Surabaya – Pemerintah menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di ruang publik perlu dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejumlah elemen masyarakat juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ketua…

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menghormati kritik sebagai bagian penting dari kehidupan…

*) Oleh: Arga Prasetya Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatIndonesia. Berbagai layanan keuangan kini semakin mudah diakses, transaksiberlangsung lebih cepat, dan inklusi keuangan terus meningkat seiringberkembangnya teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantanganbaru berupa meningkatnya ancaman online scam yang semakin canggih dan sulitdideteksi. Dalam konteks inilah, upaya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang layak didukung demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungimasyarakat dari kejahatan digital. Lebih jauh, peringatan OJK mengenai semakin kompleksnya online scam menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar berupa penipuankonvensional yang menyasar individu. Kejahatan digital kini berkembang menjadijaringan kriminal terorganisasi yang berkaitan erat dengan pencucian uang, pemanfaatan rekening penampung, hingga operasi lintas negara. Situasi tersebutmenuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena setiap transaksi ilegal dapatmenjadi bagian dari rantai kejahatan keuangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemberantasan online scam harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalammemperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia di Jakarta merupakan langkahpenting yang mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia. Forum yang mempertemukan regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan, aparat penegakhukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasiinternasional, serta perwakilan dari Indonesia dan 12 negara mitra memperlihatkanbahwa ancaman lintas batas hanya dapat dijawab melalui sinergi lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat fondasikerja sama dalam membangun sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan yang lebih efektif. Dengan demikian, forum tersebut menjadi investasi penting bagiterciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa digitalisasimemang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan. Pandangan tersebutmenggambarkan bahwa perkembangan teknologi harus selalu diiringi denganpenguatan tata kelola, pengawasan, dan edukasi publik. Dicky juga menjelaskanbahwa online scam saat ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegaldan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai kasuspenipuan yang berdiri sendiri. Perspektif tersebut memperkuat urgensi membangunresiliensi nasional melalui kolaborasi antarlembaga agar rantai kejahatan dapatdiputus sejak tahap awal. Lebih rinci, berbagai modus seperti investasi bodong, impersonation, phishing, social engineering,…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat upaya membangun ekonomi kerakyatan melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program yang menjadi salah satu strategi nasional dalam memperkuat perekonomian desa ini tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan agar koperasi mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, profesional, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan…

