Oleh: Teguh Prasetyo Penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalamsepekan dipandang sebagai langkah adaptif pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaransekaligus menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi mutu layanan bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh lintas kementerian dan lembaga yang menilai bahwa distribusi selama enam hari, termasuk pada hari libur, belum sepenuhnya efektifkarena tidak semua penerima manfaat dapat mengaksesnya secara optimal. Melalui skema baruini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikandampak konkret dalam meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan, sehingga program berjalan lebih tepat guna dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakanini memiliki potensi penghematan anggaran hingga sekitar Rp20 triliun. Angka tersebut dinilaisignifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang menuntut pemerintah untuk lebihcermat dalam mengalokasikan anggaran. Efisiensi ini bukan berarti mengurangi kualitas layanan, melainkan menghindari pemborosan pada distribusi yang tidak efektif. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwaperubahan skema distribusi MBG bukan sekadar pengurangan hari, melainkan bagian dari upayaperbaikan sistem agar pelaksanaan program lebih tepat guna. Pemerintah menetapkan bahwaMBG hanya diberikan pada hari sekolah, karena pemberian pada hari libur sebelumnya dinilaikurang memberikan manfaat maksimal. Dengan pola ini, distribusi menjadi lebih terarah sesuaidengan kehadiran siswa, sehingga potensi makanan terbuang dapat diminimalkan. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap daerah tertentu, sepertiwilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Dalamkondisi tersebut, penyesuaian distribusi tetap dimungkinkan, termasuk penambahan hari jikadiperlukan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menerapkan pendekatan yang seragam, melainkan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar program tetap relevan danberdampak bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana memastikan bahwa distribusiMBG tetap berjalan bagi kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini tetap menerima manfaat program selama enam hari dalam sepekan tanpaterpengaruh oleh kalender libur sekolah. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkanperlindungan terhadap kelompok rentan sebagai prioritas utama dalam kebijakan gizi nasional. Selain itu, siswa dan santri juga tetap memiliki akses terhadap MBG selama masa libur melaluimekanisme khusus, terutama bagi sekolah atau pesantren yang bersedia membuka layanandistribusi. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas kebijakan yang dirancang agar tetapadaptif terhadap berbagai situasi, tanpa menghentikan manfaat program secara keseluruhan. Dalam aspek pengawasan, Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan memberikanperingatan kepada 2.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta menghentikan sementaraoperasional 1.789 unit yang belum memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut mencakupkepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi serta ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga standar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Dadan Hindayana menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut bukanlah bentuk sanksipermanen, melainkan bagian dari proses pembinaan. Setiap unit diberikan kesempatan untukmemperbaiki kekurangan yang ada sebelum kembali beroperasi. Dengan demikian, pemerintahingin memastikan bahwa seluruh penyedia layanan MBG mampu memenuhi standar yang telahditetapkan. Temuan adanya puluhan unit yang menghasilkan menu tidak sesuai ketentuan selama bulanRamadhan juga menjadi catatan penting dalam evaluasi program. Pemerintah merespons temuantersebut dengan menghentikan sementara operasional unit terkait agar dapat melakukanperbaikan. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas layananserta merespons cepat berbagai persoalan di lapangan. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian positif dalam pelaksanaanMBG. Cakupan penerima manfaat terus meningkat, distribusi semakin merata, dan koordinasiantarinstansi semakin solid. Selain itu, intervensi gizi melalui program ini juga mulaimenunjukkan dampak terhadap penurunan angka stunting di beberapa daerah prioritas, yang menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ini. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem distribusi, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan keterlibatan berbagai pihak dalampelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi faktorpenting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Dengan berbagai penyesuaian dan capaian yang telah diraih, pemerintah menunjukkan komitmenkuat untuk terus menyempurnakan program MBG. Kebijakan lima hari bukan sekadar langkahpenghematan, tetapi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efektivitas program secarakeseluruhan. Ke depan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, kesiapaninfrastruktur, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peranaktif semua pihak untuk turut mengawal dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengantujuan yang telah ditetapkan, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan. *) Kolumnis Kebijakan Pemerintah
