JAKARTA — Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi dan pasokan pangan nasional. Tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan perlindungan AUTP untuk 100.000 hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi jaring pengaman bagi petani menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir,…

Jakarta – Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjaga Harga Pokok Penjualan atau Harga Pokok Produksi (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, memperkuat penyerapan Bulog, serta mempertahankan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton. “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi petani dan dampaknya tercermin pada NTP nasional Juli…

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menegaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran merupakan fondasi utama dalam memperkuat posisi petani sebagai penopang utama perekonomian dan ketahanan pangan negeri. Usman juga mendesak agar pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi diperketat secara berkala, guna mencegah penyalahgunaan di tingkat bawah. “PT Pupuk Indonesia agar memperkuat…

Kinerja Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas ketersediaan pupuk dan harga gabah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mendapat apresiasi dari Organisasi pemuda Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah menilai pengakuan ini mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh para petani…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diarahkan untuk menjaga ruang produksi pangan sekaligus memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha petani. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan tidak cukup berhenti pada…

Jakarta, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, beberapa waktu lalu. RUU ini menjadi salah satu upaya legislasi untuk mengatur persoalan agraria, termasuk penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria. Dalam drafnya, RUU Pengaturan Reforma Agraria turut memuat…

JAKARTA — Reforma agraria diarahkan menjadi jalan bagi petani gurem untuk memperkuat aset, memperluas skala usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, redistribusi tanah didorong agar tidak berhenti pada kepastian hak, tetapi juga mampu menciptakan penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan bagi petani. RUU yang menjadi usul inisiatif DPR tersebut…

Oleh : Bagas Nurahman)* Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat arah besar pembangunan Indonesia. Meski masih berada di bawah setengah periode pemerintahan, berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai memperlihatkan orientasi menuju negara yang lebih kuat, mandiri, berdaulat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pemerintahan perlu dipandang bukan sekadar sebagai momentum untuk menghitung capaian kebijakan, melainkan sebagai fase penting dalam membangun fondasi kemandirian nasional. Berbagai program yang telah dijalankan menjadi bagian dari upaya menerjemahkan mandat rakyat melalui Pilpres 2024 ke dalam kebijakan…

Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai telah memperlihatkan arah kepemimpinan yang kuat pada agenda kemandirian nasional. Orientasi tersebut terlihat dari perhatian pemerintah terhadap swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai dua tahun merupakan waktu yang masih relatif singkat untuk menghakimi keberhasilan…