Oleh: Adnan Ramdani )* Pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomiyang inklusif dan berkelanjutan. Ketika desa memiliki kapasitas ekonomi yang kuat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata dan ketimpangan antarwilayah dapatditekan. Berangkat dari semangat tersebut, pemerintah menghadirkan Program KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi kerakyatanberbasis gotong royong. Program ini tidak hanya bertujuan membentuk kelembagaanekonomi di tingkat desa, tetapi juga membangun partisipasi aktif masyarakat agar menjadipelaku utama pembangunan ekonomi di lingkungannya sendiri. Semangat kebersamaan yang menjadi ruh koperasi diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai-nilai kolektif yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Indonesia. KDMP hadir dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah tidak sekadar membentukkoperasi sebagai badan usaha, tetapi juga mendorong pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis potensi lokal. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkanmemperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, distribusi hasil produksi, pengadaankebutuhan pokok, hingga pengembangan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, koperasitidak hanya menjadi tempat berhimpun anggota, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitasekonomi desa yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa KDMP merupakanbagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa sekaligusmemperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, koperasi akan menjadiinstrumen yang menghubungkan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga konsumendalam satu ekosistem ekonomi yang lebih efisien. Ia menyampaikan bahwa keberhasilanprogram ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat desa, karena koperasi pada hakikatnya dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan semakin luasnya partisipasiwarga, koperasi diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergiantarkementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar operasionalKDMP berjalan optimal. Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembagaekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkanproduktivitas desa, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta membuka peluang usaha barubagi generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah mendorong setiap desa untuk memanfaatkanpotensi unggulannya sehingga koperasi dapat berkembang sesuai karakteristik ekonomi lokal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menilai bahwa KDMPmenjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat partisipasi masyarakat desadalam pembangunan. Menurutnya, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya dan menentukan arah kemajuan ekonominya sendiri. Ia menekankan bahwa keberhasilan koperasisangat ditentukan oleh keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pengelolaan, hinggapengawasan, sehingga seluruh manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Yandri menjelaskan bahwa pemerintah terus mendampingi desa melalui penguatan kapasitassumber daya manusia, peningkatan tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologidigital dalam pengelolaan koperasi. Langkah tersebut bertujuan menciptakan koperasi yang sehat, profesional, dan mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Menurutnya, ketika masyarakat merasa memiliki koperasi, maka rasa tanggung jawab untukmengembangkan usaha bersama akan tumbuh secara alami. Inilah yang menjadi kekuatanutama koperasi sebagai model pembangunan ekonomi berbasis partisipasi. Semangat partisipasi desa yang tumbuh melalui KDMP juga mencerminkan nilai gotong royong yang telah lama menjadi identitas bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, koperasimembuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi sesuai kapasitasmasing-masing, mulai dari petani, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, hingga kelompokrentan. Keterlibatan yang luas tersebut akan memperkuat modal sosial desa sekaligusmeningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, baikakibat perubahan pasar maupun dinamika ekonomi global. Lebih jauh, keberadaan koperasi diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomidesa melalui pengembangan usaha produktif yang berbasis potensi lokal. Produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, hingga sektor jasa dapat dikelola secarakolektif sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dengan dukungan aksespembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi, koperasi dapat menjadi simpul penting dalammemperkuat rantai nilai ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secaraberkelanjutan. KDMP bukan sekadar program pembentukan lembaga ekonomi, melainkan gerakan nasionaluntuk membangun kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat. Ketika pemerintahmenghadirkan regulasi, pendampingan, dan dukungan pembiayaan, masyarakatmenghadirkan semangat gotong royong, kepercayaan, serta komitmen untuk maju bersama. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Dengan partisipasi yang semakin kuat dari seluruh elemen masyarakat, KDMP berpotensi menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat visiIndonesia menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan KDMP pada akhirnya akan menjadi cerminan kuatnya kolaborasi antarapemerintah dan masyarakat desa dalam membangun ekonomi nasional dari akar rumput, sekaligus memperkuat ketahanan sosial, memperluas pemerataan kesejahteraan, dan mewujudkan Indonesia yang semakin maju, mandiri, serta berdaya saing. )* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan mengedepankan prinsip verifikasi, kelayakan usaha, serta kebutuhan riil masyarakat desa. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun koperasi yang tidak hanya hadir sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki tata kelola profesional dan model bisnis yang berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah optimistis Koperasi Merah…

Jakarta – Pemerintah terus memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui koordinasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koperasi, Agrinas, serta berbagai pemangku kepentingan, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan. Langkah tersebut menjadi…

