Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bentuk komitmen membangun generasi sehat, aktif, dan produktif. Kabupaten Morotai, Maluku Utara, menjadi salah satu fokus utama karena meskipun menghadapi tantangan logistik, daerah ini justru kaya akan potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan. Deputi Bidang Penganekaragaman…
Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin berkualitas. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi, halal, dan aman, sehingga program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan akan…
Maybrat – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis pemerintah lainnya terus menguat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua. Dari Maybrat hingga Jayapura, suara para pemimpin adat bulat menyatakan kesiapan mereka mengawal program nasional demi masa depan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan…
Oleh : Loa Murib Pembangunan di Tanah Papua selalu menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terutama dalam menjawab tantangan kesenjangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang kini menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, tetapi juga membawa dampak luas bagi kesehatan,…
Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan dua skema pembiayaan utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi pemerintah serta pembiayaan alternatif di luar KUR. Maman mengingatkan pentingnya pengelolaan dana secara disiplin. “Sebagus apapun akses permodalan ke…
Oleh: Wahyudi Tama )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan, fasilitasi perbankan, serta dukungan standardisasi dijalankan secara terpadu untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan…
Oleh: Lilis Rabbani )* Pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan strategis terus digulirkan untuk memastikan jutaan pelaku usaha kecil dapat bertahan, tumbuh, dan naik kelas, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa program pembangunan…
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama ekonomi inklusif. Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM dipandang bukan hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penguatan data berbasis digital untuk mendorong UMKM naik kelas….
JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melangkah nyata dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan buruh dan masyarakat pada Agustus–September 2025. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan disiapkan sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengarkan suara buruh sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh kini sudah masuk mekanisme pemerintah. Menurutnya, usulan…
JAKARTA – Pemerintah terus meneguhkan komitmen kuat untuk menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam berbagai kebijakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah nyata tersebut ditempuh untuk menjawab seluruh aspirasi yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, hasil dari gelombang unjuk rasa buruh dan masyarakat sipil pada AgustusSeptember 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia…
