Tata Kelola yang Kuat untuk Mewujudkan Sekolah Rakyat Berkualitas

Oleh: Ricky Rinaldi *) Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat masa depan bangsa. Dalam upaya memperluas akses pendidikan yang lebihinklusif, gagasan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam menghadirkan layananpendidikan yang menjangkau masyarakat secara luas. Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas, melainkan oleh tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kualitas. Menjelang dimulainya TahunAjaran 2026/2027, urgensi penguatan tata kelola ini semakin nyata demi memastikaninvestasi besar negara pada sektor ini tidak berakhir sia-sia. Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapidapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan sosial. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat kualitasmanusia Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan tidak cukup hanya membuka akses, tetapijuga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional agar manfaatnyabenar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks operasional, tata kelola yang kuat mencakup berbagai aspek yang salingterintegrasi, seperti perencanaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), pengelolaananggaran, hingga sistem pengawasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwaSekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen inklusi sosial yang menuntut akuntabilitastinggi. Dalam koordinasi virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaranbaru, pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan pentingnya menyamakan persepsiuntuk memperkuat tata kelola di segala lini, mulai dari sarana prasarana, SDM, keuangan, hingga pembelajaran disiplin. Aspek pertama yang mendesak untuk dibenahi adalah tata kelola sarana dan prasarana. Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung mati; ia adalah ruang hidup yang harus memotivasisiswa. Merawat fasilitas, menjaga kebersihan, dan menegakkan ketertiban adalah fondasiawal untuk merancang kedisiplinan guru dan anak didik. Lebih jauh lagi, tata kelolalingkungan sekolah harus diarahkan pada aspek produktif. Setiap sudut lahan di SekolahRakyat idealnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kemandirian, seperti kebunsayur sederhana hingga peternakan kecil yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisigeografis setempat. Tantangan terbesar dari tata kelola Sekolah Rakyat terletak pada manajemen SDM dan model pembelajarannya yang berbasis sekolah berasrama (boarding school). Karena ekosistem iniberoperasi penuh selama 24 jam, kompleksitas pembinaan tidak lagi sebatas kegiatan belajar-mengajar di kelas, melainkan mencakup pengawasan total di asrama. Pada titik inilahpembagian peran yang proporsional menjadi krusial. Standar Operasional Prosedur (SOP) kedisiplinan harus ditegakkan secara optimal mulai dari Kepala Sekolah hingga petugaskebersihan (cleaning service). Perlu diingat bahwa dalam sistem boarding school, seluruh stafadalah pembentuk karakter. Selain SDM, reformasi fundamental juga harus terjadi pada tata kelola keuangan melaluiprinsip desentralisasi yang transparan. Ke depan, Sekolah Rakyat akan bertransformasimenjadi satuan kerja (satker) mandiri yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelolaanggarannya sendiri. Kepala sekolah dan jajarannya diberikan tanggung jawab besar untukmengeksekusi anggaran belanja kebutuhan sekolah, sehingga tidak lagi bergantung pada keputusan birokrasi yang terpusat. Kebebasan finansial ini tentu wajib diimbangi dengansistem pengawasan yang ketat agar tidak membuka celah bagi penyimpangan baru. Untuk mengawal sistem *boarding school* yang kompleks dan rawan tersebut, pemanfaatanteknologi menjadi kunci pengawasan modern. Transformasi digital tidak lagi sebataskomputerisasi administrasi, melainkan diimplementasikan sebagai sistem pemantauan jarakjauh yang terintegrasi. Dengan melibatkan teknologi pencitraan dan sensor digital yang dapatdiakses langsung dari pusat, potensi kerawanan sosial di lingkungan asrama, termasukmitigasi dini terhadap ancaman kekerasan atau penyimpangan seksual, dapat dideteksi dan dicegah secara lebih cepat demi menjamin keamanan siswa. Kendati teknologi memegang kendali pengawasan, akar dari Sekolah Rakyat harus tetapmenghujam di bumi tempatnya berdiri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa harmonis hubungan yang dibangun dengan lingkungan sekitar. Para kepala sekolahberkewajiban membangun keterlibatan aktif dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Mengundang kelompok pemuda, organisasi perempuan, petani, hingga orang tua siswa secarabergiliran untuk terlibat dalam agenda-agenda sekolah akan melahirkan rasa kepemilikankelompok (sense of belonging). Ketika masyarakat sekitar merasa memiliki dan banggaterhadap keberadaan Sekolah Rakyat, ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan protektifakan tercipta dengan sendirinya. Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek menghadirkan ruang kelas baru, melainkan sebuahgerakan membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan….

