Survei Kepercayaan Publik kepada Prabowo: Rakyat Melihat Arah Pemerintahdengan Optimis
Oleh: Zulvan Maulana)*
Kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjalankanpemerintahan. Ketika sebuah pemerintahan memperoleh kepercayaan darimayoritas masyarakat, ruang untuk menjalankan agenda pembangunan menjadisemakin kuat. Kepercayaan tidak hanya mencerminkan penilaian masyarakatterhadap kepemimpinan nasional, tetapi juga menunjukkan adanya harapan bahwakebijakan yang dirancang pemerintah mampu membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka, sejumlah survei terbaru menunjukkan bahwa tingkatkepercayaan publik masih berada di atas 60 persen. Angka tersebut menjadi sinyalpositif bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arahpemerintahan, sekaligus menjadi modal sosial yang penting untuk mempercepatpelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional.
Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI), misalnya, menunjukkan tingkatkepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 61,4 persen. Sementara itu, 35,9 persen responden menyatakan tidak percaya dan 2,7 persentidak memberikan jawaban. Survei yang dilakukan pada 23-29 Juli 2026 terhadap1.200 responden di 38 provinsi tersebut juga mencatat tingkat kepuasan terhadapkinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6 persen.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menjelaskan bahwa tingkatkepercayaan tersebut masih berada pada kategori mayoritas. Hal ini penting karenakepercayaan memiliki dimensi yang berbeda dengan kepuasan. Kepercayaanberkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan kepemimpinannya, sementara kepuasan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalamanlangsung masyarakat dalam merasakan dampak kebijakan.
Dengan demikian, angka kepercayaan di atas 60 persen dapat dibaca sebagaifondasi positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah besarnya tantanganpembangunan, pemerintah masih memiliki ruang sosial yang cukup kuat untukmenjalankan program-program prioritas dan melakukan berbagai pembenahan yang dibutuhkan masyarakat.
Dukungan tersebut juga terlihat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). SurveiASI mencatat 51,5 persen masyarakat mendukung keberlanjutan program tersebut, sementara 45,4 persen menyatakan tidak setuju dan 3,3 persen tidak menjawab. Komposisi ini memperlihatkan bahwa MBG telah memperoleh dukungan yang cukupbesar sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
MBG memiliki arti strategis karena kebijakan tersebut tidak sekadar berbicaramengenai pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Program ini juga memiliki dimensipembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung tumbuhkembang anak dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dalam jangkapanjang, investasi terhadap gizi dan kesehatan anak merupakan bagian penting dariupaya membangun manusia Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif.
Karena itu, dukungan masyarakat terhadap MBG perlu dipandang sebagai bagiandari optimisme terhadap agenda pembangunan pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan program terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin nyata dan dapat dirasakan secara merata, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih kompleks.
Gambaran positif juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang dilakukanpada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat mencapai 63,2 persen, sedangkan tingkat kepuasan publik berada pada angka 55,1 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai tingkat kepercayaan di atas 60 persen merupakan modal sosial yang berharga bagi pemerintah untukmeningkatkan kinerja. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaanmasyarakat dapat menjadi energi positif bagi pemerintahan untuk terus memperkuatkebijakan dan menjawab berbagai persoalan yang berkembang.
Tentu saja, kepercayaan publik tidak berarti pemerintah terbebas dari kritik. Sebaliknya, kritik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagianpenting dari demokrasi. Pemerintahan yang memperoleh kepercayaan justrumemiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan setiap kebijakandilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentinganrakyat.
Dalam kerangka tersebut, mekanisme checks and balances melalui parlemen juga tetap diperlukan. Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen evaluasi untukmemastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Pemerintah dan masyarakat pada akhirnya memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikanpembangunan menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.
Peneliti Muda Digdaya Polling & Strategy Pangiutan Lubis atau Ipang juga menempatkan hasil survei sebagai gambaran mengenai persepsi masyarakatterhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya, angka kepercayaan publik perludibaca sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Bagi Presiden Prabowo, tingkat kepercayaan publik di atas 60 persen merupakansinyal bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh harapan terhadap arahpemerintahan. Modal tersebut perlu dijaga melalui kerja nyata, konsistensikebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta keberanian melakukan evaluasiketika suatu program membutuhkan perbaikan.
Optimisme masyarakat pada akhirnya merupakan aset penting bagi keberlanjutanpembangunan nasional. Kepercayaan membuat pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan agenda strategis, sementara dukungan masyarakatdapat memperkuat semangat kolaborasi antara negara dan rakyat.
Kepercayaan publik bukan tujuan akhir pemerintahan, melainkan fondasi untukmenghasilkan kebijakan yang efektif. Jika modal sosial tersebut terus dirawat melaluikinerja, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat, optimisme yang tercermin dalam berbagai survei dapat menjadi energi positif bagipemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan perubahan yang semakin nyata bagi masyarakat Indonesia.
)* Konsultan Politik di Jawa Barat