Pengetatan Tata Kelola Sekolah Rakyat Perkuat KualitasPendidikan Inklusif Nasional
Oleh: Athallah Sani W.)*
Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuatkualitas pendidikan nasional melalui pengetatan tata kelola Program Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi besarnegara untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, danberkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak darikeluarga miskin ekstrem yang selama ini menghadapi keterbatasan aksesterhadap layanan pendidikan yang layak.
Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai perluasanakses pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis negara untukmemutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah memandangpendidikan sebagai jalan paling efektif dalam meningkatkan kualitassumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi pembangunannasional secara berkelanjutan.
Dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintahmemperketat seluruh mekanisme tata kelola sejak tahap perencanaan, seleksi peserta didik, pengelolaan fasilitas, hingga sistem pengawasanpenggunaan anggaran. Pendekatan ini dilakukan agar setiap sumberdaya yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat optimal bagimasyarakat yang paling membutuhkan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang beradadalam kategori paling rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial EkonomiNasional. Karena itu, mekanisme penerimaan peserta didik dilakukanmelalui proses verifikasi ketat dan penjangkauan langsung olehpemerintah, bukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah padaumumnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan program tidakmelenceng dari sasaran utamanya. Pemerintah ingin memastikan bahwafasilitas pendidikan yang disediakan benar-benar diterima oleh anak-anakyang membutuhkan intervensi negara agar memperoleh kesempatanyang sama untuk berkembang.
Saifullah Yusuf juga menekankan bahwa pemerintah tidak memberikanruang bagi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun. Seluruh proses dirancang agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bersih dariintervensi pihak-pihak yang berpotensi merusak substansi program.
Penguatan tata kelola program turut mendapat perhatian serius dariKomisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilaiSekolah Rakyat merupakan program strategis dengan tujuan sosial yang sangat besar karena menyasar masyarakat yang membutuhkan dukungannyata dari negara melalui pendidikan.
Menurut pandangan Setyo, keberhasilan sebuah program pemerintahtidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan darikualitas manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitas pengadaan barang dan layanan penunjang pendidikan harusdiawasi secara ketat agar sesuai standar dan kebutuhan penerimamanfaat.
Keterlibatan KPK dalam pengawasan memberi sinyal kuat bahwapemerintah berkomitmen menghadirkan tata kelola modern yang terbukadan akuntabel. Kehadiran pengawasan eksternal sekaligus memperkuatlegitimasi program di mata publik serta mencegah potensi penyimpangansejak dini.
Respons cepat pemerintah terhadap isu dugaan ketidaksesuaian dalampengadaan perlengkapan sekolah menunjukkan keseriusan tersebut. Kementerian Sosial segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secaramenyeluruh untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuanyang berlaku.
Wakil Menteri, Sosial Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa investigasidilakukan secara mendalam agar hasil pemeriksaan dapatdipertanggungjawabkan secara objektif. Ia menekankan bahwa hasil audit akan menjadi dasar pengambilan langkah lanjutan sesuai mekanismehukum yang berlaku.
Sikap tegas pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidakmenoleransi setiap potensi penyimpangan yang dapat mencederai tujuanprogram. Tata kelola yang kuat tidak hanya dibangun melalui regulasiadministratif, tetapi juga melalui tindakan korektif yang cepat dan terukur.
Di sisi lain, Agus Jabo juga memberikan apresiasi terhadap seluruhjajaran yang terus bekerja keras menyukseskan pelaksanaan SekolahRakyat. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung padasoliditas seluruh unsur pelaksana dalam menjalankan amanah negarasecara profesional dan disiplin.
Pengawasan berlapis yang melibatkan unsur internal, aparat penegakhukum, hingga lembaga pengawas independen menjadi fondasi pentingdalam menjaga kredibilitas program. Skema ini dirancang untuk menutupcelah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan setiap tahapanberjalan sesuai aturan.
Selain aspek pengawasan, pemerintah juga memperkuat kualitaspendidikan melalui sistem pembelajaran berbasis asrama yang dirancangsecara terintegrasi. Model ini memungkinkan pembinaan akademik, karakter, kedisiplinan, dan pengembangan keterampilan hidup dilakukansecara menyeluruh.
Pemerintah meyakini bahwa pendidikan berbasis asrama mampumembentuk ekosistem pembelajaran yang lebih terarah. Interaksi yang berlangsung secara intensif antara peserta didik, pendidik, dan pengelolasekolah akan menciptakan proses pendidikan yang lebih komprehensifdalam membangun kapasitas intelektual maupun mental siswa.
Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan sekolah jugamenjadi bagian dari penguatan tata kelola. Sistem yang terintegrasimemungkinkan pengawasan lebih efektif, sekaligus memastikan setiapproses berjalan secara terukur dan transparan.
Sekolah Rakyat tidak hanya menitikberatkan pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan belajaryang tertib dan terstruktur menjadi sarana penting dalam membangungenerasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki daya saing tinggi.
Program Sekolah Rakyat juga memperlihatkan keberpihakan pemerintahterhadap pemerataan pembangunan manusia. Di tengah tantanganketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, Sekolah Rakyat hadirsebagai solusi konkret untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.