Read More

Tenang dan Optimis, Pemerintah dan Bank Indonesia Terus Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta- Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global yang masih bergejolak. Berbagai kebijakan moneter dan intervensi pasar dilakukan secara terukur guna memastikan volatilitas rupiah tetap terkendali dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan bank sentral terus…

Read More

Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi untuk Kuatkan Rupiah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional guna memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stabilitas ekonomi Indonesia…

Read More

Rupiah dan Pentingnya Optimisme terhadap Ekonomi Nasional

Oleh : Abdul Razak)* Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian publik. Berdasarkan data Reuters, rupiah berada di level Rp17.645 per dolar AS atau melemah sekitar 1,17 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kondisi ekonomi nasional ke depan. Namun demikian, pemerintah…

Read More

Rupiah dan Resiliensi Ekonomi Nasional

Oleh: Alexandro Dimitri*) Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju, ketahanan ekonomi Indonesia kembali diuji. Salah satu indikator yang paling sering menjadi perhatian publik adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Setiap kali rupiah mengalami tekanan, muncul kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi nasional. Namun jika…

Read More

MBG di Papua Jadi Fondasi Baru Pembangunan Masyarakat Kampung

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mulai menunjukkan peran pentingnya tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi baru pembangunan ekonomi berbasis kampung. Program yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tersebut kini menghadirkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan hingga terbukanya peluang usaha…

Read More

MBG di Papua Perkuat Gizi dan Gerakkan Ekonomi Lokal

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua terus menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tersebut kini semakin diperkuat melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Papua. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus…

Read More

MBG Papua Membuka Jalan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa

Oleh: Yulianus Wenda* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya menghadirkan perubahan dalam pola pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai membentuk fondasi ekonomi baru yang memberi harapan besar bagi masyarakat kampung. Selama ini, banyak program pembangunan di Papua lebih sering dipahami sebatas pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun melalui MBG, pemerintah menghadirkan pendekatan berbeda…

Read More

MBG Papua Membangun Generasi Sehat dan Menggerakkan Ekonomi Lokal

Oleh: Markus Yarangga* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin menunjukkan perannya sebagaisalah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber dayamanusia di Tanah Papua. Program ini bukan hanya menghadirkan makanan bergizi bagianak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga membuka peluangekonomi baru yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Kehadiran MBG menjadi bukti bahwa pembangunan di Papua kini bergerak lebih menyentuh kebutuhandasar masyarakat sekaligus membangun masa depan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Keseriusan pemerintah terlihat dari percepatan pembangunan Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Papua. Peninjauan langsung yang dilakukanGubernur Papua, Matius D Fakhiri, terhadap pembangunan SPPG di Kabupaten Supiorimemperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan optimal. Infrastruktur dapur MBG yang dibangun secara permanenmenunjukkan bahwa program ini dirancang untuk jangka panjang dan menjadi bagianpenting dari sistem pelayanan masyarakat di Papua. Langkah Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk mendukung MBG merupakan kebijakan yang sangat tepat. Pendekatan tersebut membuat manfaat program semakin luas karenatidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkanroda ekonomi masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini memiliki peluanglebih besar untuk memasok kebutuhan pangan bagi dapur MBG. Dengan demikian, perputaran ekonomi di tingkat kampung dan distrik dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kabupaten Supiori bahkan dipersiapkan menjadi salah satu daerah percontohanpengembangan dapur MBG di Papua. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkankesiapan daerah dalam mendukung program nasional dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pembangunan 12 titik SPPG di Supiori, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), memperlihatkan bahwapemerintah ingin memastikan pelayanan gizi dapat menjangkau seluruh masyarakattanpa terkecuali. Program MBG juga semakin memperlihatkan dampak positif terhadap dunia pendidikan. Kehadiran makanan bergizi di sekolah membantu anak-anak lebih bersemangatmengikuti kegiatan belajar. Kondisi ini sangat penting bagi Papua karena kualitaspendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik dan kesehatan peserta didik. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup akan lebih fokus belajar dan memiliki energiyang baik untuk beraktivitas di sekolah. Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong inovasi variasi menu MBG di Papua juga menjadi langkah maju yang patut didukung. Papua memiliki kekayaan panganlokal yang sangat melimpah dan bernilai gizi tinggi. Kehadiran menu berbasis panganlokal seperti ikan, sayuran, ubi, sagu, dan hasil kebun masyarakat dapat memperkuatkualitas pelayanan MBG sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan Papua kepadagenerasi muda. Pendekatan ini membuat program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya pangan lokal yang sehat dan berkualitas….

Read More

Tata Kelola Haji 2026 Mendapat Pengakuan Berbagai Pihak

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui berbagai langkah pembenahan yang mendapat apresiasi dari banyak pihak. Peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan, perlindungan jamaah, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan jamaah Indonesia. Transformasi tata kelola haji 2026 menjadi…

Read More