Oleh : Ricky Rinaldi Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalamkehidupan demokrasi. Sejak lama, mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang aktifmenyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi terhadap berbagai persoalankebangsaan. Kehadiran mereka di ruang publik menjadi bagian dari mekanismedemokrasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan antaramasyarakat dan pemerintah. Agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, setiappenyampaian aspirasi perlu berlangsung dengan damai, tertib, serta menghormatihak seluruh pihak. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kebebasan menyampaikanpendapat, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjagasuasana yang kondusif. Hak untuk menyampaikan aspirasi berjalan beriringandengan kewajiban menghormati ketertiban umum, keselamatan masyarakat, sertafasilitas publik yang menjadi milik bersama. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab inilah yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintahmenghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai denganketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurut Presiden, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harusdijaga bersama, sekaligus diiringi semangat persatuan, dialog, dan tanggung jawabagar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat luas. Dalam lingkungan akademik, demonstrasi tidak dapat dipisahkan dari tradisi berpikirkritis. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengkaji suatu persoalan melaluipendekatan ilmiah, menyusun argumentasi berdasarkan data, dan menawarkanberbagai alternatif solusi. Karena itu, aksi penyampaian pendapat akan memiliki nilaiyang lebih besar apabila didukung hasil kajian yang objektif serta disampaikansecara santun dan konstruktif. Di era digital, tantangan penyampaian aspirasi semakin kompleks. Arus informasiyang bergerak sangat cepat memungkinkan munculnya berbagai narasi yang belumtentu benar. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman, memperkeruh suasana, bahkan mendorong tindakan yang tidak sesuai dengantujuan awal demonstrasi. Literasi digital menjadi bekal penting agar setiap pesertamampu memilah informasi secara kritis sebelum menyebarkannya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikanbahwa Polri berkomitmen memberikan pelayanan pengamanan secara profesional, humanis, dan proporsional dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di mukaumum. Pendekatan dialogis terus dikedepankan agar hak konstitusional masyarakattetap terlindungi, sekaligus memastikan keamanan peserta aksi maupun masyarakatyang menjalankan aktivitas sehari-hari. Komunikasi yang baik antara penyelenggara aksi, aparat keamanan, dan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. Penyampaian informasi mengenai lokasi, waktu, jumlah peserta, serta mekanismepelaksanaan demonstrasi akan membantu seluruh pihak melakukan persiapansecara lebih baik. Dengan koordinasi yang terbuka, potensi kesalahpahaman dapatditekan sehingga pelaksanaan aksi berlangsung lebih tertib. Peran media massa memiliki arti penting dalam membangun pemahaman publikterhadap isu yang sedang berkembang. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta akan membantu masyarakat memahami substansi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Sebaliknya, informasi yang bersifat provokatif atau belumterverifikasi dapat memunculkan persepsi yang keliru dan memperbesar ketegangandi ruang publik. Kampus juga mempunyai tanggung jawab untuk terus menumbuhkan budaya dialog dan diskusi ilmiah. Forum akademik seperti seminar, diskusi publik, maupun kajiankebijakan dapat menjadi ruang yang memperkaya argumentasi sebelum aspirasidisampaikan kepada publik. Dengan demikian, demonstrasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses intelektual yang menghasilkan masukan yang lebihkomprehensif. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk tetap memperoleh pelayanan publik, menjalankan kegiatan ekonomi, beribadah, dan beraktivitas tanpa gangguan yang berlebihan. Oleh sebab itu, pelaksanaan demonstrasi perlu memperhatikankepentingan umum melalui pengaturan yang baik, kepatuhan terhadap aturan, sertapenghormatan terhadap hak pengguna jalan dan fasilitas umum. Sikap salingmenghormati akan memperkuat kualitas demokrasi. Pengelolaan perbedaan pendapat secara damai merupakan ciri kedewasaansebuah bangsa. Aspirasi yang disampaikan dengan tertib akan lebih mudah diterimasebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebaliknya, tindakan yang mengarah pada kekerasan justru berisiko mengaburkan substansituntutan dan mengurangi ruang dialog yang seharusnya dapat dibangun. Keberhasilan menjaga demonstrasi tetap damai memerlukan peran bersama. Mahasiswa sebagai penyampai aspirasi, pemerintah sebagai penerima masukan, aparat keamanan sebagai penjaga ketertiban, media sebagai penyampai informasi, dan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi memiliki tanggung jawabyang saling melengkapi. Kolaborasi tersebut akan menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan produktif. Demokrasi Indonesia akan semakin kuat apabila kebebasan berekspresi berjalanseiring dengan penghormatan terhadap hukum, etika, dan kepentingan bersama. Setiap aspirasi yang disampaikan secara damai menjadi bagian dari proses memperbaiki kualitas kebijakan publik sekaligus memperkuat hubungan antaranegara dan masyarakat. Melalui komitmen bersama untuk menjaga demonstrasi tetap damai dan bermartabat, ruang demokrasi dapat berkembang sebagai wadah pertukarangagasan yang konstruktif. Aspirasi yang disampaikan secara bertanggung jawabakan lebih mudah membangun dialog, menghadirkan solusi, serta mendukungterciptanya kehidupan berbangsa yang aman, harmonis, dan tetap menjunjung tingginilai-nilai demokrasi. *)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Silvia Hanifa Demonstrasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi Indonesia. Penyampaian aspirasi di ruang publik merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah menghormati setiap aksi penyampaian pendapat selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara demokrasi,…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi mahasiswa, merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi diharapkan tetap dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan persatuan nasional serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan memecah belah bangsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kritik merupakan elemen yang dibutuhkan pemerintah untuk terus…