksi pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran…

Oleh : Deva Baruna Mitigasi krisis iklim menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalammemperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklimglobal. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaranhutan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telahberdampak terhadap ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, sertakehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menjadikanpengendalian perubahan iklim sebagai bagian integral dari arah pembangunannasional yang berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiringdengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo terus memperkuat kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam berbagai program pembangunannasional. Berbagai langkah ditempuh melalui percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta penerapan pembangunanrendah karbon di berbagai sektor. Pendekatan tersebut menunjukkan komitmenpemerintah dalam membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh terhadapdampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengahdinamika global yang semakin kompleks. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggiterhadap dampak perubahan iklim. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikanmuka air laut, sementara sektor pertanian semakin dipengaruhi oleh perubahan polamusim yang sulit diprediksi. Meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi juga menuntut penguatan kapasitas adaptasi di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program mitigasi dan adaptasi agar masyarakat memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi berbagairisiko sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian LingkunganHidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa pengendalian perubahan iklimmerupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangkukepentingan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untukmenurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidupmelalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Lebih lanjut, Moh. Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa komitmen tersebutdiwujudkan melalui penguatan tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, mulaidari peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengembangan ekonomi rendah karbon, hingga percepatan transisimenuju energi yang lebih bersih. Pemerintah memandang bahwa mitigasi krisis iklimtidak hanya bertujuan menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memperkuatketahanan pangan, ketahanan energi, serta mengurangi risiko bencana yang dapatmemengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang melibatkanseluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi diharapkan mampu menciptakanpembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan nasionaldalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Di sektor energi, pemerintah juga terus mendorong percepatan pemanfaatan energibaru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendukung target penurunan emisinasional. Transformasi menuju energi bersih juga diyakini mampu membukapeluang investasi baru, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakanlapangan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan transisi menuju energi bersih merupakan langkah strategisdalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan akan mengurangi ketergantunganterhadap bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi sistem energi, serta menciptakanpeluang investasi dan lapangan kerja baru yang mendukung pertumbuhan ekonomihijau. Selain memperkuat kebijakan nasional, pemerintah juga terus mendorong partisipasimasyarakat dalam mendukung pengendalian perubahan iklim. Berbagai program pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, efisiensi energi, hingga edukasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan terus diperluas. Pendekatankolaboratif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi krisis iklimmemerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat agar manfaatpembangunan berkelanjutan dapat dirasakan secara luas. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Saparno, menilai langkah pemerintahdalam memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakaninvestasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunaninfrastruktur yang tangguh terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan memperkecil risiko kerugianekonomi maupun sosial akibat perubahan iklim. Eddy Saparno juga menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim tidakhanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ia menilai investasi pada pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi bersih, serta penguatan ketahanan lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjangbagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya tahan Indonesia dalammenghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, target pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional diyakinidapat dicapai secara lebih efektif. Komitmen pemerintah dalam memperkuat mitigasi krisis iklim menunjukkan bahwapembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapijuga pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan nasional, dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menghadapitantangan perubahan iklim. Mitigasi krisis iklim pada akhirnya menjadi bagianpenting dalam menjaga ketahanan nasional, meningkatkan daya saing bangsa, sertamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupunmendatang. )* Pengamat Publik